Sertipikat Elektronik Tanah Dalam Mendukung Aktivitas Bisnis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang analisis yuridis terhadap kekuatan hukum sertifikat hak milik berdasarkan permen agraria/kepala BPN no. 1 tahun 2021. Sertifikat tanah yang semula diterbitkan dalam bentuk cetak kertas berlembar-lembar, dilengkapi dengan hologram berlogo BPN untuk menghindari pemalsuan sertifikat. Namun kenyataannya, permasalahan yang dihadapi selama ini ada kasus sertifikat tanah ganda, yang akhirnya mengakibatkan permasalahan hukum sengketa tanah sangat marak terjadi di Indonesia hingga kini. Pemerintah mengeluarkan aturan baru soal bukti kepemilikan tanah yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum terhadap sertipikat tanah elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, serta untuk mendukung dan menganalisis perlindungan hukum terhadap aktivitas bisnis di Indonesia atas hak kepemilikan sertipikat elektronik perspektif kepastian hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berasal dari penelitian kepustakaan yang berasal dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulannya menggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami serta mempelajari buku-buku literatur, dan perundang-undangan. Kemudian, metode penelitian yang digunakan lainnya yakni secara kualitatif, data disajikan secara deskriptif, dan data dikumpulkan melalui pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai kalangan, antara lain masyarakat dan pembisnis.