OPTIMALISASI PEMIDANAAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Abstract

Kasus korupsi PT. Jiwasraya dengan perkiraan kerugian negara lebih dari Rp. 13,7 triliun; kemudian BPK mengeluarkan laporan tentang kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di PT. Pelindo II yang dikenal memiliki empat proyek yang telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 6 triliun pada tahun 2015; kasus BLBI berdasarkan perhitungan BPK dalam kasus Sertifikat Kehati-hatian Bank Indonesia (SKL BLBI) negara mengalami kerugian sebesar Rp. 4,58 triliun yang melibatkan nama-nama Syafruddin Arsjad Temenggung dan Sjamsul Nursalim; kasus korupsi Bank Century yang memiliki nilai fantastis karena negara mengalami kerugian sebesar Rp. 7 triliun yang melibatkan sejumlah nama besar, salah satunya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Budi Mulya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana optimalisasi hukuman korporasi dalam tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?; 2) Apa upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara oleh perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan optimalisasi hukuman korporasi dalam tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 2) Upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara oleh perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Berdasarkan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi dokumenter, kemudian data penelitian dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif dan hasilnya adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman denda terhadap perusahaan perlu ditingkatkan atau penerapan denda maksimum dengan tujuan agar manajemen perusahaan dan perusahaan merasakan kerugian akibat tindakan mereka, yang berdampak pada penurunan laba perusahaan (dividen yang akan dibagikan).