Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Pasal 45A Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE

Abstract

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI adalah negara merdeka yang memiliki banyak suku dan budaya. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia begitu spesial di mata dunia. NKRI merupakan gabungan kesatuan wilayah dari Sabang dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua).Indonesia memiliki semboyan berbeda-beda tapi tetap satu yang lebih dikenal dengan istilah “Bhinneka Tunggal Ika”. karena Indonesia memiliki sangat banyak suku,bahasa,budaya dan kepercayaan ini sangat cocok diterapkan. Walaupun secara resmi Indonesia hanya mengakui adanya 5 (lima) agama yaitu Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Konghucu. Indonesia disebut sebagai negara kesatuan dikarenakan wilayah Indonesia banyak didominasi oleh pulau-pulau yang terpencar-pencar. Indonesia adalah negara hukum, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin sejak merdekanya negara ini., "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, penulis akan merumaskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut; Bagaimanakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektonik? Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa tipe penelitian yuridis normatif (legal research) yaitu Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-Undang, Literatur – literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.