Seminar Nasional I Universitas Pamulang  
Program Studi D3 Akuntansi  
Aula Rektorat, 13 Desember 2018 
ISSN : 977 25993430 04 

 
Analisis Penerimaan Pajak Air Tanah 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok 
 
1
Siska Mutiara Sari , Sukarno² 
Program Studi D3 Akuntansi, Ekonomi, Universitas Pamulang 
 Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang, Tangerang Selatan  
1
 chikasiscajesicha@gmail.com 
²sukarnoreza@gmail.com 
 
Abstract 
 
This study aims to examine the contribution of water tax revenue to local revenue. The population used 
in this study is the result of realization of city air tax revenue and local income of Depok City in 2014-
2015. This research uses data obtained from the Dept. of Financial and Asset Management (DPPKA) 
of Depok City which has been determined for the benefit of the community . The analysis shows that air 
has a very small value to the original revenue of the region, which is 0.29% in 2014, 0.66% in 2015, 
and 0.57% in 2016 or an average of only 0, 51% of total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Depok City. 
 
Keywords: Ground Water Tax, Local Revenue, Depok City 

Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli 
daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil realisasi penerimaan pajak air tanah 
dan pendapatan asli daerah Kota Depok pada tahun 2014- 2016. Penelitian ini menggunakan data yang 
diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok diolah 
kemudian dihitung untuk mengetahui nilai kontribusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak air 
tanah memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 0,29% di 
tahun 2014, 0,66% di tahun 2015, dan sebesar 0,57% di tahun 2016 atau rata-rata hanya 0,51% dari 
total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.  
 
Kata kunci: Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah, Kota Depok 

PENDAHULUAN Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan 
Latar Belakang Masalah keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  
Untuk mencapai kemajuan suatu Kota Depok sebagai salah satu 
daerah, pemerintah membuat undang-undang penyangga ibukota, memiliki jumlah penduduk 
otonomi daerah. Dengan melaksanakan yang cukup banyak, dimana perumahan 
otonomi daerah yang nyata, dinamis dan sekaligus industri berkembang di kota 
bertanggung jawab dengan titik otonomi ini,sehingga berpengaruh terhadap pemakaian 
diletakan kepada daerah kabupaten/kota, untuk air tanah, namun sumber daya alam yang satu 
itu diperlukan sumber-sumber pendapatannya ini sangatlah terbatas, yang suatu saat nanti 
sendiri yaitu dari pajak-pajak daerah, retribusi-akan habis, untuk itu perlu adanya aturan dan 
retribusi daerah dan iuran-iuran daerah yang pemungutan pajak atas pemanfaatan air 
tercangkup dalam Pendapatan Asli Daerah tersebut, terutama air bawah tana sehingga 
(PAD), yaitu sesuai dengan Undang - Undang pemanfaatannya bisa diawasi.