Perlindungan Hak Pekerja Ritel Pasca Kerja Ditinjau dari Undang Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 (Tinjauan Terhadap Pengunduran Diri Karyawan PT. X)

Abstract

Penelitian ini menganalisis kasus PT.X yang memutuskan hubungan kerja dengan dua karyawannya menggunakan metode kritis dan teori pertanggungjawaban hukum serta perlindungan hukum. Analisis ini menemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya kurang memadai dalam melindungi hak-hak ekonomi pekerja yang mengubndurkan dri. Melalui pendekatan kritis, penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi yang ada tidak sepenuhnya menjamin perlindungan ekonomi bagi pekerja yang di-Pengudnuruan diri. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh perusahaan, negara, dan pekerja sendiri dalam menjaga hak-hak mereka. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses Pengudnuruan diri dilakukan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, sementara negara harus memastikan kebijakan yang dibuat memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja. Di sisi lain, pekerja juga harus proaktif dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk revisi kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif untuk memastikan kesejahteraan pekerja yang terlibat dalam Pengunduran diri.