Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit

Abstract

Kasus kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia sering kali menempatkan anggota pada
posisi yang sangat rentan kehilangan dana simpanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kedudukan hukum anggota KSP serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia ketika koperasi
dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum
kepailitan, anggota KSP tidak dikategorikan sebagai kreditor preferen (hak istimewa) maupun separatis
(pemegang jaminan), melainkan berada pada posisi kreditor konkuren (tanpa jaminan) atau bahkan
sekadar pemilik modal. Akibatnya, pemenuhan hak anggota berada pada urutan paling akhir setelah
biaya kepailitan, pajak, dan kreditor eksternal diselesaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
perlindungan hukum preventif dan represif bagi anggota KSP saat ini masih sangat lemah karena tidak
adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus koperasi, sehingga diperlukan reformasi regulasi
perkoperasian yang memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan dana anggota.