Rekayasa Konstitusional Desain Pemilu Serentak Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi: (Analisis Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024) - Harjo Prayitno, Isnu; Noer, Syamsudin (Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2026)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menetapkan mandat konstitusional yang mengikat bagi pembentuk undang-undang untuk merancang ulang sistem pemilu serentak Indonesia secara komprehensif. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: (1) implikasi konstitusional kedua putusan MK terhadap desain sistem pemilu serentak; (2) tantangan dan hambatan normatif dalam rekayasa legislasi pemilu serentak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan analisis perbandingan hukum terhadap Brasil dan Amerika Serikat, penelitian menemukan bahwa: pertama, kedua putusan MK menciptakan constitutional framework yang mewajibkan keserentakan mutlak antara Presiden-DPR-DPD dan membatasi open legal policy pada empat model konstitusional (Model 1–4); kedua, rekayasa legislasi menghadapi tiga tantangan struktural yang saling berkaitan—penyesuaian masa jabatan kepala daerah, reformasi sistem kepesertaan pemilu, dan penguatan kelembagaan penyelenggara; serta ketiga, Model Ketiga (dua kluster serentak: Nasional diikuti Daerah dengan jeda 2–3 tahun) merupakan desain paling optimal dari dimensi normatif-konstitusional, kelembagaan-teknis, dan demokratis-substantif. Penelitian merekomendasikan pembentukan undang-undang pemilu yang holistik dan integratif sebagai kewajiban konstitusional yang tidak dapat ditunda lebih lanjut