Jurnal Rechtszekerheid diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Kota Serang secara berkala 4 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang untuk mempublikasikan pemikiran hasil penelitian yang orisinal. Meliputi Akademisi yaitu Dosen maupun Mahasiswa yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya.
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Kota Serang
Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PPU- XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara
Penyelidikan ini bertujuan untuk menganalisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 menetapkan batas calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukum tata negara. Putusannya tersebut menimbulkan polemik karena Mahkamah Konstitusi menetapkan suatu peraturan dengan menetapkan norma baru yang mengatur seseorangorang yang belum berusia 40 tahun menetapkan dirinya sebagai Presiden atau Wakil Presiden atas kemungkinan bencana atau sedang melakukan tugas yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual. Sumber bahan hukum mandiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan lanjutan yang dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI/2023 mempertimbangkan adanya praktik aktivisme peradilan yang menyebabkan penyimpangan fungsi Mahkamah Konstitusi dari legislator negatif menjadi legislator positif. Selain itu, putusannya tersebut juga menimbulkan kontroversi terkait independensi hakim konstitusi dan dugaan pelanggaran dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi dari putusannya ini tidak hanya berdampak pada perkembangan hukum tata negara, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusi di Indonesia. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, batas usia, calon Presiden dan Wakil Presiden, aktivisme peradilan, hukum tata negara
Copyright (c) 2026 Suci Kusumawardhani, Ananda Nicola Pratama
PERAN DPR DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MD3
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, menekan angka stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Besarnya alokasi anggaran yang digunakan dalam program ini menuntut adanya pengawasan yang efektif guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penggunaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta mengkaji peran DPR dalam pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan APBN, termasuk anggaran Program Makan Bergizi Gratis, melalui berbagai instrumen pengawasan seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, fungsi komisi, Badan Anggaran, serta tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan tersebut berperan penting dalam mencegah penyimpangan anggaran, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, dan mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Copyright (c) 2026 Restu Gusti Monitasari, M Nurkholis, Amalul Arifin Slamet
P PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
The rapid development of social media platforms has facilitated the widespread dissemination of information, but has also increased the incidence of criminal acts of defamation. In Indonesia, defamation through social media is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), which criminalizes acts that harm a person's reputation. This study examines law enforcement against perpetrators of criminal acts of defamation on social media, focusing on challenges such as jurisdictional issues, difficulties in proving, and the balance between freedom of expression and legal accountability. The method used in this study is the normative juridical method, namely an approach carried out by analyzing the data obtained and connecting them to each other to obtain clarity regarding the truth or vice versa, especially in the field of Criminal Law related to law enforcement against criminal acts of defamation through social media. Based on the research results, the implementation of enforcement against criminal acts of defamation through social media is linked to Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, in its implementation it is hampered by factors that influence it, namely the first legal factor, law enforcement factors, means or facilities factors, and community factors. Efforts to overcome defamation through social media can be carried out with 2 (two) models, namely preventive and referential prevention. Keywords: defamation, social media, law enforcement, ITE Law, cybercrime, freedom of expression.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KONFLIK AGRARIA AKIBAT PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN PADA TANAH YANG DIKUASAI MASYARAKAT: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS
Agrarian conflicts arising from the issuance of mining business licenses on land already held by local communities reveal a lack of alignment among land, spatial planning, and mining licensing policies, thereby threatening the communities' constitutional rights to land. This study aims to analyze the state's responsibility regarding agrarian conflicts in the mining sector and the forms of legal protection for communities' constitutional land rights, viewed through the perspectives of agrarian and constitutional law. This research differs from previous studies by focusing on an analysis of state responsibility based on the concept of the state's right of control (*hak menguasai negara*) and the protection of communities' constitutional land rights. A normative legal research method is employed, utilizing statutory, conceptual, and case approaches, with analysis conducted through a qualitative-juridical lens using deductive reasoning. The findings indicate that the state bears both preventive and repressive constitutional responsibilities in resolving agrarian conflicts within the mining sector. Preventive responsibility is manifested through the harmonization of regulations, the integration of land and licensing data, the strengthening of public participation, and the protection of community land rights; meanwhile, repressive responsibility is realized through the provision of effective dispute resolution mechanisms, law enforcement regarding legally flawed licenses, and the restoration of rights for aggrieved communities. Consequently, the exercise of the state's right of control must be directed toward achieving agrarian justice and the greatest possible prosperity for the people.
KOMPLEMENTARITAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA MEMUTUS IMPUNITAS TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA
Krisis kemanusiaan yang terus menimpa etnis Rohingya mengalami eskalasi signifikan pasca-kudeta militer tahun 2021 di Myanmar, di mana masalah ini bertransformasi dari diskriminasi sistemik lokal menjadi isu kejahatan transnasional yang kompleks, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan migran di Asia Tenggara. Penelitian ini mengkaji Upaya memutus impunitas hukum pidana internasional dan kerangka hukum nasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, dengan fokus khusus pada gelombang kedatangan pengungsi ke Indonesia sepanjang periode 2021 hingga 2025. Penelitian ini mengkaji bentuk proteksi hukum yang diperuntukkan bagi pengungsi Rohingya serta mengevaluasi hubungan antara instrumen pidana internasional dan penegakan hukum nasional, terutama ketika peradilan internasional menghadapi kebuntuan yurisdiksi. Beberapa dokumen hukum utama, termasuk Statuta Roma 1998, UNTOC, serta aturan domestik seperti UU No. 21/2007 dan Perpres No. 125/2016, dibedah dalam studi yuridis-doktriner ini melalui kombinasi pendekatan statutori, konsep hukum, dan analisis yurisprudens Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Statuta Roma menyediakan landasan teoretis yang kokoh untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, penegakan praktisnya sangat terhambat oleh keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan kendala geopolitik karena Myanmar bukan merupakan negara pihak. Namun, berdasarkan prinsip komplementaritas, sistem hukum domestik di negara tujuan pihak ketiga seperti Indonesia memegang peran yang sangat krusial. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi kekosongan hukum dan memutus impunitas, diperlukan optimalisasi penegakan hukum domestik melalui penerapan yurisdiksi universal serta pembentukan kerja sama regional, seperti Gugus Tugas Bersama (Joint Task Force) di Asia Tenggara, guna memberantas jaringan transnasional yang mengeksploitasi pengungsi rentan sekaligus menyelaraskan asas kedaulatan negara dengan hukum kemanusiaan universal
Copyright (c) 2026 Evi Dwi Hastri, Masyadi Masyadi, Muhammad Khalid Ali, Herowati Poesoko, Abintoro Prakoso
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemanfaatan teknologi digital memberikan kemudahan dalam penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan karya intelektual, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi pelanggaran HKI melalui pembajakan digital, penggandaan tanpa izin, distribusi karya secara ilegal, dan berbagai bentuk kejahatan siber. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dampak perkembangan teknologi informasi terhadap efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia berdasarkan hukum positif serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap pelanggaran HKI yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian hukum normatif yang berfokus pada analisis efektivitas pengaturan hukum positif Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi sebagai tantangan baru bagi sistem perlindungan HKI. Pembahasan dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, didukung dengan teori-teori hukum, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan HKI di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap efektivitas perlindungan HKI melalui digitalisasi sistem pendaftaran dan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Namun demikian, perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI di ruang digital yang semakin kompleks sehingga efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran digital, serta keterbatasan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif Indonesia meliputi perlindungan preventif melalui sistem pendaftaran dan pemberian hak eksklusif kepada pemegang hak, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa secara perdata maupun pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital dapat terlaksana secara lebih efektif.
Copyright (c) 2026 Ahmadi Ahmadi, Eneng Juandini
REPUBLIKANISME DAN PRAKTIK POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM POLITIK ELEKTORAL INDONESIA PASCA REFORMASI
Electoral political practices in Indonesia after the 1998 Reform era are examined through the lens of republicanism as the constitutional foundation of the state. Drawing upon the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which affirm the republican form of the state and the principle of popular sovereignty, this study aims to assess the extent to which general elections and regional head elections function as substantive instruments for the realization of popular sovereignty. The research employs a normative juridical method with conceptual and historical approaches, relying on an analysis of classical republican thought, the debates of the nation’s founders during the sessions of the Investigating Committee for Preparatory Work for Independence, and contemporary electoral political practices. The findings reveal a significant gap between republican ideals emphasizing the common good, moral virtue, and the limitation of power domination, and the realities of electoral politics characterized by the persistence of transactional practices. Such conditions reflect a tendency toward proceduralist democracy that risks obscuring the constitutional objectives of public welfare and popular sovereignty. Ultimately, the strengthening of political ethics, civic education, and institutional reforms within the electoral system is regarded as essential for revitalizing republican values in Indonesian democracy.
Copyright (c) 2026 Dede Firdaus Suyadi, Asip Suyadi, Yusika Riendy
Legalitas Cryptocurrency Dalam Pembayaran Suatu Barang Di Indonesia
Hingga saat ini, setiap negara belum memiliki keseragaman sikap dalam merumuskan regulasi mengenai cryptocurrency. Kondisi tersebut membuat kajian tentang legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai sarana pembayaran. Secara umum, cryptocurrency memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Dalam fungsinya sebagai alat tukar, cryptocurrency memiliki beberapa karakteristik yang menyerupai mata uang karena dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam ruang lingkup tertentu. Nilainya juga relatif dapat dipertahankan karena jumlah penerbitannya dibatasi. Namun, cryptocurrency belum dapat dikategorikan sebagai mata uang yang sah dan resmi. Hal ini disebabkan tidak adanya otoritas yang berwenang untuk menerbitkan, mengatur, mengelola peredaran dan distribusi, serta menjaga stabilitas nilai tukarnya. Seluruh fungsi tersebut dijalankan melalui sistem komputasi, sehingga aspek pertanggungjawabannya masih menjadi persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.
Copyright (c) 2026 Mudawaroh Mudawaroh, Risky Amelia, Basyarudin Basyarudin
Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia Antara Keadilan dan Perlindungan Anak
Implementasi keadilan restoratif dalam resolusi perkara kejahatan anak merupakan salah satu wujud reformasi hukum pidana yang dimaksudkan untuk menciptakan harmoni antara pemenuhan hak-hak anak dan pencapaian keadilan bagi pihak korban. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji gagasan, pelaksanaan, serta hambatan dalam penerapan keadilan pemulihan dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kajian hukum normatif dengan statute approach dan conceptual approach. Bahan penelitian diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai regulasi hukum, kepustakaan, jurnal ilmiah, serta ajaran hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan perlindungan anak. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keadilan restoratif memiliki landasan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui mekanisme diversi yang memprioritaskan perundingan mufakat dan restorasi relasi antara pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat. Proses tersebut terbukti mampu menekan pelabelan negatif terhadap anak, menumbuhkan akuntabilitas atas perbuatannya, serta memberikan peluang rehabilitasi diri. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti disparitas interpretasi di kalangan aparat hukum, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya dukungan publik terhadap metode pemulihan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kemampuan aparat, keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta edukasi yang terus-menerus agar implementasi keadilan restoratif dapat dimaksimalkan dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.
Copyright (c) 2026 Eka Wahyu Setyawan, Moch. Gufron Fajar Rezki, Bambang Panji Gunawan