Kajian Terkait Perubahan Ketentuan Batas Minimal Luas Kawasan Hutan Dalam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Kaitannya Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia, diperlukan penerapan hukum dan regulasi yang kuat. Salah satunya adalah dengan penetapan batas minimal luas kawasan hutan. Penetapan batas minimal luas kawasan hutan semulanya diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yakni minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau. Namun, ketentuan itu kini lenyap setelah diubah dalam UU Penetapan Perpu Cipta Kerja. Dimana dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang belum lama ini disahkan membahas salah satu substansi yang cukup menarik dan banyak diperdebatkan, yaitu mengenai revisi UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan tepatnya pada pada pasal 18 ayat (2) yaitu penghapusan batas minimal kawasan hutan 30% (tiga puluh persen). Untuk itu penelitian ini mengkaji terkait perubahan ketentuan batas minimal luas kawasan hutan serta dampaknya dikaitkan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pengkajian secara normatif, dapat ditarik benang merah bahwa UU Penetapan Perpu Cipta Kerja tersebut menghapus kewajiban pemerintah untuk menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau namun mengamanatkan agar dibuat Peraturan Pemerintah. Namun pengaturan ini terlalu menguntungkan pelaku usaha dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, karena tanpa batasan yang jelas, akan mengakibatkan makin menyusutnya luas kawasan hutan di Indonesia yang berdampak pada hilangnya kelestarian hutan bagi generasi kedepan yang bertentangan dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.