Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada Pembangunan Gereja

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan pemerintah daerah Kota Cilegon dalam menangani pembangunan gereja. Di tahun 2022 pembangunan gereja di Cilegon mendapat perlawanan, sebuah fenomena yang sering terjadi di Indonesia yang menjadikan pertanyaan terhadap kebijakan pemerintah dalam melindungi hak beribadah kelompok minoritas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara hukum kebijakan pemerintah daerah Kota Cilegon mengenai penolakan pembangunan gereja. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penolakan membangun gereja. Merekomendasikan beberapa solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani keberatan pembangunan gereja. Beberapa masalah yang diangkat yaitu Perizinan pembangunan rumah ibadah yang ada sat ini yang dinilai diskriminatif dan kedua Perubahan Peraturan Bersama Nomor 8 dan 9 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 dalam menerapkan kerukunan umat beragama di tingkat regional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Selain itu teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan Pemerintah Kota Cilegon yang masih diskriminatif dan perlunya edukasi toleransi beragama bagi masyarakat Kota Cilegon.