Meletakkan Kembali Central Authority Kepada Kejaksaan Sebagai Efektivitas Dan Optimalisasi Pengembalian Aset Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Indonesia secara mandatori sudah semestinya memberikan kewenangan central authority kepada Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai langkah upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana yang merupakan kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang agar dapat optimal dilakukan oleh Kejaksaan. Karenanya secara mandat telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan diperlukan adanya komitmen dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merubah kebijakan dalam pemberian kewenangan central authority yang selama ini diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar kiranya dikembalikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Strategi dan mekanisme optimalisasi asset recovery dalam konteks kerjasama internasional serta aspek hukum dan kelembagaan yang perlu diperkuat untuk mendukung peran Kejaksaan dalam asset recovery lintas yurisdiksi.