Analisis Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Film The Orphan Joko Anwar’s Nightmares And Daydreams
Keywords:
pengangkatan anak, adopsi, Joko Anwar, The OrphanAbstract
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Film The Orphan Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams dipilih sebagai objek penelitian sebab mengisahkan tentang pengangkatan (adopsi) anak dengan latar tempat di Indonesia (Jakarta) dan latar waktu tahun 2024. Selain itu, film The Orphan Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams merupakan film yang banyak ditonton terutama oleh masyarakat Indonesia dan internasional, bercerita tentang sepasang suami istri, Iyos (diperankan oleh Yoga Pratama) dan Ipah (diperankan oleh Nirina Zubir), bekerja sebagai pemulung (pemungut sampah), hidup dalam kemiskinan, tinggal di gubug sewaan yang reot di Tempat Pembuangan Akhir Sampah dengan ancaman bahaya tertimbun longsoran sampah. Suatu hari, Iyos mendapat kabar tentang seorang anak ajaib bernama Syafin, anak yatim piatu berusia 9 tahun yang tinggal di sebuah Panti Asuhan. Dikatakan anak ajaib sebab Syafin dipercaya dapat mendatangkan kekayaan yang melimpah ruah bagi orang tua angkatnya hanya dalam waktu seminggu. Inilah sebabnya Syafin dikatakan anak ajaib, mengadopsi Syafin dianggap layaknya melakukan pesugihan. Iyos mengadopsi Syafin dengan i’tikad tidak baik.
Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini. Pertama, bagaimana ketentuan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Kedua, perbuatan melawan hukum apa sajakah, yang terkait dengan pengangkatan anak, yang tergambar dalam film The Orphan Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams?. Tujuan dari penelitian ini adalah agar lebih banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang berniat mengadopsi anak, memahami ketentuan dan prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum pengangkatan anak di Indonesia, serta mengajak para penikmat film di Indonesia, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum, untuk mengulas dan memahami film The Orphan Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams dengan kacamata hukum.
References
Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. 2010.
Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, A. S., Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, R. A. S., Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman Jalaludin Rifa’i, A. N., & Andi Muhammad Aidil & Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory, I. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. 2023.
Djatikumoro, Lulik. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2011.
Gani, M. A., & Nuraeni, R. (2019). Representasi Kritik Sosial Pada Film Dokumenter Dibalik Frekuensi. eProceedings of Management, 6(3).
Meliala, Djaja S. Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia. 2016.
Pandika, Rusli. Hukum Pengangkatan Anak. Sinar Grafika. 2022.
Fatia, Galu Putri, et al. “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam.” Jurnal Analogi Hukum 5.1 (2023): 34-40.
Tristiana, Enis, and Fransisca Vani Dwikowati. “PROSES PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAK HUKUM PADA ANAK SETELAH DIANGKAT TERKAIT PERWALIAN DAN PEWARISAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN.” Journal of Islamic and Family Law 7.1 (2023): 90-116.
Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” Jurnal Dialektika Hukum 2.1 (2020): 57-82.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Duwi Handoko. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hawa Dan Ahwa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. Nomor 39 Tahun 1999, 39 (1999).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Nomor 23 Tahun 2002, 23 (2002).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. Nomor 23 Tahun 2004, 23 (2004).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Nomor 35 Tahun 2014, 35 (2014).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, (2007).
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / Huk / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, (2009).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
