E-ISSN: XXXX-XXXX URL: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH Publication Frequency:1 Tahun sekali Projustitia merupakan prosiding seminar yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Focus and Scope: Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Islam Hukum Adat
Pemanfaatan Media Sosial yang Baik dan Bijak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Pemahaman terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai media sosial sangat diperlukan bagi semua orang. Semua kalangan harus dapat memahami aturan hukum dengan baik agar pemanfaatan media sosial dapat diarahkan menuju hal yang positif. Utamanya bagi kalangan muda yang lebih banyak menggunakan gadget, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif agar tidak melanggar hukum kedepannya. Tujuan pengabdian ini untuk mengetahui pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk menjabarkan sosialisasi pemanfaatan media sosial yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukan, bagi siswa, utamanya siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Umam, memerlukan pendampingan dan sosialisasi mengenai pemanfaatan media sosial. Minimnya pengetahuan siswa akan hukum berpotensi menyalahgunakan media sosial. Hal yang paling mendasar diperlukan oleh Siswa Aliyah Miftahul Umam untuk diketahui berkaitan dengan permasalahan pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, dan dan lainnya. Berbagai permasalahan tersebut harus dipahami kerangkanya secara mendasar sehingga siswa dapat menghindari untuk melakukannya. Selain itu, siswa juga perlu pemahaman mengenai cyber bullying agar tidak melakukannya
Copyright (c) 2026 Prosiding Seminar Nasional Hukum
Memahami Hak Sebagai Warga Negara Pembinaan Hukum tentang Hak Konstitusional Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan hukum terhadap narapidana terkait pemahaman hak konstitusional dalam sistem pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan dan pemahaman hak-hak narapidana sebagai warga negara tetap dijalankan selama menjalani masa pidana, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan rumah tahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyuluhan hukum kepada 15 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kesadaran narapidana mengenai hak konstitusionalnya, seperti hak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebebasan beribadah, serta perlakuan yang layak dan manusiawi. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan hukum masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, minimnya pemahaman hukum narapidana, dan belum optimalnya program pembinaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan hukum perlu diperkuat secara berkesinambungan agar hak konstitusional narapidana tetap terpenuhi serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Konstitusionalitas Pembayaran Secara Berkala Dana Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Regulasi pensiun yang berlaku saat ini di Indonesia terdiri dari dua program: asuransi pensiun wajib, dengan partisipasi wajib yang dikelola oleh negara melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial Pekerja, dan dana pensiun tambahan, dengan partisipasi sukarela yang dikelola oleh Dana Pensiun. Meskipun pada dasarnya berbeda antara asuransi pensiun wajib dan dana pensiun tambahan, kedua program pensiun tersebut mensyaratkan pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala, sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam implementasi kedua program pensiun tersebut. Penelitian ini penting untuk menganalisis aturan tumpang tindih untuk pembayaran manfaat pensiun berkala oleh Dana Pensiun. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang dijelaskan melalui analisis deskriptif. Dana Pensiun, sebagai bentuk program pensiun sukarela, harus mengatur pilihan bagi peserta Dana Pensiun untuk mengambil manfaat pensiun, yang merupakan hak peserta, baik secara berkala maupun sekaligus. Pembatasan pada pencairan manfaat pensiun secara berkala oleh dana pensiun dapat menyebabkan kerugian bagi peserta, khususnya dalam bentuk berkurangnya fleksibilitas untuk merencanakan dan memanfaatkan manfaat pensiun mereka secara sekaligus. Opsi pembayaran sekaligus telah dipraktikkan setidaknya di Australia dengan model dana pensiun Superannuation dan di Singapura dengan lembaga Central Provident Fund.
Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Teras Terhadap Pentingnya Status Kepemilikan Tanah
Status kepemilikan tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan karena tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana produksi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum, stabilitas sosial, dan jaminan keberlanjutan ekonomi keluarga. Di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, masih ditemukan kondisi di mana sebagian masyarakat belum memiliki legalitas formal atas tanah yang mereka kuasai dan manfaatkan. Permasalahan ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran tanah, kendala administratif, serta belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penguatan kesadaran hukum masyarakat Desa Teras terhadap status kepemilikan tanah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan lapangan melalui kegiatan penyuluhan hukum, observasi, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di Desa Teras tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial pedesaan, pola pewarisan tanah, lemahnya budaya tertib hukum, dan minimnya integrasi antara aparatur desa dengan sistem layanan pertanahan formal. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan, pendampingan, dan penguatan peran pemerintah desa menjadi langkah strategis untuk membangun kepastian hukum, mencegah konflik agraria, dan mendukung pembangunan desa berkelanjutan.
Legal Education on Introduction to the Workplace in Relation to Labor Law at the Bill Qistee Indonesia Community Learning Center (PKBM) at Jalan Palem No. C2/1, Pamulang Barat, South Tangerang City
This legal awareness program on the workplace, in conjunction with labor law, is a public education initiative aimed specifically at high school and vocational school students to help them better understand Law No. 6 of 2023 on Labor, in conjunction with Law No. 11 of 2020, in conjunction with Law No. 13 of 2003, which regulates labor issues from start to finish. This activity aims to provide insight into what the world of work is like, including company regulations, codes of conduct, and types of employment agreements all of which are new concepts for these high school and vocational school students. Through an interactive approach involving presentations, discussions, case simulations, and the distribution of materials, participants are equipped with digital literacy so that students: understand the ins and outs of labor relations, ensuring that when they eventually enter the industrial world, they already have a broad understanding of what the workplace is like whether on a small, medium, or large scale. The primary objective of this outreach program is to provide legal awareness so that students will not be at a loss when entering the new world of work. Introducing the world of work to high school students aims to bridge the gap between academic theory and industrial practice. This equips students with practical skills, aligns their competencies with labor market needs, and fosters a professional mindset so they are ready to compete after graduation. Competency Alignment (Link and Match) ensures that the skills taught in school align with industry standards and needs. Strengthening practical skills provides a realistic understanding of on-the-job operations, so that students master not only theory but also relevant work practices. Career planning helps students identify their interests, talents, and promising career options early on. Professional character development fosters discipline, work ethic, responsibility, and communication skills that are essential in the workplace.
Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawban Pidana Atas Perusakan Lingkungan Pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan
Permasalahan kerusakan lingkungan di wilayah perkotaan semakin meningkat seiring dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Berbagai perilaku seperti pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah terbuka, dan pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak sesuai ketentuan masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak warga belum memahami bahwa tindakan yang dianggap biasa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Lingkungan pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan” ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif, yang meliputi penyuluhan hukum lingkungan, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi kasus, serta pendampingan masyarakat secara langsung. Selain itu, kegiatan ini juga didukung dengan penyusunan dan distribusi media edukasi berupa modul dan leaflet hukum lingkungan yang dirancang dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan konsekuensi pidana atas tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup serta mampu mengidentifikasi perilaku yang berpotensi melanggar hukum lingkungan. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menekan potensi tindak pidana lingkungan serta mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, tertib, dan berkelanjutan.
Pendidikan Demokrasi Konstitusional Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Siswa yang Partisipatif di Yayasan Tajul Karomah
Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk dapat menaati dan menegakkan hukum, masyarakat harus mengerti dan memahami apa itu hukum. Banyak sekali kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa SMA karena mereka tidak mengerti hukum. Penelitian ini berjudul "Penerapan Pendidikan Hukum pada Siswa SMA dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum di SMA". Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek, yang dimaksud disini adalah peneliti melakukan wawancara langsung kepada siswa SMA tentang pentingnya pelaksanaan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum. Penerapan pendidikan hukum dinilai sangat penting agar dapat dimasukkan dalam mata pelajaran kurikulum sekolah serta melalui penyuluhan hukum yang bekerja sama dengan instansi terkait agar siswa memiliki bekal yang kuat. Tim PKM menggunakan metode penyuluhan dengan melibatkan beberapa pihak dan siswa demi efektifitas hasil yang ingin dicapai.
Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Siswa SMK Triguna Utama Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini
Perkembangan lingkungan sosial di kalangan remaja saat ini menimbulkan berbagai permasalahan di dunia pendidikan, terutama pemahaman tentang Hak Asasi Manusia di lingkungan Sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan hukum di kalangan remaja. Tema yang diangkat, yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini, Penyuluhan kepada masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pelajar. Kegiatan ini menekankan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan. Melalui penyuluhan ini, siswa diberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta contoh penerapan dan pelanggaran HAM di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, penyuluhan juga mendorong siswa untuk memiliki sikap kritis, menghargai hak orang lain, serta memahami kewajiban sebagai warga negara. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan siswa mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga dapat berperilaku sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai keadilan. Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan respon para siswa terhadap kegiatan ini akan sangat positif. Mereka diharapkan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti penyuluhan, terutama ketika diberikan contoh kasus nyata terkait pelanggaran HAM yang berimplikasi hukum. Diskusi yang dijadwalkan diharapkan akan berkembang serta memperlihatkan bahwa remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai batasan hukum dan norma sosial dalam bermasyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan sosialisasi semacam ini sangat relevan dan dibutuhkan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan yang dapat melindungi mereka dari risiko penyalahgunaan teknologi. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berhenti pada proses edukasi di pesantren, tetapi juga rencananya akan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal nasional ber-ISSN. Publikasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses dan capaian kegiatan, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur mengenai Penyuluhan kepada masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini. Selain itu, kegiatan ini juga akan diliput dalam berita online, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya etika digital. Secara keseluruhan, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan mencerminkan sinergi antara dunia akademik dan kebutuhan sosial. Fakultas Hukum Universitas Pamulang diharapkan akan berhasil menghadirkan penyuluhan hukum yang aplikatif dan kontekstual bagi siswa SMK Triguna Utama Jakarta Dengan adanya publikasi di jurnal nasional dan pemberitaan online, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lain dalam mengembangkan program serupa. Lebih jauh, kegiatan ini menegaskan bahwa pendidikan pengenalan Hak Asasi Manusia merupakan langkah strategis dalam membangun generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan bertanggung jawab di era digital.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pencegahan Kejahatan Phising dalam Penggunaan Layanan Perbankan Digital
Perkembangan layanan perbankan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan secara cepat dan efisien. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai risiko kejahatan siber, salah satunya phishing yang bertujuan memperoleh data pribadi nasabah melalui rekayasa sosial dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan digital dalam mencegah dan menangani kejahatan phishing serta mekanisme pemulihan hak-hak nasabah yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan digital telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui upaya preventif berupa peningkatan sistem keamanan, edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggara layanan digital. Selain itu, terdapat pula upaya represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi maupun litigasi, serta pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan phishing.
Transformasi Pelayanan Nasabah BPR dengan Tehnologi yang Berkeadilan dan Berkemanfaatan di Era Digitalisasi
Kecangihan teknologi sudah diterapkan dalam transaksi perbankan. Namun Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan mempergunakannya secara berkeadilan dan kebermanfaatan. Rumusan masalah 1. Mengapa kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan berkemanfaatan? 2. Bagaimana dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan? 3. Bagaimana upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat dalam pelaksanaan Teknologi informatika yang keberadilan dan kebermanfaatan? Teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori keadilan, teori kebermanfaatan, teori kesejahtraan, teori hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan berkemanfaatan karena nasabah Bank Perekonomian Rakyat belum mendapatkan perlindungan hukum kecangihan Teknologi yang berkeadilan dan kebermanfaatan. Dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan yaitu nasabah tidak dapat menikmati kemudahan layanan seperti mobile banking, internet banking, dan SMS banking. Oleh sebab itu perlu upaya Bank Perekonomian Rakyat yaitu meningkatkan modal sesuai dengan regulasi yang berlaku, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyusunan kebijakan internal berbasis keadilan dan kebermanfaatan digital.
Transformasi Sistem Kaderiasasi Digital Ormas: Perlindungan Data Pribadi Calon Anggota Menurut UU ITE
Transformasi digital dalam sistem kaderisasi organisasi kemasyarakatan (ormas) telah membawa perubahan signifikan dalam proses rekrutmen, pendataan, dan pembinaan calon anggota. Pemanfaatan platform digital memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan komunikasi organisasi, namun di sisi lain menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pribadi calon anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk transformasi sistem kaderisasi digital ormas serta mengkaji perlindungan data pribadi calon anggota menurut ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi kaderisasi ormas meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses organisasi, tetapi masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dan keamanan data pribadi calon anggota, seperti penyalahgunaan data, kebocoran informasi, dan minimnya persetujuan penggunaan data. UU ITE beserta peraturan turunannya telah memberikan dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi melalui prinsip persetujuan, keamanan sistem elektronik, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Namun, implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik kaderisasi digital ormas masih memerlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kesadaran hukum, serta penerapan sistem keamanan digital yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem kaderisasi digital yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.
Candaan Berujung Luka: Ketika Kata Menjadi Senjata, Bullying yang Terjadi Area Sekolah
Bullying merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang dalam pengertian lain ialah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk merendahkan, menyakiti, atau merugikan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku bullying pada siswa MTS Soebono Mantofani, Kota Tangerang Selatan. Serta memberi edukasi mengenai bullying, jenis-jenis, dampak, dan bagaimana cara mereka mencegah atau menyikapi bullying di sekitar mereka, serta memberikan edukasi mengenai regulasi yang berkaitan dengan tindakan bullying, agar dapat terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari kekerasan baik verbal maupun non-verbal di sekolah. Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi edukatif dan partisipatif Metode ini dipilih karena siswa/i SMP/MTs lebih mudah memahami materi melalui interaksi langsung, diskusi, dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian, tindakan bullying yang serimg ditemukan adalah bullying verbal. Yang dalam hal ini adalah mengejek teman, memberikan julukan yang tidak pantas, menghina, dan bercanda berlebihan. Yang berdampak pada gangguan psikologis pada anak.
Analisis Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Pelajar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiko
Perkembangan lingkungan sosial dan pergaulan remaja saat ini menimbulkan berbagai permasalahan yang mengancam kualitas generasi muda, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan pelajar. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, emosional, serta masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa. Selain itu, peredaran narkotika dan psikotropika saat ini dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi, luas, dan sulit diberantas sehingga menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya pelajar yang masih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kondisi psikologis seperti stres, kurangnya pengawasan, serta terbatasnya ruang interaksi sosial yang sehat juga menjadi faktor yang dapat mendorong pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMAN 46 Jakarta dengan metode penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta didik. Materi yang disampaikan meliputi pengertian narkotika dan psikotropika, dampak penyalahgunaan, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika, serta pengaturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan. Peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung dan memahami pentingnya peran pelajar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk karakter pelajar yang lebih disiplin, bertanggung jawab, serta mampu menjauhi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam kehidupan sehari-hari.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Efektifitas Penegakan Hukum
Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan merupakan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas urbanisasi. Meskipun telah tersedia berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah terkait, implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam perspektif hukum lingkungan serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya di Kota Tangerang Selatan.Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan kegiatan berupa seminar, diskusi interaktif, dan workshop yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat preventif dengan realitas di lapangan yang masih reaktif. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis hukum lingkungan serta tumbuhnya partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, optimalisasi penegakan hukum, serta penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Membangun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Edukatif
Kasus kenakalan remaja di Indonesia terus meningkat setiap tahun dan banyak terjadi pada kelompok usia 13-17 tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi pendidikan yang berfokus pada pencegahan melalui penguatan kesadaran, karakter, dan lingkungan sosial remaja. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi preventif kepada remaja putri anggota Klub Bola Voli GAVO Kota Salatiga agar mampu memahami risiko kenakalan remaja dan mengembangkan sikap serta keterampilan positif untuk menghindari perilaku menyimpang. Kegiatan dilaksanakan selama delapan sesi melalui metode sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, pelatihan keterampilan hidup, dan latihan olahraga bersama. Evaluasi dilaksanakan melalui angket respons peserta. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait bahaya NAPZA, kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, kesetaraan gender, dan strategi komunikasi efektif. Selain itu, peserta meunjukkan motivasi lebih tinggi dalam mengembangkan perilaku positif dan keterampilan hidup termasuk keterampilan kewirausahaan melalui pembuatan drum stick. Secara keseluruhan, skor evaluasi peserta mencapai rata-rata 3,56 yang berada pada kategori sangat baik. Kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap remaja dalam mencegah perilaku menyimpang. Tujuan dari Pengabdian Kepada Mayarakat (PKM) ini adalah memberikan edukasi kepada remaja tingkat SMA untuk tidak melakukan tawuran. Metode yang dilakukan dengan cara ceramah serta memberikan motivasi. Tumbuh kembang anak selalu menjadi perhatian bagi orang tuanya. Ketika memasuki dunia remaja, lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter anak. Salah satunya yaitu di lingkungan sekolah, jadi perlu ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah tumbuhnya sikap percaya diri untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Anak Remaja berani menolak melakukan tawuran alias anti tawuran. Serta sebelum melakukan sesuatu harus bisa mengilmuinya terlebih dahulu untuk menimbang itu baik atau buruk. Terwujudnya institusi pendidikan yakni lingkungan Sekolah Menengah Pertama yang aman dan menyenangkan dalam tempat belajar sebagai proses mencari jati diri bagi anak remaja. Dengan anak remaja yang semangat dalam menuntut ilmu itu potensi kuat negara ini memiliki generasi yang kuat akarnya.
Pemberdayaan Literasi Digital untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial sebagai ruang interaksi publik yang masif dan terbuka. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan akses informasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, tingginya intensitas arus informasi juga dapat memicu maraknya disinformasi dan hoaks yang berpotensi mengakibatkan keresahan sosial, polarisasi masyarakat, serta konflik horizontal di tingkat masyarakat. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mudahnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Dan fenomena disinformasi menjadi semakin kompleks karena tidak seluruh pengguna media sosial memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, memiliki kemampuan verifikasi sumber, dan validasi isi serta penelusuran konteks. Dalam konteks tertentu, disinformasi bahkan dapat mengganggu stabilitas sosial dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Umumnya bagi kaum mudah remaja, tokoh masyarakat, peserta didik, khususnya di SMK PGRI Larangan tidak mengetahui terutama mengenai bagaimana membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan bagaimana menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital. Oleh karena itu, Tim Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini. yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencegah disinformasi di era media sosial, terutama mengenai membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital.
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Melalui Edukasi Hukum di SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan
Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Saat ini, penyalahgunaan narkotika tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga telah merambah lingkungan pendidikan/sekolah. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berkarakter. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak SMK Sasmita Jaya I Tangerang Selatan, ditemukan bahwa masih rendahnya pemahaman hukum mengenai bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa. Selain itu, tingginya rasa penasaran remaja, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kurangnya pengawasan menjadi faktor dominan yang menyebabkan pelajar rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi pelajar di SMK Sasmita Jaya I. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai bahaya narkotika serta membangun sikap preventif terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah maupun pergaulan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta didik. Materi yang disampaikan mencakup pengertian narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika, serta dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental dan psikis, pendidikan dan masa depan pelajar, kehidupan sosial, ekonomi, hukum, maupun terhadap bangsa dan negara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya. Siswa menjadi lebih memahami pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan serta memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas narkotika. Kegiatan edukasi hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
Penyuluhan Hukum tentang Aspek Perdata dan Pidana dalam Rekrutmen serta Kaderisasi Keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman aspek hukum dalam proses rekrutmen dan kaderisasi pada organisasi kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan hukum kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum dalam pengelolaan organisasi, khususnya terkait prinsip kehati-hatian, tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta potensi pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pelanggaran hukum dalam aktivitas organisasi. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang bersifat aplikatif dan kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum peserta dalam menjalankan fungsi organisasi secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang berintegritas serta meminimalisasi risiko hukum di masa mendatang.
Perlindungan Kontrak Pemagangan pada Badan Usaha Milik Negara Ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Perkembangan praktik pemagangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja berbasis pelatihan kerja yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap peserta magang, khususnya mengenai kedudukan kontrak pemagangan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum memberikan kepastian hukum secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pengaturan hukum acara perdata yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna menjamin perlindungan hukum bagi peserta pemagangan di lingkungan BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan kontrak pemagangan pada BUMN serta meninjau relevansi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU Hukum Acara Perdata) dalam mewujudkan unifikasi hukum nasional yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak dalam hubungan pemagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dan hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kontrak pemagangan di BUMN masih menghadapi kelemahan dalam aspek pengawasan, pelaksanaan hak peserta magang, dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Kehadiran RUU Hukum Acara Perdata dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, sederhana, dan berorientasi pada kepastian hukum melalui unifikasi hukum acara perdata nasional. Dengan demikian, pembaruan hukum acara perdata diharapkan mampu memperkuat perlindungan kontraktual bagi peserta pemagangan di lingkungan BUMN serta mendukung terciptanya hubungan kerja yang adil dan proporsional.
Sosialisasi Peran Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kepada Siswa SMK Triguna Jakarta
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap fungsi dan kewenangan lembaga negara dapat memengaruhi tingkat kesadaran hukum dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan kepada siswa SMK Triguna Jakarta sebagai upaya edukasi kewarganegaraan yang bersifat praktis dan aplikatif. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab mengenai lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi yang diberikan mencakup pengertian lembaga negara, fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan prinsip checks and balances. Kegiatan ini juga menggunakan pendekatan partisipatif agar siswa lebih aktif memahami materi yang disampaikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi selama pelaksanaan sosialisasi. Pemahaman siswa mengenai fungsi dan kewenangan lembaga negara mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan siswa menjelaskan kembali peran masing-masing lembaga negara serta pentingnya menjaga sistem demokrasi dan ketatanegaraan. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan sikap kritis siswa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam Mempersiapkan Penegak Hukum dalam Mengimplementasikan Pidana Kerja Sosial Penjara Sebagai Alternatif Pidana Penjara di SMK Muhammadiyah 02 Serpong
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih modern, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu pembaharuan penting dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Namun demikian, pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pembaharuan hukum pidana tersebut masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat terhadap perkembangan sistem hukum pidana nasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa SMK Muhammadiyah 02 Serpong mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya terkait implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai konsep pembaharuan hukum pidana, tujuan pemidanaan modern, serta penerapan pidana kerja sosial dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan partisipatif digunakan agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Pemahaman siswa mengenai KUHP Nasional dan konsep pidana kerja sosial mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan siswa menjelaskan tujuan pidana alternatif dan pentingnya sistem pemidanaan yang bersifat rehabilitatif serta edukatif. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan wawasan siswa mengenai perkembangan hukum pidana nasional di Indonesia. Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di SMK Muhammadiyah 02 Serpong dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif dalam meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pembaharuan hukum pidana nasional dan pentingnya penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.
Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perlindungan Korban Kekerasan Pada Pelajar SMA
Kekerasan terhadap pelajar SMA masih menjadi permasalahan yang sering terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Bentuk kekerasan yang dialami pelajar dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang berdampak serius terhadap kesehatan, mental, serta perkembangan sosial korban. Dalam proses penegakan hukum, korban sering mengalami kesulitan dalam membuktikan tindak pidana yang dialaminya. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam perkara kekerasan adalah Visum et Repertum, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis atas permintaan penyidik yang berwenang. Namun, rendahnya pemahaman pelajar mengenai fungsi dan pentingnya Visum et Repertum menyebabkan banyak korban tidak segera melakukan pemeriksaan medis sehingga bukti fisik sulit diperoleh. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban turut menghambat proses penegakan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelajar mengenai pentingnya Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perlindungan korban kekerasan. Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hasanan Darunnajah 9 Pamulang dengan sasaran pelajar tingkat SMA/sederajat. Metode yang digunakan meliputi ceramah, presentasi menggunakan media PowerPoint, dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian Visum et Repertum, kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kekerasan terhadap pelajar, serta langkah-langkah memperoleh perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi Visum et Repertum dan pentingnya pelaporan tindak kekerasan secara cepat untuk mendukung proses pembuktian hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, meningkatkan kesadaran hukum pelajar, serta mendorong peran aktif mereka dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan.
Edukasi Hukum Siber Bagi Siswa SMK Triguna Jakarta Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Namun, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan pemahaman hukum dan etika digital dapat menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, hingga pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum siber (cyber law) kepada generasi muda agar mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Triguna Jakarta mengenai hukum siber serta mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial di lingkungan pelajar. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai cyber law, etika digital, serta ketentuan hukum dalam penggunaan media sosial berdasarkan UU ITE. Pendekatan partisipatif digunakan agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Pemahaman siswa mengenai bahaya penyalahgunaan media sosial dan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak mengalami peningkatan. Siswa juga mulai memahami bentuk-bentuk pelanggaran hukum di dunia digital beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Sosialisasi Hukum tentang Pencegahan Kenakalan Remaja bagi Siswa SMK Sebagai Upaya Membangun Generasi Taat Hukum bagi Siswa SMK Triguna Jakarta
Kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pelajar dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan generasi muda. Bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan media sosial, pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman siswa mengenai dampak hukum dari perilaku menyimpang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kenakalan remaja. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada pelajar sebagai langkah membangun generasi yang sadar dan taat hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMK Triguna Jakarta mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, dampak negatif yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukumnya. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai pencegahan kenakalan remaja dan pentingnya kesadaran hukum di kalangan pelajar. Pendekatan partisipatif digunakan agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Pemahaman siswa mengenai bahaya kenakalan remaja dan pentingnya menaati aturan hukum mengalami peningkatan. Siswa juga mulai memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, serta memilih lingkungan pergaulan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan pembentukan karakter siswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab.
Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik Pernikahan Dini Pada Remaja Usia Sekolah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Konsumsi media sosial memiliki pengaruh terhadap praktik pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah, khususnya remaja di bawah usia 18 tahun. Pengaruh tersebut muncul akibat penyalahgunaan media sosial yang tidak disertai kemampuan menyaring informasi secara tepat, sehingga mendorong perilaku pergaulan bebas dan pola pikir yang belum matang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap praktik pernikahan dini berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Bogor Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini meliputi rendahnya tingkat ekonomi, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, dan penggunaan media sosial secara masif. Media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat antara lain Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan Google. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku remaja terkait praktik pernikahan dini. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada jenis informasi yang diakses, kemampuan remaja dalam menyaring informasi, serta lingkungan pergaulan. Selain itu, dilakukan kegiatan edukasi kepada 32 remaja mengenai pencegahan pernikahan dini. Hasil post-test menunjukkan peningkatan tingkat pengetahuan peserta dari 82,58 menjadi 93,42. Dengan demikian, edukasi dan pengawasan penggunaan media sosial diperlukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja usia sekolah.
Sosialisasi Pentingnya Etika Bermedia Sosial dan Literasi Digital bagi Remaja di Pondok Pesantren
Perkembangan pesat penggunaan media sosial di kalangan remaja Indonesia menimbulkan tantangan serius terkait etika digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri Pondok Pesantren Alhasanah Darunnajah 9 Pamulang mengenai etika bermedia sosial, literasi digital, dan aspek hukum penggunaan media sosial. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus nyata selama tiga hari pelaksanaan pada 19–21 Mei 2026. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran dan pemahaman peserta terhadap etika digital, dampak negatif perilaku tidak etis di media sosial, serta ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Santri diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan budaya digital yang positif di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya.
Integrasi Undang-Undang Perkawinan dan Paradigma Maqāṣid Asy-Syarīʻah: Edukasi Ketatanegaraan untuk Pencegahan Pernikahan Anak
Penelitian ini mengkaji mengenai integrasi Undang-Undang Perkawinan dengan paradigma maqāṣid asy-syarīʻah sebagai bentuk edukasi ketatanegaraan dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi fenomena perkawinan anak yang masih menjadi persoalan serius meski pemerintah telah merevisi batas usia minimum perkawinan melalui peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Data-data penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, artikel jurnal serta berbagai referensi yang relevan terkait perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan filosofis, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan anak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl) dan harta (hifzh al-mal). Di mana pernikahan usia dini berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa tingginya risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan struktural, kekerasan dalam rumah tangga hingga rendahnya kualitas generasi. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan melalui hukum negara pada dasarnya sejalan dengan tujuan kemaslahatan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya model edukasi ketatanegaraan berbasis integrasi hukum positif dan nilai-nilai syariat melalui optimalisasi peran penyuluh agama, lembaga pendidikan dan aparatur negara guna membangun kesadaran masyarakat bahwa pencegahan pernikahan anak merupakan bagian dari perlindungan hak anak dan implementasi tujuan syariat Islam.
Optimalisasi Pemahaman RUU Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis UMKM Bagi Generasi Muda Guna Mendukung Keberlanjutan Ekonomi di Kota Tangerang
Semakin pesat perkembangan teknologi dan ekonomi yang terjadi di Kota Tangerang saat ini, mendorong masyarakat turut terlibat dalam kegiatan ekonomi, tanpa terkecuali generasi muda. Sebagai implementasi dari diratifikasinya International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) oleh Indonesia, pemuda didorong untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Kota Tangerang. Saat ini di Kota Tangerang banyak sekali UMKM yang didirikan oleh pemuda, terutama oleh siswa dari jenjang SMA. UMKM tersebut memiliki dampak kepada masyarakat sekitar, salah satunya adalah mampu menyerap tenaga kerja bagi warga sekitar. Namun dalam perjalanannya, para pemuda pemilik bisnis UMKM ini tidak teredukasi dengan baik terkait dengan penyelesaian sengketa keperdataan bisnis yang mungkin akan mereka hadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan kemampuan penyelesaian sengketa perdata bisnis bagi para pemuda pemilik bisnis UMKM di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum perdata bisnis. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyaknya pemuda pemilik bisnis UMKM di Kota Tangerang ini masih belum teredukasi dengan baik berkaitan dengan penyelesaian sengketa keperdataan yang ditinjau dari RUU Hukum Acara Perdata. Keberadaan RUU Hukum Acara Perdata ini diharapkan dapat memberikan resolusi penyelesaian sengketa keperdataan bagi UMKM yang dikelola oleh pemuda secara efektif dan efisien
Optimalisasi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Melalui Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-Irt Dan Sertifikasi Halal Di Desa Sarimukti
Rendahnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sarimukti mengenai legalitas usaha, khususnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikasi halal, masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM di Desa Sarimukti yang sebagian besar bergerak di bidang produksi makanan dan minuman rumahan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya perizinan usaha serta prosedur pengurusan sertifikasi P-IRT dan sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif (participatory action) melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan bedah kasus. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pelaku UMKM sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran dengan mengombinasikan metode ceramah dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, kemampuan mengidentifikasi jenis perizinan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan, serta pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pengajuan P-IRT dan sertifikasi halal. Peserta juga memperoleh pengetahuan praktis mengenai persyaratan administrasi, standar keamanan pangan, sistem jaminan produk halal, serta mekanisme pengajuan sertifikasi melalui sistem berbasis daring. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM dan mendorong kesiapan mereka untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri sebagai upaya meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha.
Perkawinan Dini Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Implikasiya Terhadap Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana
Perkawinan dini masih menjadi persoalan yang terus terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan sosial maupun hukum. Praktik perkawinan pada usia anak tidak hanya berkaitan dengan nilai agama dan budaya, tetapi juga berhubungan erat dengan perlindungan hak anak serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui peraturan perundang-undangan, praktik perkawinan dini masih ditemukan di berbagai daerah dengan berbagai latar belakang, seperti faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, lingkungan pergaulan, serta pengaruh media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkawinan dini dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan anak dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya menganjurkan perkawinan sebagai jalan membangun keluarga yang harmonis, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada kesiapan fisik, mental, kesehatan, ilmu, dan ekonomi guna menghindari kemudaratan yang lebih besar serta mewujudkan tujuan perkawinan yang membawa kemaslahatan. Praktik perkawinan dini berpotensi menimbulkan terhambatnya pendidikan, gangguan psikologis, persoalan ekonomi, risiko kesehatan, hingga persoalan hukum pidana apabila terdapat unsur kekerasan, pemaksaan, eksploitasi, atau pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dini menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan anak dan menjaga kualitas generasi bangsa.
Pemahaman Hukum Pernikahan Nikah Siri Dan Konsekuensinya terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam bagi Siswa MA Miftahul Umam
Praktik nikah siri di masyarakat sering kali menimbulkan ketidakjelasan status hukum administratif yang berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan keluarga, khususnya sengketa hak waris anak dan istri. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan pemahaman hukum siswa-siswi MA Miftahul Umam mengenai konsep pernikahan nikah siri serta konsekuensi hukumnya terhadap hak waris dalam perspektif hukum Islam. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan participatory action berbasis edukasi melalui teknik ceramah (40%) serta diskusi interaktif dan tanya jawab (60%). Tahapan kegiatan meliputi observasi pra kegiatan, pelaksanaan penyuluhan dan evaluasi pasca kegiatan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap aspek praktis hukum keluarga Islam masih terbatas dan cenderung hanya melihat keabsahan dari sisi agama saja. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah program edukasi hukum terpadu efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi oleh negara demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum hak waris keluarga di masa depan.
Bijak Menggunakan Kecerdasan Buatan di Era Digital dalam Perspektif Konstitusi Indonesia
Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Teknologi AI memberikan kemudahan dalam akses informasi, efektivitas pembelajaran, serta penguatan literasi digital peserta didik. Namun demikian, penggunaan AI yang tidak disertai dengan pemahaman etika dan kesadaran hukum berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, penurunan integritas akademik, serta ketergantungan terhadap teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai konstitusi bagi generasi muda sebagai upaya membangun penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai penggunaan kecerdasan buatan secara bijaksana dalam perspektif konstitusi Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi edukatif, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta didik terkait etika penggunaan AI, perlindungan data pribadi, integritas akademik, serta kesadaran hukum digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta didik memiliki antusiasme yang tinggi terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan, namun masih memerlukan penguatan pemahaman mengenai implikasi hukum, etika, dan konstitusional dalam penggunaannya. Melalui kegiatan ini, peserta didik memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab, kritis, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya menjaga integritas akademik dan keamanan data pribadi dalam ruang digital. Dengan demikian, penguatan literasi konstitusi digital melalui kegiatan edukatif di lingkungan pendidikan menjadi langkah strategis dalam membangun budaya penggunaan teknologi yang bijaksana dan berkeadaban di era transformasi digital.
Kewenangan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Lex Arbitri Dan Seat of Arbitration Dalam Sistem Hukum Indonesia
Arbitrase internasional merupakan mekanisme penyelesaian sengketa komersial lintas negara yang menempatkan seat of arbitration dan lex arbitri sebagai fondasi utama dalam menentukan hukum prosedural arbitrase, ruang intervensi pengadilan, dan kewenangan pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional dalam sistem hukum Indonesia melalui hubungan antara lex arbitri dan seat of arbitration, dengan menempatkan Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst sebagai studi kasus sentral. Permasalahan utama penelitian mencakup: apakah Pasal 70–72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase internasional atau hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional; bagaimana ruang lingkup ketertiban umum Indonesia diterapkan dalam tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing; dan bagaimana implikasi praktis dari upaya paralel pembatalan award asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Konvensi New York 1958, peraturan Mahkamah Agung, putusan pengadilan Indonesia dan asing, serta literatur arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional secara prinsip berada secara eksklusif pada pengadilan di negara seat of arbitration berdasarkan lex arbitri yang berlaku. Pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase yang ber-seat asing, melainkan hanya berwenang pada tahap pengakuan dan pelaksanaan berdasarkan Pasal 65–69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958. Selain itu, alasan ketertiban umum harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak boleh menjadi sarana untuk menilai ulang substansi sengketa. Konsistensi terhadap pendekatan tersebut penting untuk mencegah forum shopping, menjaga finalitas arbitrase, menekan biaya sengketa, serta memperkuat kepastian hukum dan reputasi Indonesia sebagai yurisdiksi yang pro-arbitrase.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi di Era Digital
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hak cipta, khususnya dalam perjanjian lisensi. Era digital memberikan kemudahan dalam distribusi dan akses terhadap karya cipta, namun juga menimbulkan tantangan baru berupa pelanggaran hak cipta, seperti penyebaran konten tanpa izin dan penyalahgunaan lisensi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan penelitian ini meliputi kedudukan perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum perdata Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait hak cipta dan lisensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisensi hak cipta merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum diberikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, baik secara perdata maupun pidana. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti watermark, DRM, dan sistem monitoring mendukung pengawasan penggunaan karya serta melindungi hak ekonomi dan moral pencipta.
Pertanggungjawaban Hukum Atas Uang Kompensasi Pekerja Waktu Tertentu: Studi Kasus PT Kenda Rubber Indonesia
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum atas uang kompensasi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta mengidentifikasi subjek hukum yang mengemban tanggung jawab tersebut, dengan mengambil studi kasus PT Kenda Rubber Indonesia. Sejak tahun 2023, sebanyak 600 pekerja PKWT tidak diperpanjang masa kerjanya tanpa disertai pembayaran uang kompensasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis hukum kritis (Critical Legal Studies) guna membedah struktur normatif, kesenjangan penegakan, dan relasi kuasa dalam sistem perlindungan PKWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kewajiban pembayaran uang kompensasi PKWT bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian kerja apa pun; kedua, terdapat tiga lapis subjek hukum yang mengemban tanggung jawab—PT Kenda Rubber Indonesia sebagai badan hukum primer, organ perseroan (direksi), serta negara melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Keberhasilan 200 pekerja menuntut haknya melalui bipartit yang didaftarkan di PHI Banten membuktikan efektivitas mekanisme non-litigasi, namun sekaligus mengungkap kesenjangan akses keadilan bagi 400 pekerja lainnya. Penelitian merekomendasikan penguatan sistem active enforcement, pembenahan rezim sanksi, dan perluasan layanan bantuan hukum bagi pekerja PKWT.
Edukasi Kewarisan Islam dalam Hukum Nasional bagi Generasi Muda Madrasah Aliyah
Pemahaman hukum kewarisan Islam di lingkungan madrasah umumnya masih berorientasi pada kajian fikih klasik dan belum terintegrasi secara optimal dengan perkembangan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai kedudukan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik mengenai implementasi hukum kewarisan Islam dalam konteks hukum nasional. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan hukum, pembinaan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pembagian waris berdasarkan ketentuan KHI. Kegiatan dilaksanakan pada siswa MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar hukum kewarisan Islam, sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban ahli waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa waris secara damai maupun melalui jalur peradilan. Program ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum sejak dini sehingga peserta didik mampu memahami pentingnya pembagian waris yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat literasi hukum masyarakat serta menjembatani kesenjangan antara pembelajaran fikih waris dan implementasi hukum nasional.
Edukasi Hukum tentang Bahaya Penyebaran Hoaks dan Dampak Kerugian pada UMKM
Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema “Edukasi Hukum tentang Bahaya Penyebaran Hoaks dan Dampak Kerugian pada UMKM” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari penyebaran hoaks, yang berdampak pada kerugian sosial dan ekonomi, termasuk menurunnya kepercayaan konsumen terhadap UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi. Materi edukasi difokuskan pada pemahaman tentang hoaks, bentuk-bentuk penyebarannya, dampak hukum, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap UMKM, sedangkan pendampingan dilakukan untuk memastikan peserta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya hoaks, kemampuan dalam memverifikasi informasi, serta kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Meskipun terdapat kendala dalam perbedaan tingkat pemahaman peserta, secara keseluruhan program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, serta perlindungan terhadap keberlangsungan usaha UMKM.
Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Melalui Sistem OSS di Kelurahan Sari Mukti
Kegiatan pendampingan pengurusan izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sari Mukti dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki legalitas usaha resmi. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan literasi digital serta pemahaman yang minim mengenai alur regulasi perizinan berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha sulit mengakses bantuan modal perbankan, program bantuan pemerintah, maupun perluasan pasar yang lebih luas. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta asistensi langsung kepada para pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha secara mandiri melalui platform OSS. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi secara kolektif mengenai pentingnya legalitas usaha, pelatihan teknis penggunaan aplikasi OSS, serta pendampingan one-on-one untuk penginputan data hingga sertifikat NIB terbit. Melalui pendekatan ini, hambatan teknis seperti pembuatan akun dan pemilihan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dapat diatasi dengan efektif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kesadaran hukum pelaku usaha di Kelurahan Sari Mukti. Secara konkret, sejumlah pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB secara instan selama proses pendampingan berlangsung. Selain aspek administratif, kegiatan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi para pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya secara formal. Kesimpulannya, pendampingan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat yang berbasis digital dengan realitas kemampuan teknologi masyarakat di tingkat kelurahan. Diharapkan dengan legalitas yang lengkap, daya saing ekonomi lokal di Kelurahan Sari Mukti dapat terus meningkat dan berkelanjutan.
Hukum Kontrak dalam Transaksi Bisnis Analisis Klausula Kontrak yang Bermasalah
Dari perspektif hukum, klausula semacam ini bertentangan dengan asas keseimbangan dan itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis terhadap klausula kontrak yang bermasalah menegaskan pentingnya pengawasan hukum untuk menjaga keadilan dalam transaksi bisnis. Negara memiliki peran untuk membatasi klausula yang merugikan melalui regulasi dan yurisprudensi, sementara para pihak juga harus berhati hati membaca dan memahami isi kontrak sebelum menyetujuinya. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam kontrak bisnis tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada penerapan asas-asas hukum kontrak, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan. Ringkasnya, keberadaan klausula kontrak yang bermasalah dapat diminimalisir dengan kombinasi regulasi yang jelas, peran aktif pengadilan, serta kesadaran hukum para pelaku bisnis. Hukum kontrak merupakan instrumen utama dalam transaksi bisnis karena berfungsi sebagai dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, kontrak bisnis tidak jarang memuat klausula yang bermasalah, baik karena penyusunan yang tidak jelas, ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, maupun adanya ketentuan yang bertentangan dengan hukum positif. Klausula bermasalah biasanya muncul dalam bentuk klausula baku, yaitu klausula yang telah disiapkan sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang bagi pihak lain untuk melakukan negosiasi. Masalah utama yang sering timbul adalah ketidakadilan kontraktual, misalnya klausula yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab, klausula yang membatasi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, atau klausula yang memuat syarat yang sulit dipenuhi oleh pihak yang lebih lemah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian besar, khususnya bagi konsumen atau pihak kecil dalam hubungan bisnis.
Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dan Pengaruhnya Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Bawah Umur Di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta menilai efektivitas penerapannya dalam menekan angka perkawinan anak. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada masih tingginya permohonan dispensasi kawin di bawah umur meskipun telah tersedia instrumen hukum yang secara normatif ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi peraturan perundang-undangan, dokumentasi perkara, dan analisis kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas, kehamilan di luar perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Selain itu, penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif dalam menekan permohonan dispensasi kawin karena masih terdapat hambatan pada aspek substansi hukum, budaya hukum masyarakat, dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum, peningkatan peran keluarga, serta sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah untuk mencegah perkawinan anak secara lebih optimal.
PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI ANAK SEKOLAH DI ERA DIGITAL
Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa kemudahan bagi anak sekolah dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, seperti pencurian identitas, perundungan siber, penipuan digital, penyebaran foto tanpa izin, serta penggunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran hukum anak sekolah mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi digital dan media sosial, serta mengkaji upaya edukasi dan sosialisasi yang efektif dalam membentuk kesadaran hukum agar siswa mampu melindungi diri dari risiko penyalahgunaan data di ruang siber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kegiatan edukasi hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, dan pengamatan terhadap respons peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman anak sekolah terhadap perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan. Sebagian siswa telah memahami bahwa data seperti nama, alamat, nomor telepon, foto, kata sandi, dan akun media sosial merupakan informasi penting, tetapi belum seluruhnya menyadari konsekuensi hukum dan risiko apabila data tersebut disebarkan secara sembarangan. Setelah diberikan edukasi, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan media sosial secara bijak, tidak mudah membagikan informasi pribadi, serta lebih berhati-hati terhadap tautan, pesan, atau permintaan data dari pihak yang tidak dikenal. Upaya edukasi dan sosialisasi yang efektif dilakukan melalui penyampaian materi yang sederhana, penggunaan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan siswa, diskusi dua arah, serta simulasi situasi yang sering terjadi di media sosial.
Pemberdayaan Literasi Digital Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah
Diversi Kasus Bullying yang Dilakukan oleh Anak
Bullying atau perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur kian marak terjadi dan kerap masuk ke ranah hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan adanya diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diversi dalam penyelesaian kasus bullying oleh anak serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada kasus bullying efektif memulihkan hubungan antara pelaku dan korban tanpa meninggalkan stigma negatif pada anak. Namun, implementasinya sering terhambat oleh penolakan dari pihak keluarga korban yang menuntut pemidanaan, serta trauma psikologis korban yang sulit diukur dalam proses musyawarah. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan Utama DiversiBerdasarkan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diversi bertujuan untuk:Mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku).Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan (penjara).Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.Mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) yang fokus pada pemulihan, bukan pembalasan.Syarat Wajib DiversiProses diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan syarat:Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (bukan residivis).
Pencegahan Cyberbullying Melalui Edukasi Hukum dan Literasi Digital Bagi Pelajar
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan intensitas penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Namun, tingginya penggunaan media digital belum diimbangi dengan pemahaman mengenai etika bermedia sosial dan konsekuensi hukum yang timbul dari perilaku di ruang siber. Kondisi tersebut menyebabkan masih maraknya praktik cyberbullying yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, maupun hukum bagi korban maupun pelaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa terkait pencegahan cyberbullying melalui edukasi hukum berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penguatan keterampilan bermedia sosial secara bijak. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, workshop literasi digital, diskusi kelompok, studi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan siswa SMP di Kota Tangerang Selatan sebagai mitra sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, hak dan kewajiban pengguna media sosial, mekanisme pelaporan, serta strategi pencegahan dan perlindungan diri di ruang digital. Kegiatan ini berhasil mendorong terbentuknya kesadaran hukum dan perilaku digital yang lebih bertanggung jawab sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman, sehat, dan produktif bagi pelajar.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kekerasan atau violence adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas. Kekerasan seksual atau sexual abuse, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, yang berbentuk penyerangan. Kekerasan terhadap pekerja perempuan ialah kategori penyerangan, yang menimbulkan cidera fisik dan memberi trauma emosional. Hal ini akan menaikkan resiko menyangkut kesehatan dan keselamatan setiap pekerja perempuan, dan harkat martabat perempuan yang harus diayomi. Perihal itu, siapapun pelaku kekerasan seksual terhadap pekerja merupakan aktivitas yang berbentuk kejahatan yang melanggar hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 46 dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode pendidikan pedagogi karena peserta yang mengikuti sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai maksud topik yang dibahas. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja yang merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Bentuk perlindungan bagi pekerja perempuan meliputi pemberian restitusi dan kompensasi, layanan medis atau konseling serta bantuan hukum. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah kurangnya mekanisme pelaporan yang aman, rendahnya kesadaran hukum, serta ketakutan korban akan stigma sosial dan kemungkinan pemecatan.
Penyuluhan Hukum Berkaitan Dengan Upaya Strategis Dalam Perlindungan Anak di Tangerang Selatan-Banten
Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, kekerasan seksual, serta pengaruh negatif perkembangan teknologi dan media sosial menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya strategis perlindungan anak serta menumbuhkan kepedulian terhadap keamanan dan keselamatan anak di lingkungan sekitar. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum, pelatihan, dan penyadaran kepada masyarakat yang melibatkan pengurus RT/RW, karang taruna, dan warga masyarakat di Tangerang Selatan. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk perlindungan anak, mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, serta peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan anak, kewajiban masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak, serta mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran hak anak. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat.
Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan
Kepailitan bertujuan untuk memberikan pembagian harta kekayaan debitor secara adil kepada para kreditor, namun dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa terkait prioritas pelunasan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta hak-hak kreditor dalam sengketa kepailitan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor diklasifikasikan menjadi kreditor separatis, preferen, dan konkuren, yang masing-masing memiliki hak prioritas berbeda dalam eksekusi boedel pailit. Institusi kepailitan dirancang sebagai sarana pelindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang antara debitor dan para kreditornya melalui pembagian harta (boedel) pailit yang adil. Namun, dalam praktiknya, benturan kepentingan antar-golongan kreditor sering kali memicu sengketa berkepanjangan terkait prioritas pelunasan dan eksekusi jaminan.
Lelang Aset Pailit oleh Kurator di KPKNL Atas Jaminan Pihak Ketiga Berdasarkan UU Kepailitan Studi Kasus PT. Surya Grafitek Cemerlang
Penguatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Publik melalui Pendidikan Demokrasi Masyarakat dalam Mengawal Kinerja Pemerintahan Lokal
Kesadaran hukum dan partisipasi publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan akuntabel. Dalam sistem negara hukum demokratis, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi serta melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, pada tingkat masyarakat lokal masih ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme partisipasi publik dalam mengawal kinerja pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan demokrasi yang sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat partisipasi publik melalui pendidikan demokrasi bagi peserta didik di lingkungan PKBM Sekolah Bill Qistee Indonesia. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan kesetaraan yang memberikan layanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak yatim/piatu, anak dari keluarga kurang mampu, serta anak yang mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan formal. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa memperoleh pemahaman mengenai prinsip negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta simulasi praktik partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum dan kesadaran kewargaan para peserta didik sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran masyarakat dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas peserta didik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya demokrasi yang lebih partisipatif di lingkungan masyarakat.
Peningkatan Kesadaran Hukum Pelajar SMA Terhadap Cyberbullying dan Implikasi Pidananya Berdasarkan UU ITE Melalui Penyuluhan Hukum Pada MA Al Irsyadiyah Bogor
Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja turut meningkatkan risiko terjadinya cyberbullying di lingkungan pelajar, yang diperparah oleh masih rendahnya literasi hukum digital sehingga banyak siswa belum menyadari bahwa tindakan perundungan di dunia maya dapat menimbulkan konsekuensi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berangkat dari permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di MA Al Irsyadiyah, Cibeuteung Udik, Ciseeng, Bogor, dengan melibatkan 39 siswa sebagai peserta. Metode yang digunakan adalah participatory action melalui tiga tahapan utama yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pascakegiatan, dengan komposisi 40% penyampaian materi dan 60% kegiatan interaktif berupa diskusi, studi kasus nyata, dan sesi tanya jawab. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 16,87%, dari nilai rata-rata pre-test sebesar 77,50% menjadi 90,57% pada post-test, dengan kategori "Sangat Paham". Peserta terbukti mampu mengenali cyberbullying sebagai tindak pidana, memahami ketentuan pidana dalam UU ITE, mengetahui fungsi jejak digital sebagai alat bukti hukum, serta memahami langkah konkret dalam menghadapi dan melaporkan kasus perundungan di dunia maya. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis edukasi digital mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa secara aplikatif dan preventif, sehingga program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna membangun budaya digital yang aman, bijak, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.
Edukasi Penguatan Peran Saksi dalam Melindungi Korban Bullying di SMPN 5 Kota Tangerang Selatan
Bullying in schools has a negative impact on students’ psychological, social, and academic well-being, a situation exacerbated by low awareness and the limited role of bystanders. The objective of this Community Service (PKM) activity is to enhance students’ understanding of bullying, encourage them to speak up, and reinforce humanistic values through character education at SMPN 5 in South Tangerang City. The methodology employed was an active learning approach through interactive lectures, discussions, Q&A sessions, and the internalization of values, with evaluation based on assessments and participation observations. The results of the PKM showed a significant increase in students’ understanding, with the majority achieving scores of 65–70. Qualitatively, a positive paradigm shift occurred, with 88% of students ready to actively act as potential witnesses for intervention or reporting. This success was driven by the reinforcement of moral values and relevant examples that fostered students’ empathy.
Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Khiyar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan klausula baku pada transaksi jual beli modern ditinjau dari konsep khiyar dalam hukum Islam. Pelaku usaha sering kali menerapkan klausula baku untuk mempercepat proses transaksi, yang berpotensi membatasi atau menghilangkan hak pilih konsumen (hak khiyar). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku yang sepihak dan merugikan konsumen bertentangan dengan prinsip dasar jual beli Islam ('an taradhin). Namun, penerapan klausula baku dapat dibenarkan apabila tidak mengandung unsur gharar (penipuan/ketidakjelasan), tidak memindahkan tanggung jawab sepihak, dan tetap memberikan ruang bagi konsumen untuk menggunakan hak khiyar seperti khiyar 'aib (cacat) dan khiyar syarat.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Terkait Barang Cacat Produksi: Evaluasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Jual Beli Barang
Pesatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia tidak dibarengi dengan pemahaman literasi hukum yang memadai, baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha UMKM. Permasalahan utama yang ditemukan di lapangan adalah tingginya sengketa terkait barang cacat produksi yang diterima konsumen, di mana pelaku usaha sering kali lepas tangan atau proses retur yang berbelit-belit. Di sisi lain, konsumen cenderung pasif karena menganggap nilai kerugian kecil dan rumitnya menuntut hak sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menciptakan ekosistem digital yang tidak sehat dan merugikan kepercayaan publik terhadap ekonomi digital lokal.Solusi yang ditawarkan melalui program pengabdian ini adalah melalui metode "Legal Clinic & Digital Literacy. Tim pengabdi akan melakukan sosialisasi intensif mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak elektronik, serta prosedur klaim ganti rugi (tanggung jawab mutlak/ strict liability) bagi pelaku usaha. Selain edukasi, akan dibentuk posko pengaduan hukum digital sebagai sarana mediasi antara konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Target luaran yang akan dicapai meliputi: (1) Terlaksananya pelatihan bagi komunitas konsumen dan pelaku UMKM lokal untuk meningkatkan pemahaman regulasi perlindungan konsumen; (2) Tersusunnya buku saku digital (e-book) panduan transaksi aman dan prosedur klaim barang cacat; dan (3) Publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi serta publikasi di media massa sebagai upaya penyebaran dampak kegiatan. Rencana kegiatan diusulkan dalam empat tahap utama. Terdapat ketimpangan pemahaman mengenai regulasi e-commerce. Mitra cenderung melihat hukum perlindungan konsumen sebagai beban, bukan sebagai instrumen keseimbangan bisnis. Masalah prioritasnya adalah ketiadaan klausul syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang jelas di toko daring mereka yang mampu melindungi hak pelaku usaha sekaligus menjamin hak konsumen secara proporsional.
Penanganan Kasus Cyberbullying di Kalangan Pelajar SMA melalui Edukasi Jejak Digital dan Simulasi Restorative Justice Berbasis Kesadaran Hukum
Bullying di Indonesia pada tahun 2026 menunjukan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan dari survei nasional yang bekerjasama dengan universitas Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan persentase umur 13-17 tahun yang mengalami cyberbullying pada laki-laki sebanyak 14.49% dan perempuan 13.78%. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial di kalangan remaja telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial pelajar. Namun, di lain sisi perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan baru, salah satunya Perundungan Dunia Maya karena minimnya promosi dalam pencegahan kejadian bullying terutama di Madrasah Aliyah (MA) Al-Irsyadiyah Ciseeng, Bogor. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar terhadap bahaya Perundungan Dunia Maya melalui edukasi jejak digital dan simulasi restorative justice. Kegiatan dilaksanakan pada 7 Mei 2026 di MA Al Irsyadiyah. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, pemaparan materi interaktif, diskusi, simulasi penyelesaian kasus berbasis restorative justice, serta sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukan bahwa peserta memiliki antusiasme tinggi dalam memahami dampak hukum Perundungan Dunia Maya serta pentingnya menjaga jejak digital di media sosial. Melalui simulasi restorative justice, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai penyelesaian konflik yang mengedepankan pendekatan pemulihan, tanggung jawab, dan kesadaran hukum tanpa mengabaikan hak korban maupun pelaku. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk karakter pelajar yang lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari tindakan perundungan.
Edukasi Anti-Bullying Berbasis Kesetaraan Untuk Mengatasi Senioritas di Lingkungan Sekolah
Lingkungan sekolah secara normatif diposisikan sebagai ruang edukatif yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta mendukung perkembangan holistik peserta didik. Namun demikian, dalam tataran empiris, masih ditemukan berbagai praktik penyimpangan sosial di lingkungan pendidikan, salah satunya adalah fenomena bullying yang hingga kini belum sepenuhnya dapat dieliminasi. Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan eksistensi budaya senioritas yang mengakar dalam relasi sosial antar peserta didik. Ditinjau dari perspektif yuridis normatif, praktik bullying secara tegas bertentangan dengan kerangka hukum positif di Indonesia. Instrumen hukum tersebut mencakup Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan edukasi anti-bullying berbasis kesetaraan dan pemahaman hukum di MA Al-Irsyadiyah dengan melibatkan 39 peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman siswa, di mana nilai rata-rata pemahaman meningkat dari 93,08% (Pre-test) menjadi 99,23% (Post-test). Selain itu, 90,7% siswa menyatakan "Sangat Paham" terkait konsekuensi hukum perundungan serta hak perlindungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga preventif melalui proses edukasi.
PKM Universitas Pamulang di SMK Fadilah: Edukasi Hukum Anti Kekerasan Seksual dan Pentingnya Menjaga Harga Diri
Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan sosial yang berpotensi mengancam perkembangan dan kesejahteraan remaja, baik di lingkungan sekolah maupun dalam ruang digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, pentingnya menjaga harga diri, memahami batasan dalam pergaulan, serta mengetahui perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Kegiatan dilaksanakan di SMK Fadilah melalui metode penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi yang diberikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap bahaya kekerasan seksual, konsep persetujuan (consent), penggunaan media sosial yang aman, serta langkah-langkah pencegahan dan pelaporan apabila terjadi tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Berdasarkan evaluasi kegiatan, sekitar 93% peserta menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang disampaikan dan berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual.
Akuntabilitas Politik Legislator Di Bawah Dominasi Partai Dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas politik legislator di bawah dominasi partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya kecenderungan pergeseran orientasi pertanggungjawaban anggota legislatif dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada partai politik sebagai kendaraan politik yang mengusung dan mengendalikan karier politik legislator. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan representasi politik karena aspirasi masyarakat sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Pemilihan Umum, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan menyebabkan terjadinya pergeseran akuntabilitas politik dari public accountability menuju party accountability. Legislator cenderung lebih mempertimbangkan kepentingan dan kebijakan partai dibandingkan aspirasi konstituen karena adanya mekanisme pencalonan, disiplin partai, dan pergantian antar waktu. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya representasi substantif dan menurunnya kualitas demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas publik, reformasi internal partai politik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja legislator guna mewujudkan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Lampu Biled Pada Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan lampu Bi-LED pada kendaraan bermotor di Indonesia serta dampaknya terhadap visibilitas dan keselamatan pengguna jalan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum secara khusus mengatur penggunaan lampu Bi-LED, melainkan hanya mengaturnya dalam kerangka persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Ketiadaan standar teknis yang spesifik mengenai intensitas cahaya, arah pancaran, dan tata cara pemasangan Bi-LED menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi dalam penegakan hukum. Penelitian juga menemukan bahwa penggunaan lampu Bi-LED yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan efek silau (glare), mengganggu visibilitas pengguna jalan lain, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, menimbulkan gangguan psikologis pengendara, serta berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan laik jalan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai standar teknis penggunaan lampu Bi-LED guna memberikan kepastian hukum, menciptakan keseragaman dalam penegakan hukum, serta menjamin keselamatan lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan.
Edukasi Hukum Mengenai Risiko Paparan Pornografi Digital dan Implikasinya Terhadap Perilaku Remaja di Sekolah MAS Al-Irsyahdiyah
Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga membuka akses yang semakin luas terhadap konten pornografi, khususnya bagi kalangan remaja yang berada pada fase perkembangan psikologis yang rentan. Paparan pornografi melalui media online dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti perubahan perilaku, penurunan moralitas, meningkatnya perilaku seksual berisiko, hingga gangguan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya pornografi serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah, Kabupaten Bogor, dengan metode penyuluhan hukum, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian materi edukatif mengenai dampak negatif pornografi di media online. Peserta kegiatan terdiri atas siswa dan siswi yang diberikan pemahaman mengenai definisi pornografi, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, ketentuan hukum terkait pornografi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta langkah-langkah pencegahan paparan konten pornografi di lingkungan sekolah maupun keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran peserta mengenai bahaya pornografi serta pentingnya penggunaan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Selain itu, peserta memperoleh wawasan mengenai upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari paparan konten pornografi serta pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku remaja yang positif. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dampak negatif pornografi pada remaja serta mendukung pembentukan generasi muda yang berkarakter, bermoral, dan sadar hukum di era digital.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Analisis Normatif Terhadap Implementasi UU ITE
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2024. Permasalahan utama penelitian terletak pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital serta hambatan normatif dan teknis dalam penerapan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE masih menghadapi kendala berupa rumusan unsur delik yang berpotensi multitafsir serta keterbatasan pembuktian elektronik. Namun demikian, kebijakan hukum pidana dalam UU ITE Tahun 2024 menunjukkan arah pembaruan yang lebih proporsional melalui penegasan tindak pidana sebagai delik aduan absolut guna menerapkan prinsip ultimum remedium dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.
Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah
Tanah sebagai sumber daya alam esensial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di mana sertifikat hak milik menjadi bukti kepemilikan yang kuat namun tidak mutlak karena dapat dibuktikan sebaliknya apabila terdapatcacat prosedur atau yuridis. Dalam praktik, sering terjadi sengketa pertanahan akibat penerbitan sertifikat yang tumpang tindih dengan penguasaan fisik historis, sehingga memerlukan mekanisme pembatalan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengembalikan tertib administrasi pertanahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah melalui PTUN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa Sertifikat Hak Milik dalam Putusan Nomor115/G/2023/PTUN.MDN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengandalkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan putusan pengadilan, dengan analisis data secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembatalan SHM melalui PTUN merupakan mekanisme hukum yang sah apabila terbukti adanya cacat administrasi atau yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 64 PP Nomor 18 Tahun 2021.
Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia Terhadap Peran Militer dalam Urusan Sipil dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaaan di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap peran militer dalam urusan sipil serta implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia. Perubahan pengaturan dalam undang-undang tersebut memberikan perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, khususnya dalam penanganan ancaman nonmiliter dan keterlibatan dalam jabatan sipil tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran TNI dalam urusan sipil bertujuan mendukung stabilitas nasional dan menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional. Namun, pengaturan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip supremasi sipil dan prinsip pemisahan kekuasaan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara militer dan lembaga sipil. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 harus tetap berada di bawah kontrol sipil, pengawasan konstitusi, serta prinsip negara hukum agar tidak melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.
Penerapan Prinsip Checks and Balances Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip checks and balances merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip checks and balances telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPR terhadap pemerintah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kepentingan politik, dominasi kekuasaan, dan lemahnya pengawasan sehingga prinsip tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga negara agar tercipta pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Pertanggungjawaban Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain penyelesaian melalui hukum pidana, upaya pengembalian kerugian negara juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dalam kasus korupsi dapat diterapkan melalui gugatan ganti rugi terhadap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap keuangan negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, pelacakan aset, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perdata dapat berjalan secara efektif.
Ritel sebagai Arena Geopolitik: Analisis Regulasi Pasar Indonesia
Sektor ritel modern di Indonesia saat ini beroperasi di tengah lanskap geopolitik yang semakin kompleks, yang dipengaruhi oleh volatilitas rantai pasok global, fragmentasi geoekonomi, dan perubahan regulasi perdagangan internasional. Penelitian ini menganalisis dinamika geopolitik yang memengaruhi sektor ritel serta implikasi hukum yang muncul dari pergeseran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-interpretatif, penelitian ini mengkaji bagaimana isu global seperti ketidakpastian perdagangan, hambatan non-tarif, serta tuntutan keberlanjutan berinteraksi dengan kondisi internal seperti stabilitas politik, literasi media, dan kebijakan pemerintah (Juliswara, 2017; Fitriyaningrum & Daspar, 2025). Analisis menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi kerentanan pasokan barang impor dan disrupsi informasi yang memengaruhi perilaku konsumen (Shaffitri et al., 2024; Anne Margareth et al., 2024). Di sisi lain, transformasi digital dan instrumen diplomasi ekonomi, seperti Local Currency Settlement (LCS) dan QRIS, menjadi krusial dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Manik et al., 2026; Wike Rulita Harik, 2025). Implikasi hukum menuntut adaptasi kerangka regulasi, termasuk peninjauan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta harmonisasi standar keamanan pangan dan perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip World Trade Organization (Van den Bossche & Zdouc, 2017; Huala Adolf, 2019). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan yang adaptif dan integratif guna memitigasi risiko eksternal serta meningkatkan daya saing ritel Indonesia di kancah global.
Penerapan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara pidana
Penelitian ini untuk meneliti tentang ketentuan Restoratif Justice dalam Masyarakat Adat, yang dimana ketentuan Hukum yang hidup dalam Masyarakat Itu sendiri diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, ketentuan untuk Restoratif justice dalam Tindak Pidana yang tercantum dalam KUHP diatur dalam Pasal 79-88 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penelitian ini untuk menemukan jawaban mengneai; bagaimana ketentuan penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana dan bagaimana Implementasi penerapan penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji Undang-undang. Tujuan dari Penelitian ini Untuk mengetahui ketentuan penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana dan Untuk mengetahui Implementasi penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025.
Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja terhadap Tindakan Perundungan melalui Edukasi Tanggung Jawab Perdata dan Pidana di MAN 4 Jakarta Selatan
Fenomena perundungan (bullying) di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius yang berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan karakter remaja. Rendahnya literasi hukum di kalangan siswa menyebabkan berbagai bentuk perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun digital (cyberbullying), sering dianggap sebagai candaan tanpa disadari memiliki konsekuensi hukum dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya preventif melalui edukasi hukum sejak dini guna membangun kesadaran hukum dan perilaku sosial yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai tanggung jawab hukum terhadap tindakan perundungan serta mengukur efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja di MAN 4 Jakarta Selatan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode edukatif dan partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus (role play), kampanye anti-bullying, serta penggunaan media edukasi seperti poster dan booklet. Materi yang disampaikan mencakup bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis korban, konsekuensi hukum berdasarkan hukum perdata dan pidana, serta pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap bentuk dan dampak perundungan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Siswa juga menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi simulasi kasus dan diskusi interaktif. Program ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja sekaligus membangun sikap saling menghormati, empati, dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta budaya sekolah yang lebih aman, kondusif, dan bebas dari praktik perundungan, baik secara langsung maupun melalui media digital.
Sosialisasi Undang-Undang ITE Guna Meminimalkan Dampak Psikososial Cyberbullying di SMA Negeri 46 Jakarta
Perkembangan teknologi informasi membawa transformasi fundamental bagi Generasi Z, sekaligus melahirkan ancaman baru berupa cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) dalam meminimalkan dampak psikososial cyberbullying di SMA Negeri 46 Jakarta. Menggunakan metode pengabdian berbasis Participatory Action Research (PAR), program ini melibatkan 150 siswa sebagai subjek aktif melalui ceramah, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion), simulasi kasus hukum (mini moot court), dan pelatihan konselor sebaya (peer counseling). Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman literasi hukum digital siswa sebesar 70%, pengurangan kecenderungan perilaku perundungan, serta terbentuknya wadah mitigasi internal berupa SMAN 46 Digital Guard. Dampak psikososial seperti isolasi sosial, ansietas, dan penurunan performa akademik dapat ditekan melalui penguatan resiliensi psikologis dan pembentukan ekosistem sekolah aman digital. Sinergi berkelanjutan antara aspek yuridis-normatif dan pendekatan kognitif-behavioral terbukti efektif menjadi instrumen preventif komprehensif di lingkungan satuan pendidikan.
Tantangan, Dampak, dan Upaya Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara
Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan persoalan sosial, kesehatan, dan hukum yang terus berkembang di berbagai wilayah perkotaan, termasuk Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran sosial masyarakat, khususnya remaja, mengenai tantangan, dampak, dan upaya pencegahan narkotika. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih tingginya kekhawatiran terhadap penyebaran narkoba, rendahnya edukasi hukum yang aplikatif, pengaruh lingkungan sosial, serta belum optimalnya kolaborasi keluarga, sekolah, dan aparatur lingkungan dalam pencegahan dini. Metode pelaksanaan dilakukan secara deskriptif-partisipatif melalui pendampingan, penyuluhan, diskusi interaktif, pelatihan, dan praktik studi kasus sederhana mengenai akibat hukum penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kegiatan dilaksanakan pada 24–26 Mei 2026 di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan melibatkan unsur masyarakat, pemuda, aparatur kelurahan, dan tokoh lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya narkotika dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum. Selain itu, peserta juga menunjukkan tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya pengawasan lingkungan, deteksi dini, serta pelibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan narkotika di kalangan remaja memerlukan pendekatan edukatif, preventif, kolaboratif, dan berkelanjutan agar terbentuk lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bebas narkoba.
Transformasi Literasi Hukum dan Perlindungan Anak di Lingkungan SMA
Kegiatan PKM ini dilatarbelakangi oleh diskrepansi tajam antara fungsi filosofis sekolah sebagai ruang inkubasi moral yang aman dengan realitas sosiologis tahun 2026 yang menunjukkan eskalasi kasus kekerasan seksual di tingkat pendidikan menengah atas. Data real-time SIMFONI-PPA mengonfirmasi bahwa sekolah telah menjadi lokus kerentanan akibat ketimpangan relasi kuasa, lemahnya pengawasan, serta dominasi budaya diam (silent culture). Kondisi ini diperparah oleh fenomena dark number, di mana mayoritas kasus tidak terlaporkan akibat stigma sosial dan praktik victim blaming. Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum progresif seperti UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, efektivitasnya di tingkat akar rumput masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum di kalangan siswa dan tenaga kependidikan. Analisis situasi pada kelompok mitra mengungkap tiga permasalahan fundamental. Pertama, adanya ambiguitas pemahaman di mana siswa cenderung menormalisasi pelecehan non-fisik dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai sekadar gurauan. Kedua, terdapat ketidaktahuan masif mengenai hak perlindungan khusus anak, sehingga siswa merasa tidak berdaya secara hukum. Ketiga, hambatan psikososial yang kuat menghalangi korban untuk melapor, ditambah kecenderungan institusi untuk menutupi kasus demi menjaga reputasi sekolah. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merusak fisik dan psikis siswa, tetapi juga menghancurkan integritas sistem pendidikan nasional secara sistemik. Sebagai solusi strategis, program PKM yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) ini menawarkan pendekatan rekonstruksi pemahaman delik melalui edukasi hukum yang komprehensif. Solusi difokuskan pada sinkronisasi pemahaman antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, sosialisasi hak konstitusional anak, serta transformasi budaya sekolah dari reaktif menjadi preventif. Tujuannya adalah membangun ekosistem "Berani Bersuara" (Speak Up) yang memanusiakan siswa dan menjamin keamanan martabat mereka melalui penguatan literasi hukum yang ramah remaja. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara sistematis melalui strategi intervensi berlapis.
Urgensi Pendaftaran Tanah Sertifikat Hak Milik
Pendaftaran Tanah diperlukan bagi pemilik tanah yang tanahnya belum diproses untuk menjadi sertifikat hak milik, banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya melakukan pendaftaran tanah, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan, Pendaftaran Tanah dianggap sulit untuk dilakukan karena prosesnya yang lama, sulitnya pemberkasan dan memakan biaya yang besar. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah. Ini adalah ilmu baru untuk siswa yang masih duduk di sekolah menengah atas. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMK Pondok Petir, Kota Depok yang beralamat di Jalan Kesadaran Nomor 5, Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu penyampaian materi terkait pertanahan, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta didik. Hasil dari kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman baru dalam bidang hukum Perdata khususnya bidang pertanahan, yang bisa menjadi bekal bagi siswa untuk kelak menjadi mahasiswa fakultas hukum atau memberikan informasi terkait tanah kepada lingkungan sekitar yaitu keluarga. Siswa juga menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Kesiapan Penegak Hukum dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Pada SMK Muhammadiyah 02 Kecaamatan Setu Kota Tangerang Selatan
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai transformasi fundamental dalam sistem pemidanaan Indonesia, salah satunya melalui pengenalan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMK Muhammadiyah 02 Kota Tangerang Selatan mengenai substansi KUHP baru, khususnya terkait pidana kerja sosial, serta menganalisis kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya. Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif melalui ceramah, diskusi, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap pidana kerja sosial meningkat signifikan, dari 35% menjadi 82% berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test. Di sisi lain, analisis terhadap kesiapan penegak hukum mengindikasikan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kebutuhan koordinasi lintas sektoral, dan transformasi budaya hukum masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi pidana kerja sosial memerlukan sinergi antara kesiapan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan penerimaan sosial.
Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Bagi Pencipta
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan instrumen turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta melalui kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial. Implementasi regulasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi pelaku usaha sebagai pengguna karya cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan PP 56/2021 dalam praktik, khususnya dalam relasi antara pelaku usaha dan pencipta lagu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU Hak Cipta dan PP 56/2021, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, kajian akademik, serta data praktik pelaksanaan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP 56/2021 telah memberikan dasar normatif yang jelas terkait mekanisme pemungutan dan distribusi royalti, efektivitas implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Di satu sisi, pencipta belum sepenuhnya merasakan distribusi royalti yang transparan dan proporsional, sedangkan di sisi lain, pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil menilai kewajiban pembayaran royalti masih membebani operasional mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana PP 56/2021 telah benar-benar mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PP 56/2021 merupakan langkah maju dalam penegakan hak cipta di bidang musik, namun efektivitasnya dalam praktik masih terbatas. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap skema tarif, transparansi distribusi, serta mekanisme pengawasan agar regulasi ini benar-benar dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan yang seimbang bagi pencipta maupun pelaku usaha.
Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia
The development of information technology has significantly transformed legal relations in society, particularly in civil disputes where electronic documents and digital communications are increasingly used as evidence. However, Indonesian civil procedural law, which still relies on the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) and Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), has not comprehensively regulated electronic evidence within the procedural framework. On the other hand, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 has recognized electronic documents and electronic information as valid legal evidence. Nevertheless, the implementation of electronic evidence in civil litigation continues to raise legal issues, especially regarding evidentiary value, authenticity, and standards of verification in court proceedings. This study aims to analyze the legal position of electronic evidence in Indonesian civil procedural law and examine the urgency of reforming evidentiary mechanisms in response to technological developments. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches through the analysis of court decisions related to electronic evidence in civil disputes. The results indicate that the use of electronic evidence in civil courts still leads to inconsistencies in judicial interpretation and assessment, resulting in uncertainty in evidentiary practices. Therefore, reformulation of Indonesian civil procedural law is necessary to establish clearer and more adaptive regulations concerning electronic evidence in the modern judicial system.
Kerugian Keuangan Negara di Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai status hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN, khususnya terkait pengkualifikasian kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis karena kerugian korporasi sering kali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keuangan negara dalam BUMN serta menganalisis alasan kerugian keuangan pada BUMN menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum yang mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal negara yang telah dipisahkan dan disertakan ke dalam BUMN Persero mengalami transformasi hukum dari keuangan publik menjadi kekayaan privat milik BUMN sebagai separate legal entity. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat aktivitas bisnis BUMN pada prinsipnya merupakan kerugian korporasi yang menjadi tanggung jawab BUMN, bukan secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Selain itu, penerapan doktrin Business Judgment Rule diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa adanya unsur penyalahgunaan wewenang maupun benturan kepentingan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kekayaan negara pada BUMN serta mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi BUMN.
Legitimasi Teori Receptie Terhadap Praktik Riba Pada Jual Beli Emas Secara Kredit
Hukum Islam merupakan salah satu produk Tuhan yang diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Namun kendala dan hambatan kerap terjadi dalam pemberlakuan hukum Islam. Salah satu penerapan hukum Islam yang masih sering diabaikan adalah pada transaksi jual beli emas. Emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksinya. Ijma’ para ulama bahwa hukum riba adalah haram. Pada jual beli emas dapat terjadi praktik riba ketika transaksi tersebut dilaksanakan secara tidak tunai atau kredit. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai setelah menimbang beberapa hal yang menjadi perhatian. Pada fatwanya MUI berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan karena di Indonesia emas bukan merupakan alat tukar. Penelitian ini menyoroti hambatan penerapan Hukum Islam di Indonesia, khususnya pada transaksi jual beli emas yang merupakan barang ribawi. Menurut syariat, jual beli emas harus dilakukan secara tunai (yadan bi yadin) untuk menghindari riba fadhl dan riba nasi'ah. Namun, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara tidak tunai (kredit) dengan alasan emas di Indonesia bukan lagi alat tukar (tsaman) melainkan komoditas (sil'ah).
Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
Perkembangan bisnis yang sangat pesat membuat perusahaan menginginkan segala sesuatunya dibuat secara praktis, salah satunya dengan membuat perjanjian kerja dalam bentuk standar yang dianggap relatif mudah. untuk perusahaan. Secara teoritis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam membuat suatu perjanjian salah satunya didasarkan pada prinsip asas konsensualisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang suatu kondisi atau fenomena yang diteliti. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia seharusnya memenuhi tiga kebebasan, yaitu; kebebasan untuk membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian dan menentukan bentuk perjanjian. Sedangkan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan cara membuat perjanjian tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara sepihak dan tepat waktu bentuk standar sehingga pekerja hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau tidak menerima perjanjian. Apapun yang telah diputuskan oleh karyawan merupakan bagian dari asas konsensualisme. Selanjutnya, ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu tidak diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban pekerja dan apakah ada ketentuan masa percobaan bagi pekerja untuk jangka waktu tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Perilaku Kriminal dan Upaya Pencegahannya berdasarkan Undang-Undang
Kesehatan mental merupakan aspek penting yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi sosial. Gangguan kesehatan mental tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat meningkatkan risiko perilaku kriminal. Dalam hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, minimnya layanan kesehatan jiwa, dan stigma sosial. Gangguan mental seperti skizofrenia, bipolar, dan psikosis dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami tindakan hukum yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, termasuk deteksi dini, terapi, rehabilitasi, dan perlindungan hak Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), termasuk dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaruh kesehatan mental terhadap pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan tindak kriminal yang melibatkan gangguan mental tidak cukup dengan pendekatan represif, melainkan memerlukan strategi integratif lintas sektor hukum, kesehatan, dan sosial. Penguatan layanan kesehatan jiwa, edukasi publik, serta peningkatan kapasitas aparat menjadi kunci terciptanya sistem hukum yang adil dan manusiawi.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Kemajuan teknologi telah berdampak secara signifikan terhadap aktivitas perdagangan, khususnya dalam perdagangan elektronik, yang memungkinkan promosi, pemasaran, penjualan, dan pembelian produk atau jasa secara elektronik. Hal ini telah membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online melalui media elektronik. Tujuan dari perlindungan konsumen ini yaitu untuk mewujudkan bentuk perlindungan konsumen yang berisi dari komponen kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumendijelaskan Pasal 1 Ayat (1) “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Menerangkan Dimana dijelaskan bahwa konsumen di lindungi secara jelas oleh hukum. bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi e-comm erce. Artikel ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce dan permasalahan yang dihadapinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode penelitian mengkaji hukum tertulis dan literatur, menghubungkannya dengan kejadian nyata. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif, mengumpulkan data dan menghubungkannya dengan kejadian-kejadian nyata. Kesimpulannya adalah peraturan perlindungan hukum konsumen belum efektif dalam mencegah penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Adanya undang-undang perlindungan hukum konsumen diharapkan dapat mencegah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan menjadi payung hukum bagi konsumen.
Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Ekspor dan Kepatuhan Internasional
Pemberdayaan UMKM dalam menghadapi globalisasi ekonomi masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar, terutama dalam proses internasionalisasi usaha. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi rendahnya pemahaman terhadap prosedur dan regulasi ekspor, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya akses informasi dan jaringan pasar internasional, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar global, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ekspor. Selain itu, kompleksitas regulasi internasional dan tuntutan standar keberlanjutan seperti ESG dan HSEQ semakin menambah tantangan bagi UMKM untuk dapat bersaing di pasar global. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program pengabdian ini menawarkan solusi berupa pelatihan ekspor berbasis kurikulum terstruktur yang terintegrasi dengan pelatihan kepatuhan internasional, penguatan soft skills, serta transformasi digital. Selain itu, dilakukan pendampingan intensif (mentoring dan coaching) guna memastikan implementasi materi pelatihan secara nyata. Program ini juga mencakup fasilitasi akses pasar melalui jejaring internasional, promosi ekspor, serta pemanfaatan platform digital. Di sisi lain, penguatan literasi keuangan, pemahaman aspek legalitas, serta penerapan sistem manajemen mutu dan keberlanjutan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Target luaran dari kegiatan ini meliputi meningkatnya kapasitas dan kompetensi UMKM dalam bidang ekspor, tersusunnya dokumen dan strategi ekspor, meningkatnya jumlah UMKM yang siap dan mampu melakukan ekspor, serta terwujudnya kepatuhan terhadap standar internasional. Selain itu, diharapkan terbentuknya jejaring bisnis global, peningkatan penggunaan platform digital dalam pemasaran internasional, serta keberlanjutan program melalui terbentuknya komunitas UMKM eksportir. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu menghasilkan UMKM yang kompetitif, adaptif, dan berdaya saing global.
Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Melalui Edukasi Akta Otentik sebagai Upaya Preventif dalam Pencegahan Sengketa Perdata
Artikel ini menganalisis literasi hukum akta otentik sebagai strategi preventif dalam pencegahan sengketa perdata. Masalah utama terletak pada masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan akta otentik, akta di bawah tangan, dan dokumen informal dalam hubungan hukum perdata. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-terapan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, dengan analisis konseptual terhadap hukum pembuktian, preventive law, legal literacy, dan access to justice. Hasil kajian menunjukkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil, materiil, dan mengikat, sehingga berfungsi tidak hanya sebagai alat bukti litigasi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan sengketa. Kontribusi artikel ini adalah rumusan model literasi hukum empat tahap, yaitu legal awareness, legal understanding, legal capability, dan legal prevention. Model tersebut dapat digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan dokumen, simulasi kasus, dan konsultasi hukum sederhana. Artikel ini menyimpulkan bahwa edukasi akta otentik perlu diarahkan pada pemberdayaan hukum masyarakat agar warga mampu mengenali risiko, memilih instrumen hukum yang tepat, dan mencegah sengketa perdata sejak tahap prakontraktual.
Nobody Talks About It: Strategi Edukasi Anti Kekerasan Seksual di SMAN 74 Jakarta
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membahas urgensi edukasi mengenai kekerasan seksual di kalangan siswa sekolah menengah atas di tengah masih kuatnya budaya victim blaming dalam masyarakat. Permasalahan utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah rendahnya kesadaran dan keberanian remaja dalam mengenali, mencegah, serta melaporkan tindakan kekerasan seksual. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman kritis, serta keberanian siswa dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di lingkungan sosial mereka. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi studi kasus yang dilaksanakan di SMAN 74 Jakarta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memberikan respons positif terhadap program yang dilaksanakan serta mengalami peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, perlindungan hukum, dan pentingnya support system bagi korban. Selain itu, metode pembelajaran berbasis diskusi mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Kesimpulannya, edukasi anti kekerasan seksual tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai upaya membangun kembali cara pandang remaja untuk memutus budaya diam dan victim blaming. Oleh karena itu, program edukasi yang berkelanjutan diperlukan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif.
Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana, tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan terhadap anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan anak serta bentuk pertanggungjawaban pidananya menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, proses penyelesaiannya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) melalui diversi. Apabila diversi tidak berhasil, maka perkara dapat dilanjutkan ke proses peradilan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem pemidanaan terhadap anak lebih menekankan pembinaan dibandingkan pembalasan sehingga diharapkan dapat mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.
Sosialisasi Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bullying Terhadap Anak Di Lingkungan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Pendampingan Sosial
Bullying terhadap anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat dan berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, emosional, sosial, serta akademik anak. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk, dampak, dan upaya penanganan bullying menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kasus perundungan terus terjadi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bullying terhadap anak melalui edukasi dan pendampingan sosial. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, sosialisasi, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta pendampingan kepada anak dan orang tua. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, orang tua, tokoh masyarakat, dan anak-anak sebagai sasaran utama program. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengertian, jenis, dampak, serta strategi pencegahan bullying. Selain itu, tumbuh kesadaran bersama bahwa perlindungan anak dari tindakan bullying merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak serta terbentuk komitmen bersama untuk mencegah dan menanggulangi bullying secara berkelanjutan guna mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, serta pendampingan kepada anak dan orang tua sebagai bentuk intervensi langsung dalam lingkungan sosial. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak, orang tua, sertatokoh masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakanakan di Jl. Amd Babakan Pocis, Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode pos 15315. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan telah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bullying, terbentuknya sikap peduli terhadap perlindung anak anak, serta terciptanya lingkungan yang aman dan ramah anak. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meminimalisir angka kejadian bullying serta memberikan dampak positif jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak di lingkungan masyarakat.
Perundungan Di Lingkungan Sekolah: Pemahaman Bentuk, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Serta Penanganannya
Perundungan di lingkungan sekolah merupakan permasalahan struktural serius yang mengancam pemenuhan hak anak atas pendidikan yang aman dan nyaman. Rendahnya literasi siswa mengenai batasan bercanda dengan perilaku perundungan (fisik, verbal, dan sosial) memicu normalisasi tindakan agresif ini di sekolah. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh mahasiswa Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk, dampak, dan upaya pencegahan perundungan di MTs Soebono Mantofani, Kota Tangerang Selatan, pada Mei 2026. Melalui metode sosialisasi berbasis pendekatan participatory action, kegiatan dikemas proporsional menggunakan metode ceramah hukum (40%) serta diskusi interaktif dan role-playing (60%). Hambatan berupa respons psikologis siswa yang tertutup diatasi melalui penyediaan ruang aman (safe space) dan konversi materi hukum yang kaku ke dalam media audiovisual yang adaptif bagi remaja. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kritis siswa yang semula memaklumi kekerasan verbal kini mampu membedakan interaksi sehat dari perundungan. Output kegiatan ini meliputi penyebaran leaflet edukatif, draf mekanisme penguatan pencegahan anti-bullying berbasis sekolah bagi guru BK, jurnal nasional, serta publikasi media online. Secara substansial, kegiatan ini mendukung implementasi UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan Permendikbudristek No. 46/2023. Kesimpulannya, PKM ini berhasil menstimulasi kesadaran kolektif siswa untuk menolak perundungan dan memperkuat iklim pendidikan yang aman. Diperlukan edukasi karakter lanjutan untuk menjaga keberlanjutan dampak program ini.
Internalisasi Hak Konstitusional Anak dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Lingkungan Pesantren Assidiqiyah Jakarta
Perkawinan dini masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius di Indonesia, termasuk di lingkungan pesantren. Praktik ini tidak hanya berdampak terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi anak, tetapi juga mengancam pemenuhan hak konstitusional anak yang dijamin oleh konstitusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi hak konstitusional anak dalam pencegahan perkawinan dini di Pesantren Assidiqiyah Jakarta serta mengkaji efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran santri terhadap bahaya perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan participatory action research melalui kegiatan edukasi hukum berupa ceramah, diskusi interaktif, refleksi partisipatif, dan penyuluhan berbasis nilai keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, diskusi, dan respons peserta selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan, sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif hak konstitusional anak dan implikasi hukum perkawinan dini. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak anak, batas usia perkawinan, serta dampak sosial, psikologis, dan kesehatan dari perkawinan dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara hukum konstitusi dan nilai-nilai Islam efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren.
Penguatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Teras Tentang Legalisasi Hak Atas Tanah Melalui Edukasi Administrasi Pertanahan
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan hukum dan pendampingan administrasi dalam meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah di Desa Teras, Kabupaten Serang. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah ketergantungan pada bukti kepemilikan non-formal seperti Girik dan Letter C yang rentan terhadap sengketa dan praktik mafia tanah. Menggunakan metode socio-legal research dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengintegrasikan data empiris dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang melibatkan 50 peserta. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur digunakan untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya literasi hukum agraria dan persepsi birokrasi yang rumit menjadi hambatan utama pendaftaran tanah. Namun, melalui edukasi praktis dan pengenalan aplikasi Sentuh Tanahku, pemahaman masyarakat meningkat secara signifikan sebesar 73,89%. Kesimpulannya, penguatan kapasitas hukum masyarakat desa melalui sinergi akademisi dan pemerintah desa efektif dalam mendorong formalisasi hak atas tanah.
Kajian Kesadaran Konstitusi Di Kalangan Pelajar SMA Melalui Edukasi Nilai-Nilai Konstitusi Dalam Kehidupan Sehari-Hari
Kesadaran konstitusi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun karakter warga negara yang demokratis, taat hukum, dan bertanggung jawab. Namun, tingkat kesadaran konstitusi di kalangan pelajar masih tergolong rendah karena pembelajaran konstitusi di sekolah cenderung bersifat teoritis dan kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusi siswa melalui edukasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan pada siswa SMA dengan menggunakan metode penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, simulasi penerapan nilai konstitusi, dan pelatihan literasi konstitusi berbasis media digital. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa 75% siswa belum memahami secara menyeluruh makna konstitusi sebagai dasar hukum negara, 68% belum mampu mengaitkan nilai-nilai konstitusi dengan kehidupan sehari-hari, 72% memperoleh informasi hukum dari media sosial, dan 60% menganggap materi konstitusi sebagai pelajaran yang sulit dipahami. Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai fungsi konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya penerapan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif yang interaktif dan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran konstitusi pelajar secara efektif. Program ini diharapkan menjadi model pembelajaran kewarganegaraan yang berkelanjutan dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berkarakter.
Sosialisasi Hukum Digital Dan Keamanan Data Melalui Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMP Al-Kautsar Parung Panjang Bogor
Penggunaan sistem administrasi berbasis digital kini telah meluas ke lembaga pendidikan di berbagai daerah, termasuk adopsi teknologi aplikasi manajemen. Konten digital dan basis data sekolah yang berisi rekam medis, alamat, nilai, dan nomor identitas siswa menunjukkan peningkatan kerentanan terhadap pelanggaran data. SMP Al-Kautsar Parungpanjang Bogor merupakan lembaga pendidikan yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM), namun sebagian besar pendidik, staf administrasi, dan pengelola sistem belum memahami batasan hukum dan aspek teknis siber di dunia digital. Melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM), tim dosen dari Universitas Pamulang memberikan sosialisasi hukum digital dan pelatihan keamanan data kepada komunitas sekolah. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan, studi dokumentasi, dan implementasi dalam bentuk sosialisasi (ceramah interaktif) dan lokakarya teknis. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan sebesar 43% pada kapasitas kognitif dan teknis peserta yang diukur melalui instrumen evaluasi. Sebelum sosialisasi, tingkat pemahaman dasar peserta hanya 31%, dan setelah intervensi lokakarya, meningkat secara signifikan menjadi 74%. Melalui pelatihan ini, pengguna SIM Sekolah dapat mengkonfigurasi pembatasan tingkat akses pengguna, memahami implikasi hukum dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan mempraktikkan langkah-langkah prosedural untuk mengamankan akun dan data pribadi siswa.
Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online
Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi di bidang jasa keuangan berupa pinjaman online (financial technology lending). Kehadiran pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian, penyalahgunaan data pribadi, bunga yang tidak transparan, serta tindakan penagihan yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjaman online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, maupun regulasi sektor jasa keuangan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal dan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat.
Pemberdayaan Kader Ormas Melalui Edukasi Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Dalam Membangun Kesadaran Konstitusional Dan Moral Keorganisasian
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian kader organisasi kemasyarakatan melalui edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman kader terhadap prinsip-prinsip ketatanegaraan serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Hukum Islam sebagai landasan etika organisasi. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya kesadaran konstitusional dan kurang optimalnya peran kader dalam menjaga tatanan hukum, kehidupan demokratis, serta penerapan nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan integritas dalam aktivitas organisasi. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, edukasi hukum dan penguatan kaderisasi, serta simulasi dan diskusi kasus. Materi yang diberikan mencakup prinsip-prinsip konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, peran masyarakat dalam sistem ketatanegaraan, serta nilai-nilai Hukum Islam sebagai dasar moral keorganisasian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan nilai-nilai Hukum Islam, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya penerapan norma konstitusional dan etika organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum yang terintegrasi efektif dalam memperkuat kesadaran konstitusional dan moral keorganisasian kader sehingga mendukung terbentuknya organisasi yang demokratis, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Kepastian Hukum Status Korban Tindak Pidana Kekerasan pada Anak
Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap anak korban kekerasan, pemahaman masyarakat, khususnya pelajar, mengenai status hukum korban dan hak-hak yang melekat pada korban masih relatif rendah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kepastian hukum status korban tindak pidana kekerasan pada anak serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Kegiatan dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah Kota Tangerang Selatan melalui metode sosialisasi hukum, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi kedudukan hukum anak sebagai korban tindak pidana, hak-hak korban, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, serta peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung perlindungan anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai status hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, hak-hak yang dimiliki korban, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum peserta didik mengenai pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Membangun Budaya Bertutur Sehat Sebagai Pencegahan Bullying Verbal Di Kalangan Remaja Sekolah
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh Kelompok 4 Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pamulang pada tanggal 21 Mei 2026 di MTs Soebono Mantofani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa remaja mengenai bullying verbal, dampak hukum yang dapat ditimbulkannya, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya budaya bertutur sehat di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif melalui penyampaian materi berbasis visual, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami bahwa bullying verbal merupakan tindakan yang dapat dijerat sanksi hukum. Setelah mengikuti penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap definisi bullying verbal, dasar hukum perlindungan anak, serta praktik bertutur yang baik. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal pembentukan budaya komunikasi yang sehat dan bebas dari kekerasan verbal di kalangan remaja sekolah.
Sosialisasi Pelindungan Hukum Produk Masyarakat Desa Citeras Melalui Pendaftaran Kekayaan Intelektual
Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah pedesaan menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi lokal. Desa Citeras memiliki potensi produk masyarakat yang lahir dari aktivitas ekonomi rumah tangga dan usaha mikro, seperti olahan pangan, kerajinan, produk berbasis pertanian, serta jasa lokal. Namun demikian, sebagian besar produk tersebut belum memiliki pelindungan hukum melalui pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya merek, sehingga rentan terhadap peniruan nama, logo, label, dan kemasan. Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai kekayaan intelektual, keterbatasan kemampuan administratif, serta kurangnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam proses pendaftaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Citeras mengenai pentingnya pelindungan hukum produk melalui pendaftaran kekayaan intelektual, serta memberikan pendampingan awal bagi pelaku UMKM dalam menyiapkan identitas produk dan dokumen pendukung pendaftaran. Kegiatan dilaksanakan dengan metode sosialisasi, diskusi interaktif, pemetaan produk, dan klinik konsultasi sederhana kepada pelaku usaha masyarakat desa. Materi yang diberikan mencakup pengenalan jenis-jenis kekayaan intelektual, urgensi pelindungan merek, risiko peniruan produk, serta tahapan administratif pendaftaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan hukum terhadap produk lokal. Masyarakat mulai memahami bahwa merek bukan sekadar nama dagang, melainkan identitas usaha yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan kepastian hukum. Selain itu, peserta juga menunjukkan antusiasme dalam mendiskusikan persoalan nama merek, label produk, kemasan, dan kemungkinan pendaftaran kekayaan intelektual di masa mendatang. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya sadar hukum, memperkuat daya saing produk masyarakat desa, dan mendorong keberlanjutan usaha berbasis perlindungan hukum kekayaan intelektual.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum atas Terjadinya Sertifikat Ganda
Permasalahan sertipikat ganda merupakan salah satu bentuk sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kondisi ini dapat menyebabkan konflik kepemilikan, kerugian ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya legalitas kepemilikan tanah dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum atas Terjadinya Sertipikat Ganda” dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta didik mengenai hak-hak atas tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan. Pelaksanaan PKM ini berlokasi di SMK PGRI Larangan tepatnya di Jl. Siswa No.5, RT.004/RW.009, Larangan Indah, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Banten 15154. Metode pelaksanaan PKM dilakukan melalui penyuluhan hukum, presentasi materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian hak atas tanah, proses pendaftaran tanah, faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur administratif maupun peradilan. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai narasumber yang memberikan edukasi hukum secara sederhana dan mudah dipahami oleh peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai sarana memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa akibat sertipikat ganda. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar sehingga mampu berperan sebagai agen edukasi hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, PKM ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi hukum pertanahan serta mendukung terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi permasalahan sosial-hukum yang meluas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pencegahan KDRT di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai landasan hukum yang progresif, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, meliputi kuatnya norma budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, keterbatasan kapasitas layanan terpadu di daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Strategi pencegahan yang efektif mencakup edukasi relasi sehat berbasis sekolah, program rehabilitasi pelaku, penguatan peran tenaga kesehatan dalam deteksi dini, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Penelitian ini merekomendasikan revisi ketentuan delik aduan dalam UU PKDRT, peningkatan anggaran layanan perlindungan korban, serta integrasi materi kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai langkah strategis menuju pencegahan KDRT yang lebih efektif dan berkeadilan.
Prosedur Dan Tata Cara Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Tanah Masyarakat Desa Teras
Penelitian ini mengulas dua hal yang saling terkait yakni bagaimana prosedur pendaftaran tanah berjalan, dan sejauh mana edukasi hukum bisa mengangkat kepastian hukum serta melindungi hak milik warga Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Dilapangan banyak warga masih bergantung pada bukti penguasaan nonformal seperti Girik, Letter C, dan kuitansi penjualan informal, sehingga rentan terhadap sengketa lahan dan praktik mafia tanah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung data empiris dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada 25 April 2026, melibatkan sekitar 50 peserta melalui penyuluhan hukum, klinik pendampingan administrasi dokumen, dan literasi digital aplikasi Sentuh Tanahku. Hasil menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran tanah pertama kali (konversi) dan pemeliharaan data (peralihan hak) telah diatur dalam UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021, namun partisipasi masyarakat masih rendah akibat minimnya literasi hukum agraria, persepsi birokrasi yang rumit, dan ketergantungan pada calo. Kegiatan PKM terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan (rata-rata di atas 70%), mengurangi ketergantungan pada perantara, serta memperkuat kesadaran pentingnya sertifikat tanah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Kader Desa Sadar Hukum Pertanahan dan sinergi berkelanjutan antara perguruan tinggi, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Desa.
Penguatan Karakter Siswa-Siswi Dalam Menolak Minuman Keras Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual adalah konsumsi minuman keras yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol diri seseorang. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi mengenai bahaya minuman keras serta pentingnya penguatan karakter dalam mencegah kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum, sosialisasi edukatif, dan diskusi interaktif kepada siswa-siswi di SMK Kesehatan Letris Indonesia 2. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa-siswi memperoleh pemahaman mengenai dampak negatif minuman keras dari sisi kesehatan, sosial, dan hukum, serta meningkatnya kesadaran pentingnya menjaga pergaulan dan menolak konsumsi alkohol. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan siswa-siswi dapat membangun karakter yang lebih baik dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari kekerasan seksual.
Sosialisasi Isu-Isu Hukum UU Narkotika di Kelurahan Bakti Jaya Tangerang Selatan Sebagai Upaya Preventif Bagi Remaja
Remaja merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika akibat fase pencarian jati diri yang labil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pelaksanaan serta dampak sosialisasi isu-isu hukum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi remaja di Kelurahan Bakti Jaya, Kota Tangerang Selatan, dengan mengacu pada arah kebijakan nasional Indonesia Drug Free. Permasalahan pokok yang diangkat adalah minimnya kesadaran hukum remaja setempat mengenai penggolongan zat adiktif, sanksi pidana kurir, dan peran strategis relawan anti-narkotika. Metode yang digunakan dalam kajian naskah ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosialisasi hukum interaktif dan diskusi kelompok terarah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasca-sosialisasi, terdapat peningkatan pemahaman hukum yang signifikan pada remaja mengenai penggolongan narkotika serta pemisahan sanksi antara pengedar, kurir, dan pengguna. Kesimpulannya, program sosialisasi berbasis kelurahan dengan mengaktifkan fungsi penggiat anti-narkoba ini efektif sebagai instrumen preventif primer dalam menekan angka potensi peredaran gelap narkotika di tingkat lokal.
Kesadaran Hukum Perdata pada Remaja terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Media Sosial
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, termasuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Media sosial memberikan berbagai manfaat sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, dan pengembangan kreativitas. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak disertai pemahaman hukum yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu (hoaks), pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, kesadaran hukum perdata pada remaja menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum perdata remaja terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial pada siswa SMK PGRI Larangan yang beralamat di Jalan Siswa No. 5, RT. 004/RW. 009, Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten 15154. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban hukum dalam penggunaan media sosial serta bentuk-bentuk tanggung jawab hukum perdata yang dapat timbul akibat perbuatan yang merugikan pihak lain. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memahami fungsi media sosial sebagai sarana komunikasi, namun pemahaman mengenai konsekuensi hukum perdata masih relatif rendah. Banyak siswa belum mengetahui bahwa unggahan, komentar, atau penyebaran konten tertentu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan berpotensi menimbulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan yang berkelanjutan agar remaja memiliki kesadaran hukum yang lebih baik serta mampu menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bijak Dalam Bermedia Sosial Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik
Keberadaan media sosial berbasis internet menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan manusia sehari-hari Ia seakan pisau bermata dua, punya sisi positif dan negatif. Khususnya, bagi para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Apalagi menanggapi terkait hadirnya kebijakan terbaru yakni regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggulangi hal-hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dalam dunia maya. Kesalahan yang dianggap sepele dan dilakukan oleh remaja yang tidak tahu akan akibatnya dapat berujung di dalam penjara. Untuk mencegah hal tersebut, maka sangat diperlukan sosialisasi terhadap Undang-Undang ITE kepada remaja-remaja,masyarakat agar mereka menjadi lebih waspada dan cermat dalam menggunakan media sosial. Memang ada kekhawatiran lahirnya kebijakan ini di tengah masyarakat khususnya di lingkungan Sekolah SMK Pondok Petir Depok. Masyarakat belum sepenuhnya paham terhadap aturan hukum terkait penggunaan media sosial. Banyak orang tua yang masih konvensional, ketinggalan perkembangan teknologi. Maka itu permasalahan ini sangat berpengaruh bagi warga masyarakat di wilayah mitra. Baru ada sebagian warga masyarakat di wilayah mitra yang memiliki pemahaman yang sangat baik dalam permasalahan di bidang penggunaan media sosial.
Sosialisasi Dan Pendampingan Rekonstruksi Kriteria Penilaian Merek Berdasarkan Ideologi Negara Sebagai Upaya Meminimalisir Penolakan Merek Bagi Pelaku UMKM
Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda barang maupun jasa dalam kegiatan perdagangan. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek serta berbagai ketentuan hukum yang mengaturnya. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah penolakan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena dianggap bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai perlindungan hukum merek serta memperkenalkan rekonstruksi kriteria penilaian merek berdasarkan ideologi negara sebagai upaya meminimalisir risiko penolakan merek. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan kepada masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran merek, faktor-faktor yang menyebabkan penolakan merek, serta pentingnya kesesuaian merek dengan nilai-nilai ideologi negara. Antusiasme masyarakat selama kegiatan juga menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum di bidang kekayaan intelektual. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM serta mendorong penggunaan merek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat Desa Teras Dalam Formalisasi Hak Atas Tanah Melalui Edukasi Praktis Dan Pendampingan Administrasi Pertanahan
Tantangan, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, stigma terhadap korban, serta keterbatasan akses layanan perlindungan menjadi faktor yang menyebabkan tingginya angka KDRT. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan, dampak, dan upaya pencegahan tindak pidana KDRT di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan workshop kepada masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi bentuk kekerasan yang dominan terhadap perempuan dewasa. Dampak KDRT tidak hanya dirasakan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga memengaruhi ketahanan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Upaya pencegahan yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan organisasi sosial melalui edukasi hukum, penguatan layanan perlindungan korban, serta perubahan norma sosial yang mendukung terciptanya keluarga yang aman dan bebas kekerasan.
Sosialisasi Hukum Bullying Untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Smk Sasmita Jaya 2 Terhadap Perilaku Kekerasan
Bullying atau perundungan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, maupun akademik peserta didik. Kurangnya pemahaman mengenai batasan perilaku kekerasan sering menyebabkan tindakan bullying dianggap sebagai candaan biasa di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya edukasi hukum yang dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya bullying serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026 di SMK Sasmita Jaya 2 dengan mengangkat tema “Sosialisasi Hukum Bullying untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa SMK Sasmita Jaya 2 terhadap Perilaku Kekerasan.” Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta aspek hukum yang berkaitan dengan perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, sesi tanya jawab, dan evaluasi pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bullying baik fisik, verbal, sosial maupun cyberbullying. Siswa juga mulai memahami bahwa tindakan mengejek, mengintimidasi, mempermalukan teman, dan melakukan kekerasan fisik dapat menimbulkan dampak hukum maupun psikologis bagi korban. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang lebih aman, inklusif, serta bebas dari perilaku kekerasan.
Pemberdayaan Dan Penguatan Kaderisasi Grib Jaya Melalui Edukasi Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Islam Sebagai Meningkatkan Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam membentuk perilaku anggota organisasi yang tertib, bertanggung jawab, dan patuh terhadap aturan. Namun, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan melalui edukasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran hukum kader GRIB Jaya serta mengkaji upaya pemberdayaan dan penguatan kaderisasi melalui edukasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kader terhadap Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam masih perlu ditingkatkan, terutama terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta internalisasi nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Upaya pemberdayaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi hukum, diskusi kasus, simulasi, dan penguatan sistem kaderisasi berbasis hukum. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta kemampuan kader dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Dengan demikian, edukasi hukum menjadi sarana strategis dalam membentuk kader yang berintegritas, taat hukum, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Permohonan Pailit Terhadap Debitur Utama Dan Debitur Perjanjian Yang Lalai Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Perbandkan Studi Atas Putusan No: 266.Kpdt.Sus.-Pailit 2023
Penelitian ini mengkaji permohonan pailit terhadap debitur utama dan debitur penjamin (personal guarantor) yang wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan, dengan fokus pada Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Kepailitan merupakan suatu proses hukum di mana debitur yang tidak mampu membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga harta debitur dibagikan kepada kreditur sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Permasalahan yang dibahas adalah mekanisme dan tata cara permohonan pailit terhadap debitur utama serta debitur penjamin yang wanprestasi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur penjamin. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU, debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Dalam perkara ini, penjamin berkedudukan sebagai debitur karena turut bertanggung jawab melunasi utang debitur utama yang wanprestasi. Oleh karena itu, personal guarantor dapat dimohonkan pailit apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal guarantor merupakan subjek hukum yang dapat dimohonkan pailit karena kewajibannya menjamin pelunasan utang debitur utama dipandang sebagai utang yang dapat ditagih. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum mengenai kedudukan debitur penjamin dalam perjanjian kredit perbankan.
Kajian Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tom Lembong Terkait Impor Gula
Penelitian ini berjudul “Kajian Hukum terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Tom Lembong Terkait Impor Gula”. Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula nasional yang melibatkan Tom Lembong selaku mantan pejabat publik. Dugaan tersebut muncul akibat adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin impor yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan negara. Kasus ini menjadi relevan karena memperlihatkan kaburnya batas antara kebijakan publik yang bersifat diskresi administratif dengan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong; dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan perbuatan atas nama kebijakan namun menimbulkan kerugian negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis tindakan dan kebijakan impor gula tersebut dalam perspektif hukum pidana dan kebijakan publik, serta menilai sejauh mana prinsip pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan pada pejabat publik dalam konteks pelaksanaan kewenangan administratif. Metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Luaran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bentuk kajian hukum yang membedakan antara kesalahan kebijakan (policy error) dan tindak pidana korupsi, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menegakkan prinsip good governance dan akuntabilitas publik.
Kontribusi Santri Generasi Masa Kini, Dalam Pemikiran Hukum di Indonesia
karakter, moral, dan intelektual generasi muda. Santri sebagai bagian dari komunitas pesantren memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam memberikan pemikiran dan perspektif terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang, pemahaman mengenai hukum tidak hanya diperlukan oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga oleh generasi muda yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan. Namun demikian, pemahaman santri mengenai sistem hukum nasional serta keterkaitan antara hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kegiatan edukasi yang secara khusus membahas hubungan antara pendidikan pesantren dengan perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya edukasi yang dapat memperluas wawasan santri mengenai hukum sekaligus mendorong mereka untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darunnajah 9 Pamulang dengan sasaran utama para santri. Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang bersifat partisipatif. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman mengenai sistem hukum di Indonesia, hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam, serta peran santri dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan para santri dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai hukum serta memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dengan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum di lingkungan pesantren.
Peran Program Ptsl Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Pada Kawasan Lp2b Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kab. Serang
Artikel ini membahas sosialisasi hak konstitusional masyarakat di bidang pangan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mendukung ketahanan pangan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat ialah rendahnya literasi hukum pertanahan, belum meratanya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi tanah, serta terbatasnya kesadaran tentang hubungan antara kepastian hukum hak atas tanah, perlindungan lahan pertanian, dan ketahanan pangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-yuridis berbasis pengabdian masyarakat melalui observasi, penyuluhan hukum, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi PTSL sebagai instrumen kepastian hukum, mendorong kesadaran untuk menjaga lahan pertanian sesuai arahan tata ruang, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan LP2B. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi edukasi hukum, administrasi pertanahan, dan perlindungan tata ruang merupakan strategi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat desa.
Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Korupsi dan pencucian uang merupakan kejahatan yang saling berkaitan secara struktural, di mana harta hasil korupsi disamarkan melalui mekanisme money laundering agar tampak berasal dari sumber yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif tindak pidana pencucian uang berbasis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengevaluasi implementasinya, serta merumuskan rekomendasi penguatan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui statute approach dan conceptual approach dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 memuat konstruksi delik yang terstruktur dalam Pasal 3, 4, dan 5, menempatkan korupsi sebagai predicate crime utama, serta mengatur mekanisme reversal of burden of proof dan ketentuan Pasal 69 yang memungkinkan penuntutan pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu. Namun, implementasinya menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi antarsektoral, ambiguitas frasa "patut diduga," keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan belum optimalnya mekanisme asset recovery. Sinergi antara rezim antikorupsi dan rezim antipencucian uang perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi secara berkelanjutan.
Ganti Rugi Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Hukum Perdata
Perundungan (bullying) merupakan manifestasi kekerasan fisik maupun psikologis yang jamak ditemui dalam interaksi sosial, khususnya pada lingkungan pendidikan. Penegakan hukum terhadap kasus perundungan selama ini didominasi oleh pendekatan hukum pidana. Namun, pendekatan pidana dinilai belum optimal dalam memberikan pemulihan hak-hak korban yang mengalami kerugian nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai mekanisme yuridis, pemenuhan unsur-unsur gugatan, serta bentuk formulasi ganti rugi terhadap korban perundungan dalam perspektif Hukum Perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan perundungan secara sah memenuhi seluruh kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas dapat dibuktikan melalui dampak psikologis dan fisik korban. Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban mencakup dua aspek utama, yaitu ganti rugi materiil (biaya perawatan medis dan rehabilitasi psikologis) serta ganti rugi immateriil (kompensasi atas trauma, penderitaan batin, dan rusaknya masa depan). Apabila pelaku perundungan masih tergolong anak di bawah umur, maka tanggung jawab hukum perdata untuk membayar ganti rugi tersebut dibebankan kepada orang tua atau wali berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata (vicarious liability). Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya standarisasi metode penghitungan kerugian immateriil oleh hakim agar tercipta kepastian hukum bagi pemulihan korban.
Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit
Kasus kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia sering kali menempatkan anggota pada posisi yang sangat rentan kehilangan dana simpanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anggota KSP serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia ketika koperasi dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum kepailitan, anggota KSP tidak dikategorikan sebagai kreditor preferen (hak istimewa) maupun separatis (pemegang jaminan), melainkan berada pada posisi kreditor konkuren (tanpa jaminan) atau bahkan sekadar pemilik modal. Akibatnya, pemenuhan hak anggota berada pada urutan paling akhir setelah biaya kepailitan, pajak, dan kreditor eksternal diselesaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif bagi anggota KSP saat ini masih sangat lemah karena tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus koperasi, sehingga diperlukan reformasi regulasi perkoperasian yang memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan dana anggota.
Fungsi Guru Tidak Tetap Terkait Hak Dan Kewajibanya Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang- Undang Aparatul Sipil Negara 2026
Guru tetap adalah guru yang menerima gaji tetap setiap bulan.” Sebagaimana dijelaskan dalam buku Revitalisasi Pendidikan Antara Gagasan dan Solusi karya Aldri, dkk., Guru honorer adalah seorang pengajar yang secara resmi diangkat oleh pejabat berwenang untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah. Namun, status kepegawaian mereka belum diakui sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Guru honorer diangkat oleh kepala sekolah dengan surat perjanjian kerja yang jelas mengenai tugas, waktu, dan kompensasi. Mereka memiliki tanggung jawab mengajar yang sama dengan guru PNS namun dengan status kepegawaian yang berbeda. Meski belum memiliki status PNS, guru honorer berkontribusi signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan memiliki prospek menjadi ASN melalui seleksi PPPK. Meski tidak mendapat tunjangan seperti guru PNS, beberapa daerah memberikan insentif tambahan bagi guru honorer yang berprestasi. Kejelasan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja melindungi kedua belah pihak dan mencegah konflik di kemudian hari. Guru tidak tetap juga dapat membantu mengatasi masalah ketidaksesuaian antara jumlah dan kualifikasi guru dengan kurikulum dan standar nasional pendidikan.Guru tidak tetap juga dapat menjadi sumber daya manusia potensial yang dapat diangkat menjadi guru PNS atau PPPK apabila memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan.
Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Penguatan Literasi Bela Negara Bagi Generasi Muda
Era digitalisasi membawa tantangan baru terhadap wawasan kebangsaan, di mana generasi muda rentan terpapar disinformasi dan ideologi kontra-produktif. Literasi bela negara di ruang digital menjadi krusial, tidak hanya sekadar memahami nilai patriotisme, tetapi juga kemampuan kritis menyaring informasi dan berpartisipasi positif dalam menjaga kedaulatan negara. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai wadah menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai bela negara (cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara) bagi generasi muda. Oleh sebab itu, tim Pengabdian kepada Masyarakat memutuskan terjun dan menawarkan solusi permasalahan dengan memberikan sosialisasi terhadap para siswa dan guru di Yayasan Pendidikan Islam "Jame Pekojan", Jakarta Barat. Metode pengabdian yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan kreatif, meliputi: (1) Sosialisasi literasi digital dan kesadaran bela negara; (2) Workshop pembuatan konten kreatif bertema patriotisme dan wawasan kebangsaan; (3) Kampanye bersama di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman partisipan mengenai peran bela negara non-fisik di era digital. Selain itu, kegiatan ini berhasil memproduksi konten-konten edukatif yang menarik, meningkatkan rasa cinta tanah air, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam menangkal hoaks dan menyebarkan nilai positif kebangsaan. Optimalisasi media sosial terbukti menjadi strategi efektif untuk memperkuat literasi bela negara yang relevan dengan karakteristik generasi Z. Pada akhirnya, hasil kegiatan PkM ini akan diterbitkan di prosiding.
Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Analisis Dampak Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia Terhadap Peran Militer Dalam Urusan Sipil Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan Di Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia
Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian menurut hukum perdata Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk bekerja secara jujur, cermat, mandiri, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kesalahan administratif, kelalaian, maupun pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian serta akibat hukum yang timbul apabila notaris melakukan pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai tanggung jawab secara perdata, administratif, maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam pembuatan akta perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan profesionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan notaris terhadap kode etik dan peraturan hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam pembuatan akta perjanjian.
Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Banyak pihak yang memahami bahwa impeachment/Pemakzulan merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga impeachment/Pemakzulan lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Dalam praktek impeachment/Pemakzulan yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses impeachment/Pemakzulan yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, Rolandas Paskas, dimana proses impeachment/Pemakzulan itu berakhir pada berhentinya Paskas pada tanggal 6 April 2004. Di Amerika pernah terjadi beberapa kali proses impeachment/Pemakzulan terhadap Presiden misalnya pada Andrew Johnson, Richard Nixon, dan terakhir pada William Clinton. Namun, kesemua tuduhan impeachment yang dilakukan di Amerika itu tidak berakhir pada berhentinya Presiden. Pada kasus Richard Nixon, Nixon mengundurkan diri pada saat proses impeachment berlangsung sehingga belum sampai pada putusan dari proses impeachment itu. Setidaknya ada tiga hal yang menarik dalam melakukan pengkajian mengenai impeachment. Pertama adalah mengenai objek impeachment/Pemakzulan, kedua mengenai alasan-alasan impeachment/Pemakzulan serta terakhir mengenai mekanisme impeachment/Pemakzulan. Masing-masing negara yang mengadopsi ketentuan mengenai impeachment mengatur secara berbeda-beda mengenai hal-hal tersebut, sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi. Objek dari tuduhan impeachment tidak hanya terbatas pada pemimpin negara, seperti Presiden atau Perdana Menteri, namun juga pada pejabat tinggi negara. Pemakzulan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang bertujuan untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan moralitas penyelenggara pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pemakzulan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan yang relevan dengan pemakzulan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur adanya keterlibatan DPRD, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam proses pemberhentian kepala daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut sering kali menghadapi kendala berupa intervensi politik, ketidakjelasan prosedural, dan lemahnya pengawasan yuridis. Hal ini menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapan prinsip check and balance antara lembaga daerah dan pusat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskanbahwa pengaturan mekanisme pemakzulan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi perlu dilakukan reformulasi terhadap prosedur dan pembagian kewenangan antar lembaga agar lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaannya.
Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Restorative Justice Dalam KUHP Baru Dan Implikasinya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap prinsip restorative justice dalam KUHP Baru serta implikasinya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif. Kehadiran prinsip restorative justice dalam KUHP Baru menunjukkan adanya pembaharuan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru serta implikasinya terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam KUHP Baru memberikan peluang terciptanya penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi teknis, dan potensi penyalahgunaan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengawasan yang efektif agar prinsip restorative justice dapat diterapkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Penyiksaan: Problematika Penegakan Hukum dan Pembaruan Normatif
Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih menjadi praktik sistemik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun telah dilarang secara tegas dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Fenomena ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap pelaku penyiksaan, serta menciptakan ruang impunitas yang merusak prinsip keadilan dan supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (a) apa saja hambatan hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat pelaku penyiksaan, dan (b) bagaimana formulasi hukum yang ideal agar pertanggungjawaban pidana lebih tegas dan efektif dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Instrumen hukum yang dikaji mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta doktrin. Analisis dilakukan secara deskriptif- kualitatif dengan pendekatan konseptual dan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pertanggungjawaban pidana terletak pada ketidaktegasan regulasi, dominasi pendekatan individualistik dalam hukum pidana, lemahnya mekanisme pengawasan, dan absennya pengaturan normatif terhadap kejahatan institusional. Ketidakmampuan hukum pidana positif untuk membedakan antara kejahatan personal dan kejahatan struktural, serta belum diterapkannya prinsip tanggung jawab komando dan strict liability, memperkuat budaya impunitas dalam institusi penegak hukum. Oleh karena itu, formulasi hukum yang ideal harus mencakup perluasan pertanggungjawaban pidana secara fungsional dan struktural, pengakuan atas aparat negara sebagai pelaku khusus, serta penguatan mekanisme perlindungan korban dan pengawasan eksternal yang independen. Penelitian ini berkontribusi secara konseptual terhadap pengembangan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih kontekstual.
Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kedudukan Pengedar dan Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Jakarta Selatan
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya mengenai kedudukan pengedar dan pengguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan studi kasus di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Bahaya narkotika telah menjadi ancaman global yang serius, mendorong Indonesia untuk meratifikasi berbagai konvensi internasional dan memperkuat regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam membedakan antara pengguna sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi dan pengedar sebagai pelaku kejahatan. Data dari Polda Metro Jaya menunjukkan peningkatan kasus narkotika, baik pengguna maupun pengedar, dengan pendekatan hukum yang berbeda. Pengguna yang tertangkap pertama kali cenderung diarahkan ke rehabilitasi melalui asesmen terpadu, sementara pengedar dikenakan sanksi pidana berat. Kendala dalam penegakan hukum meliputi ketidakjelasan batasan antara pengguna dan pengedar, kurangnya sarana asesmen terpadu, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan personel dan peralatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan analisis data kualitatif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan akademisi dalam upaya penanggulangan narkotika yang lebih efektif dan berkeadilan.