Tinjauan Yuridis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Lansung Tunai BLT oleh Kepala Desa, Melalui Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Tindak pidana korupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakin hari semakin merajalela. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya, pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum indonesia. Semakin berkembangnya kehidupan manusia maka semakin berkembang pula modus korupsi yang dapat dilakukan, khusunya oleh para Pejabat Negara dan Pejabat Daerah. Di Indonesia ini telah menganut otonomi daerah yang menjadi dasar bagi suatu daerah untuk mengurus kepentingan dan kekayaannya sendiri. Namun hal tersebut justru membuat semakin banyak celah untuk Pejabat Daerah dalam melakukan korupsi. Yang marak saat ini adalah menggunakan dana daerah atau APBD untuk diinvestasikan pada pasar modal. Dari hasil penelitian, bahwa perbuatan tersebut dapat berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi karena terdapat potensi kerugian Negara, akibat adanya investasi yang menggunakan dana daerah yang belum terpakai. Sehingga menyebabkan pembangunan infrasturuk serta sarana dan prasarana publik terhambat karena harus menunggu modal dan keuntungan dari investasi tersebut kembali. Dengan demikian para pelaku yang terlibat dalam masuknya dana daerah pada pasar modal dapat dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi