Pact Sunt Servanda dalam Perjanjian E_Commerce

Abstract

Penerapan Pacta sunt servanda dalam pembuatan e-contract guna  menjamin  trasaksi pada dunia maya. Pesatnya perkembagan dunia maya tidak ayal lagi, tidak dapat dihindari. Bagai suatu kebutuhan yang sulita dihindari, setiap orang menggunakannya, termasuk dunia usaha. Dengan sarana internet, trasaksi perdagangan lebih mudah dilaksanakan dan cenderung lebih nyaman, efektif dan modal ekonomis, ketimbang perdaganagn yang dilakukan seca konvensial di mall, pertokan dan sebaginya yang memerlukan modal lebih besar. Transaksi demikian tentu saja tidak melepaskan asas hukum perjanjia yaitu salah satunya pact sunt servanda, Bagaimana penerapan asas pact sunt servanda dalam e_contract dan bagaimana mengatasi persoalan terjadinya perselisihan e_contract menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian   ini   adalah   yuridis normatif,   dengan   spesifikasi   deskriptif   analisis.   Data   yang dipergunakan  adalah  data  sekunder  dengan  analisa  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  aktualisasi pacta  sunt  servanda dalam  pembuatan e-contract hanya  dapat  menjamin  bagi aktivitas  di  dunia  maya  pada  saat  tidak  terjadi  sengketa,  namun ketika terjadi  sengketa,  justru e-contract menimbulkan  permasalahan,  karena e-contract pada  prakteknya  dibuat  tidak  memenuhi syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1320  KUHPerdata,  khususnya  dalam  hal kecakapan, para pihak tidak bertatap muka secara langsung, serta kekuatan pembuktian e-contract di pengadilan menjadi lemah, meskipun di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 11 ayat (1) UU ITE, mengakui  keabsahan dokumen  elektronik dan tanda tangan digital (digital signature) sebagai  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia,  namun e-contract tidak  dibuat  dalam  bentuk  akta  yang  memperoleh  pengesahan  dari  notaris  atau  pejabat  yang berwenang.