Distorsi Kebijakan Fiskal Terhadap Iklim Usaha: Kritik Hukum Bisnis Atas Dominasi Pajak di Tengah Lemahnya Dukungan Terhadap UMKM
DOI:
https://doi.org/10.32493/SKD.v12i2.y2025.55453Keywords:
Kebijakan Fiskal, Hukum Bisnis, Pajak, UMKM, Iklim UsahaAbstract
Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji distorsi kebijakan fiskal Indonesia yang semakin bergeser ke arah dominasi penerimaan pajak, namun tidak diimbangi oleh penguatan dukungan yang memadai bagi UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dalam perspektif hukum bisnis, kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan struktural antara beban kepatuhan pajak dan fasilitas pengembangan usaha, sehingga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi riil, melemahnya struktur daya saing, serta meningkatnya risiko stagnasi usaha kecil. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala over-tax orientation yang tidak sejalan dengan prinsip ease of doing business dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Dominasi pajak dalam struktur fiskal tanpa penguatan perlindungan, pembiayaan, dan insentif bagi UMKM menyebabkan distorsi iklim usaha secara makro. Hasil jurnal ini menyimpulkan bahwa pembenahan kerangka hukum fiskal harus dilakukan dengan menyeimbangkan regulasi perpajakan dan fasilitas penguatan UMKM melalui rekonstruksi kebijakan, harmonisasi regulasi, serta reposisi pajak sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar alat penerimaan.
References
Buku
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Andi
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: RajaGrafindo Persada
Direktorat Jenderal Pajak, Penyuluhan dan Sosialisasi Perpajakan 2023 (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023), hal. 14.
Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Nomar 6 Tahun 1983 jo. perubahan terakhir (HPP) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya
Jurnal Ilmiah
Apriadi, H., & Halim, A. (2023). Analisis Perlakuan Pemenuhan Kewajiban PPN bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 6(4).
Hidayat, M. F., & Sommaliagustina, D. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak. Jurnal Selat, 8(1), 67-88
Irfansyah, Irfansyah. "Tantangan dan Peluang Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis." AL-
MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) 4.02 (2024): 1267-1280.
Indriani, Iin. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah
Hukum Dari Segi Ekonomi." Rechtsregel J. Ilmu Huk 2.1 (2019).
Kresnawaty, N., & Efrianto, G. (2025). Aspek‐Aspek yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dilihat dari Perspektif Ekonomi dan Hukum Perpajakan. Jurnal Liabilitas, 10(1)
Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2).
Mubila, Agung Maqhfira. "IMPLIKASI HUKUM BISNIS ATAS KEBIJAKAN PAJAK: KAJIAN TERHADAP KEADILAN DAN EFISIENSI FISKAL." JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM 4.1 (2025): 21-31.
Niken Wulandari, Mochamad Djuadi, dan Rizki Yudhi Dewantara, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos, Jurnal Perpajakan, Vol. 7 No. 1, 2015.
Wahyuni, F. (2023). Reformasi Hukum Pajak di Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Peningkatan Keadilan Fiskal. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, 6(2), 80–95.
