Penguatan Partisipasi Publik melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Kontrol Sosial Kinerja Pemerintahan Lokal

Authors

  • Muhammad Irpan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
  • Rostina Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Keywords:

Partisipasi Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Demokrasi

Abstract

Dalam kerangka pembangunan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan, keterlibatan warga menjadi fondasi utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Namun pada level akar rumput, terutama di kawasan perkotaan seperti Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, partisipasi masyarakat masih bersifat formal dan belum mencerminkan demokrasi yang substantif. Komunitas binaan Yayasan Ashaabul Ardhi Sahabat Bumi (YASBI), yang mayoritas bekerja di sektor informal, menghadapi berbagai keterbatasan sosial-ekonomi yang berdampak pada rendahnya pemahaman mengenai hak-hak kewargaan serta mekanisme pengambilan keputusan publik. Kondisi ini membuat aspirasi warga kerap tidak tersalurkan dengan baik, sementara keterlibatan mereka lebih banyak bersifat pasif dan belum berkembang menjadi partisipasi deliberatif. Minimnya literasi hukum, rendahnya pemahaman demokrasi, serta lemahnya kapasitas advokasi menjadi faktor utama yang menghambat munculnya partisipasi bermakna. Warga sering ditempatkan sebagai penerima program tanpa ruang dialog yang memadai untuk menyampaikan kebutuhan ataupun melakukan pengawasan terhadap kebijakan lokal. Untuk menjawab tantangan tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas komunitas melalui model pemberdayaan yang terstruktur di bawah kemitraan dengan YASBI sebuah lembaga sosial yang berorientasi pada pendidikan, lingkungan, dan pengembangan komunitas. Kegiatan dilaksanakan melalui rangkaian lokakarya literasi hukum dan demokrasi, dialog partisipatif, serta forum interaktif antara warga dan perangkat kelurahan. Pendekatan ini dirancang untuk membangun pemahaman mengenai sistem demokrasi, meningkatkan keterampilan komunikasi publik, dan menumbuhkan keberanian warga dalam menyuarakan kepentingan kolektif. Seluruh proses menggunakan metode partisipatif dan experiential learning, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi turut berperan sebagai penghasil ide perubahan sosial. Melalui program ini diharapkan lahir komunitas yang memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu publik, terutama dalam aspek sosial dan lingkungan, serta mampu mengembangkan inisiatif bersama untuk memperbaiki kualitas tata kelola di lingkungannya. Luaran yang diharapkan mencakup peningkatan literasi demokrasi, tersusunnya model pelatihan partisipasi publik yang dapat direplikasi, serta terbentuknya forum komunikasi warga sebagai ruang dialog berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat ekosistem demokrasi lokal yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

References

Afan Gaffar. (2006). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haryatmoko. (2011). Etika Politik dan Kekuasaan: Membangun Masyarakat Demokratis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ndraha, Taliziduhu. (2003). Pembangunan Masyarakat: Teori, Kebijakan, dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutoro Eko. (2014). Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yogyakarta: FPPD (Forum Pengembangan Partisipasi Publik).

Wrihatnolo, Randy R., & Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Adisasmita, Rahardjo. (2006). Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wahyudi Kumorotomo. (2013). Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Bappenas RI. (2019). Panduan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Anwar Arifin. (2005). Demokrasi dalam Komunikasi Politik Indonesia. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haryanto, Joko. (2017). Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Kebijakan Publik dan Pembangunan. Bandung: Alfabeta.

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Pratikno & Abdul Gaffar Karim. (2005). Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Politik di Tingkat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hanif Nurcholis. (2011). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.

Kementerian Dalam Negeri RI. (2020). Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rahayu, Sri. (2021). “Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Pembangunan Partisipatif di Era Desentralisasi.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 25 No. 2, Universitas Gadjah Mada.

Suryono, Agus & Haryanto, Joko. (2019). “Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonomi.” Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (MKP), Vol. 32 No. 1, Universitas Airlangga.

Fitriani, Dina. (2020). “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan Daerah: Analisis dari Perspektif Good Governance.” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 7 No. 3, Universitas Padjadjaran.

Nurdin, M. (2018). “Demokrasi Partisipatoris dan Tantangan Penguatan Civil Society di Indonesia.” Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 20 No. 2, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pratiwi, Ratna. (2022). “Inovasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan.” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM), Vol. 6 No. 1, Universitas Indonesia.

Arifin, Zainal. (2021). Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Antara Idealitas dan Realitas. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 9(2), 145–160.

Rahayu, Siti. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dan Demokrasi Partisipatif di Era Desentralisasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 412–428.

Sari, N. D., & Pramono, E. (2022). Literasi Hukum dan Partisipasi Warga dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik di Tingkat Lokal. Jurnal Civic Education, 6(1), 33–47.

Kurniawati, L., & Darmawan, R. (2023). Penguatan Kontrol Sosial Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Forum Warga. Jurnal Demokrasi dan Partisipasi, 8(1), 55–70.

Yusuf, M. A. (2024). Digital Citizenship dan Partisipasi Demokrasi Lokal di Era Media Sosial. Jurnal Komunikasi dan Transformasi Sosial, 12(2), 98–115.

Wibisono, Aditya. (2021). Pendidikan Kewargaan sebagai Instrumen Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Kewarganegaraan, 5(2), 201–215.

Nurfadilah, H., & Syafruddin, I. (2023). Evaluasi Program Pengabdian Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Hukum, 4(1), 72–88.

Hartono, B., & Fitriani, R. (2020). Model Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemerintahan Desa. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 9(3), 245–260.

Sumantri, D. (2024). Pemberdayaan Sosial sebagai Instrumen Demokrasi Lokal: Kajian terhadap Partisipasi Warga di Tangerang Selatan. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 11(2), 121–136.

Setiawan, A. R. (2022). Collaborative Governance dan Tantangan Partisipasi Publik di Pemerintahan Lokal. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 14(4), 301–319.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Laporan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Pusat Litbang Otonomi Daerah.

Bappenas. (2022). Panduan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Direktorat Pembangunan Daerah.

Kompas.id. (2024). Literasi Hukum dan Demokrasi Lokal: Tantangan Partisipasi di Kota Tangerang Selatan. Diakses dari https://kompas.id/literasi-hukum-lokal

Downloads

Published

2026-01-31

How to Cite

Muhammad Irpan, & Rostina. (2026). Penguatan Partisipasi Publik melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Kontrol Sosial Kinerja Pemerintahan Lokal. PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 326–347. Retrieved from https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/58337