Bijak Menggunakan Media Sosial, Menghindari Sanksi Pidana ITE

Abstract

Negara sejatinya memiliki peran yang signifikan di dalam ruang digital yang terdefinisikan di dalam berbagai regulasi terkait telematika. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2023, sejatinya telah terjadi tiga kali perubahan terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana hal tersebut juga berimplikasi terhadap peran negara di dalam ruang digital. Adapun tujuan dari artikel ini untuk memaparkan berbagai perubahan peran negara di dalam ruang digital yang terjadi akibat dari berbagai perubahan dalam konstruksi hukum Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiolegal dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum dan analisis wacana terkait periodisasi perkembangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara latar belakang perubahan peran negara dalam ruang digital merupakan respons terhadap berbagai fenomena telematika yang berkembang di masyarakat. Adapun saat ini berbagai penguatan peran negara juga di dalam ruang digital telah terfasilitasi seperti pemutusan akses digital bagi pelanggar hak digital dan pengawasan yang lebih ekstensif terhadap penyelenggara sistem elektronik.