Analisis Dampak Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia Terhadap Peran Militer Dalam Urusan Sipil Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Tentara Nasional Indonesia terhadap peran militer dalam urusan sipil serta implikasinya terhadap prinsip
pemisahan kekuasaan di Indonesia. Perubahan pengaturan dalam undang-undang tersebut memberikan
perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, khususnya dalam penanganan ancaman nonmiliter dan
keterlibatan dalam jabatan sipil tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan
berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran TNI dalam urusan sipil bertujuan
mendukung stabilitas nasional dan menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional.
Namun, pengaturan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip supremasi sipil dan
prinsip pemisahan kekuasaan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara
militer dan lembaga sipil. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 harus
tetap berada di bawah kontrol sipil, pengawasan konstitusi, serta prinsip negara hukum agar tidak
melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.