IMPLEMENTASI PERNDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA

Abstract

Munculnya perkembangan teknologi membuat Pemerintah menerapkan sistem baru pada segala bidang salah satunya dalam Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) agar mempercepat proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun sistem tersebut mengalami berbagai permasalahan baik secara prosedur maupun teknis, seperti maintenance sistem dan eror dalam proses pendaftaran HT-el yang terjadi di Kantah Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi terhadap batalnya pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik akibat terlambatnya PPAT melengkapi berkas pendaftaran dan efektivitas pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dan menggunakan teknik analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) implementasi dari pembatalan Hak Tanggungan Elektronik akan mengakibatkan pembatalan permohonan dan sistem akan secara otomatis menghapus permohonan pendaftaran, sehingga PPAT harus mengajukan permohonan pendaftaran HT-el yang baru, muncul Surat Perintah Setor PNBP yang baru untuk pembayaran pendaftaran ulang, dan PPAT tetap dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila adanya kerugian bagi para pihak. Dan b) efektivitas pelaksanaan pendaftaran HT-el di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya saat ini setelah adanya pandemi COVID-19 dirasa proses pendaftaran HT-el ini cukup baik namun belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala sehingga pelaksanaan HT-el belum sesuai dengan prosedur yang ada pada Juknis HT-el. Perlu adanya solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi secara internal maupun eksternal.