Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan: Model Pengelolaan Berdasarkan Sistem Desentralisasi Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.32493/SKD.v8i2.y2021.16803Abstract
ABSTRAK
Sejak era otonomi daerah, pemerintah Indonesia telah memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pendidikan dalam rangka mendukung tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Namun, pengelolaan DAK di bidang pendidikan masih menghadapi sejumlah permasalahan di tingkat kebijakan, regulasi, dan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pendidikan yang sesuai dengan sistem desentralisasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori hukum negara, teori desentralisasi, dan teori penganggaran publik sebagai kerangka analisis. Sumber data terdiri dari literatur dan data lapangan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian ini adalah model pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan didasarkan pada konstruksi transfer bersyarat dengan tujuan khusus yang besaran dana dan alokasinya telah ditetapkan sejak awal. Model ini menekankan pedoman berbasis input, bukan yang berbasis output/berorientasi hasil. Model ini juga membuat skala prioritas DAK yang kurang mencerminkan kebutuhan daerah. Akibatnya, niat pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui DAK tidak tercapai. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat paradigma baru dalam mengelola SAF di bidang pendidikan.
Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Alokasi Khusus, Pendidikan, Otonomi Daerah
References
Andrés RodrÃguez-Pose & Anne Krøijer, “Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europeâ€, LEQS Paper No. 12/2009, The London School of Economic (LSE), October 2009
Anwar Shah, “Indonesia and Pakistan: Fiscal Decentralization – An Elusive Goal?â€, dalam: Richard M. Bird & François Vaillancourt (eds.), Op.cit.,
Bappenas, Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, 2011
Decentralization Support Facility (DSF), Sistem Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Laporan Akhir Juni 2011, Decentralization Support Facility (DSF), Yogyakarta, 2011
Dirjen Dikmen Kemendikbud, Panduan Pelaksanaan DAK Sekolah Menengah Atas Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2014
Junaid K. Ahmad, “South Africa: An Intergovernmental Fiscal System in Transitionâ€
J. MartÃnez-Vázquez & R.M. McNab, “Fiscal Decentralization and Economic Growthâ€, 31:9 World Development (2003).
M. Govinda Rao, “India: Intergovernmental Fiscal Relations in a Planned Economyâ€, dalam: Richard M. Bird & François Vaillancourt (eds.),
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014, Pasal 3.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014, Pasal 4 s/d Pasal 10.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015, Pasal 3.
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/Kp/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015, Pasal 5.
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144/C/Kp/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2015.
M.B. Miles & A.M. Huberman, Qualitative Data Analysis, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 1994, hlm. 15.
R. Prud’homme, “The Dangers of Decentralizationâ€, 10:2 World Bank Research Observer (1995)
R.W. Bahl & J.F. Linn, Urban Public Finance in Developing Countries, Oxford University Press, Oxford, 1992.
Richard M. Bird, Central–Local Fiscal Relations and the Provision of Urban Public Services, Centre for Research on Federal Financial Relations, Australian National University, Canberra, 1980.
Richard M. Bird & Ariel Fiszbein, “Colombia: The Central Role of the Central Government in Fiscal Decentralizationâ€, dalam: Richard M. Bird & François Vaillancourt (eds.), Fiscal Decentralization in Developing Countries, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
Richard M. Bird, “Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralizationâ€, 46:2 National Tax Journal (June 1993).
Richard M. Bird & François Vaillancourt, “Fiscal Decentralization in Developing Countries: An Overviewâ€.
Robin W. Boadway (et.al.), The Reform of Fiscal Systems in Developing Countries: A Federalism Perspective, World Bank, Washington D.C., 1994.
Roy W. Bahl, “China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reformâ€, dalam: Richard M. Bird and François Vaillancourt (eds.).
Wallace E. Oates, Fiscal Federalism, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1972; Wallace E. Oates, “An Essay on Fiscal Federalismâ€, 37:3 Journal of Economic Literature (September 1999).
William Fox & Christine Wallich , “Bosnia-Herzegovina: Fiscal Federalism – The Dayton Challengeâ€.
