Perlindungan Hak Pekerja Outsourcing Kepastian Hukum dalam Pemberian Kompensasi Akhir PKWT

Abstract

Perusahaan outsourcing di Indonesia mulai berkembang pesat pada akhir tahun 1990- an dan awal 2000-an, seiring dengan peningkatan kebutuhan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Perusahaan outsourcing banyak digunakan oleh perusahaan untuk berbagai alasan. Outsourcing atau alih daya adalah praktik di mana sebuah perusahaan mengontrak pihak ketiga untuk menangani tugas atau fungsi tertentu yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan. Di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja mengatur sejumlah hak dan ketentuan terkait tenaga kerja outsourcing atau pekerja dengan alih daya. Pembayaran kompensasi PKWT penting untuk dicermati, karena hal ini berhubungan langsung dengan hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan. Ketentuan terkait pembayaran kompensasi tersebut sering kali membingungkan dalam praktiknya, baik dalam hal perhitungan jumlah yang harus dibayarkan, waktu pembayaran, maupun dasar hukum yang mendasarinya. Dalam hal PKWT, kompensasi yang dibayarkan hendaknya mengacu pada upah yang sama dengan pekerja tetap apabila beban kerja mereka setara. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, konsep "das sein" dan "das sollen" terkait kepastian hukum dalam pemberian kompensasi bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) mengacu pada kondisi ideal dan kenyataan praktisnya. Usulan tentang pembayaran kompensasi akhir yang bisa dicicil setiap bulan oleh perusahaan pemakai jasa outsourcing, atau pembentukan badan khusus untuk mengelola kompensasi tersebut, adalah gagasan yang menarik untuk dibahas dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, penulis akan merumaskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut; Bagaimanakah kepastian hukum dalam pemberian Kompensasi Akhir PKWT? Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing dalam menerima Kompensasi Akhir PKWT? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa tipe penelitian yuridis normatif (legal research) yaitu Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-Undang, Literatur – literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.