FORMALISASI REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

Abstract

Pariwisata halal di Indonesia merupakan kegiatan pariwisata yang mempunyai karakteristik berbeda dengan pariwisata pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada penyediaan produk dan jasa yang ditawarkan. Namun dari segi regulasi, pariwisata halal di Indonesia belum diakomodir dalam bentuk regulasi yang jelas. Ketentuan produk dan jasa pariwisata halal diakomodir secara komprehensif dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, namun dalam perspektif pembentukan perundang-undangan, fatwa adalah suatu pengaturan yang tidak mengikat. Guna menjadikan ketentuan dalam fatwa dapat mengikat kepada masyarakat maka harus diformalisasi menjadi suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Beberapa daerah yang mengembangkan pariwisata halal membentuk Perda Pariwisata Halal, pada kenyataannya dari ketiga Perda yang dijadikan rujukan penelitian ini yakni Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal, dan Perda Kabupaten Bandung No.6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal belum mengatur secara komprehensif tentang penyediaan produk dan jasa pariwisata halal khususnya dalam pengaturan tentang kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan sertifikasi kompetensi pramuwisata. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian in adalah ditemukan beberapa Perda Pariwisata Halal belum mengatur secara keseluruhan mengenai produk dan jasa pariwisata halal sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga masih menimbulkan kekosongan hukum dan diperlukannya pembentukan peraturan baik di tingkat nasional maupun daerah tentang pariwisata halal.