PEREDARAN OBAT SIRUP YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA CEMARAN ETILEN GLIKOL DAN DIETILEN GLIKOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Keywords:
Obat, Bahan Berbahaya, Hukum, Perlindungan KonsumenAbstract
Melonjaknya kasus gagal ginjal akut yang disebabkan cemaran senyawa kimia pada obat tertentu yang diproduksi oleh beberapa perusahaan farmasi di Indonesia, membuat BPOM melakukan penyelidikan hingga ditemukan beberapa produk obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Berdasarkan Pasal 19 UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas pencemaran terhadap obat sirup sehingga konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran EG dan/ atau DEG tersebut. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau barang yang setara nilainya jika diketahui bahwa obat sirup yang beredar tersebut diberikan oleh apoteker ataupun dokter kepada pasien. Sedangkan pasien yang terkena ginjal akut dapat menerima ganti rugi berupa perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perusahaan farmasi yang terbukti melanggar hanya dikenakan sanksi administratif dengan dicabutnya sertfikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yan Baik) cairan non-betalaktam dan pencabutan seluruh izin edar produk obat sirup saja. Pengawasan post-market atau pasca produk beredarpun harus ditingkatkan oleh BPOM sebagai lembaga yang memberikan izin edar terhadap produk-produk industri farmasi, sehingga dapat menanggulangi adanya pelanggaran dan penyimpangan dalam kegiatan perdagangan.References
ATSDR, T. (2000). ATSDR (Agency for toxic substances and disease registry). Prepared by clement international corp., under contract, 205, 88-0608.
Azalia, S. F. (2022). Tinjauan Yuridis Peredaran Tabung Oksigen Medis Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia (Doctoral dissertation, UPN Veteran JATIM).
Benöhr, I. (2020). The United Nations guidelines for consumer protection: Legal implications and new frontiers. Journal of consumer policy, 43(1), 105-124.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.
Brusseau, M. L., & Artiola, J. F. (2019). Chemical contaminants. In Environmental and pollution science (pp. 175-190). Academic Press.
Carlin, B. A. (2018). Suspension Quality by Design. In Pharmaceutical Formulation (pp. 105-125).
Faroon, O. (2010). Toxicological profile for ethylene glycol. US Department of Health & Human Services, Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry.
Grossman, E. (2007). High tech trash: Digital devices, hidden toxics, and human health. Island Press.
Hovda, L. R., Brutlag, A. G., Poppenga, R. H., & Peterson, K. L. (2016). Propylene Glycol. Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Toxicology, 85.
Johanson, G. (2000). Toxicity review of ethylene glycol monomethyl ether and its acetate ester. Critical reviews in toxicology, 30(3), 307-345.
Jörres, A., Ronco, C., & Kellum, J. A. (Eds.). (2010). Management Of Acute Kidney Problems. Springer Science & Business Media.
LaKind, J. S., McKenna, E. A., Hubner, R. P., & Tardiff, R. G. (1999). A review of the comparative mammalian toxicity of ethylene glycol and propylene glycol. Critical reviews in toxicology, 29(4), 331-365.
Mierzwinski, E. (2010). Colston E. Warne Lecture: Consumer protection 2.0—protecting consumers in the 21st Century. Journal of Consumer Affairs, 44(3), 578-597.
Nasution, A. (2017). Sekilas hukum perlindungan konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan, 16(6), 568-581.
Riefa, C., & Saintier, S. (Eds.). (2020). Vulnerable consumers and the law: consumer protection and access to justice. Routledge.
Sari, N. (2019, May). Consumer Protection of Drug in Indonesian Law: Examining The Paternalism Theory. In First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019) (pp. 177-182). Atlantis Press.
Sudewi, N. K. A. P. A., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 246-251.
Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. Jurnal Yustitia, 19(2).
Suparman, E. (2017). PANCASILA SEBAGAI “DAS SOLLEN†dan “VOLKGEIST†DALAM PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA YANG MAJEMUK. Lex Publica, 3(2).
World Health Organization. (2007). Quality assurance of pharmaceuticals: a compendium of guidelines and related materials. Good manufacturing practices and inspection (Vol. 2). World Health Organization.
