KONSEP OTORITA IBU KOTA NEGARA NUSANTARA SEBAGAI PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Abstract

Lahirnya Ibukota Negara Nusantara dengan alasan menghindari penumpukan konsentrasi ekonomi bisnis, politik dan sosial yang ada di Jakarta selaku Ibukota Negara selama. Namun lahirnya Ibukota Negara dengan nama Nusantara melalui Badan Otorita dengan kewenangan dan kedudukannya yang spesial, menjadikan eksistensinya diperdebatkan terutama dari perspektif Otonomi Daerah dan Konstitusi. Jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah terdapat pasal 18, 18A dan 18 B yang memberikan norma hukum dasar terkait pemerintahan daerah. Dari pasal-pasal diatas tidak satupun menjelaskan bentuk Badan Otorita merupakan salah satu badan yang diatur sebagai bentuk Pemerintahan Daerah Khusus. Badan Otorita selama ini penggunaannya adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan dari pusat pada suatu daerah untuk fungsi tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diatur dalam pasal 1 poin 9 Badan Otorita kewenangannya termasuk fungsi Pemerintahan Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Pemerintahan Daerah Khusus Berbentuk Badan Otorita Dalam Penyelenggaraan Ibukota Negara Nusantara Dalam Perspektif Kajian Otonomi Daerahâ€, yaitu : 1) Menganalisis dan mengetahui Otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang di atur dalam UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap ketentuan dalam Konstitusi tertulis UUD NRI 1945. 2) Menganalisis penerapan Otorita Ibu Kota Negara sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara dalam perspektif konsep otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian hukum  normatif bersandar pada data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis.