Penguatan Strategi Pengawasan Pemerintahan di Era Globalisasi bagi Aparatur dan Masyarakat Desa Kopo
Keywords:
Pengawasan, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat, DigitalisasiAbstract
Pengawasan pemerintahan desa merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, di era globalisasi dan modernisasi, banyak desa masih menghadapi keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada penguatan strategi pengawasan pemerintahan desa di Desa Kopo, Kabupaten Serang. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi dengan dukungan teknologi informasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan aparatur dan masyarakat, bertambahnya partisipasi warga dalam forum pengawasan, serta terbentuknya regulasi dan mekanisme pengawasan desa yang lebih transparan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi partisipasi masyarakat dan digitalisasi merupakan strategi efektif dalam memperkuat pengawasan pemerintahan desa di era modern.
References
Agustino, L. (2019). Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta.
Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy. Cambridge University Press.
Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Public innovation through collaboration and design. Routledge.
Arifin, A., & Rahayu, D. (2021). Digitalisasi pemerintahan desa: Inovasi pengawasan dan transparansi di era revolusi industri 4.0. Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik, 8(2), 145–158.
Baharuddin, A. (2020). Ketegangan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan kota Makassar. Jurnal Politik dan Kebijakan Daerah, 5(1), 34–46.
Cornwall, A. (2016). Women’s participation: What are they really asking for? Development in Practice, 26(1), 13–24. https://doi.org/10.1080/09614524.2016.1117647
Diningrat, R. A. (2025). Mengefektifkan pengawasan desa oleh masyarakat. The SMERU Research Institute.
Djalante, R. (2022). Kolaborasi multi-pihak dalam pengawasan pemerintahan desa. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 9(1), 45–58.
Dryzek, J. S. (2010). Foundations and frontiers of deliberative governance. Oxford University Press.
Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, A. (2018). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, A. (2018). Reformasi birokrasi dan good governance. Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia: Menuju tata kelola yang baik dan akuntabel. Gadjah Mada University Press.
Fox, J. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? World Development, 72, 346–361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011
Giddens, A. (2020). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Polity Press.
Handayani, T., & Kurniawan, R. (2022). Digitalisasi pengawasan desa dalam mewujudkan transparansi keuangan publik. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 5(2), 77–92.
Haryanto, S. (2020). Good governance dan pengawasan publik di Indonesia. Rajawali Pers.
Haryanto, T., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi regulasi desa dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 55–68.
Inspektorat Kabupaten Serang. (2024). Laporan kegiatan manajemen pengawasan desa. Pemerintah Kabupaten Serang.
Irwandi, H., & Ratnadewi, R. (2018). Kebijakan pemerintah kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2(2), 75–87.
Kemenkominfo. (2023). Transformasi digital pemerintahan menuju e-government berkelanjutan. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemendagri.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Program Desa Digital Nasional. Kominfo.
Kurnia, H. A., Purwatiningsih, A., & Ghunu, A. (2025). Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan prima di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Indonesian Social Science Review, 3(2), 73–81.
Kurniawan, T. (2020). Pengawasan publik dalam pemerintahan desa: Perspektif partisipatif dan transparansi. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 145–160.
Kusumastuti, D. (2020). Inovasi teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan, 3(1), 12–24.
Laia, T. I., Panjaitan, D. T. M. R., & Sirait, D. E. (2024). Strategi BPD dalam pengawasan kinerja pemerintahan desa di Desa Lolomaya, Kecamatan Oou, Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Governance Opinion, 4(2), 145–159.
Lassa, J., & Ramli, A. (2022). Transformasi tata kelola desa di Indonesia: Dari birokrasi ke kolaborasi. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 26(1), 32–47.
Maulana, M. A. (2025). Sistem pengawasan pemerintahan (1st ed.). https://unpampress.unpam.ac.id/
Mahardika, I., & Rinaldi, P. (2021). Desentralisasi dan akuntabilitas pemerintahan desa di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 33–48.
Nasution, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa di era digital. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 5(3), 201–214.
Nugroho, Y. (2020). E-government dan demokratisasi informasi di Indonesia. LP3ES.
Nurhadi, M. (2023). Peran perguruan tinggi dalam peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 27(3), 311–325.
OECD. (2020). The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government. OECD Publishing.
OECD. (2021). Digital government index 2021: Overview and results. OECD Publishing.
OECD. (2023). Reinforcing open government and civic participation. OECD Publishing.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2025). Optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan di tingkat desa. https://adpim.kalbarprov.go.id
Pratama, R. (2021). Digitalisasi tata kelola pemerintahan desa di era revolusi industri 4.0. Jurnal Kebijakan Publik, 6(2), 99–112.
Puspitasari, D., & Dwiyanto, A. (2022). Partisipasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Jurnal Governance, 8(2), 99–113.
Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.
Putnam, R. D. (2020). The civic community: Social capital and public affairs. Princeton University Press.
Putra, D., & Wahyudi, A. (2020). Peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa: Studi kasus di Jawa Barat. Jurnal Governance, 5(1), 75–89.
Rahman, A. (2021). Kapasitas aparatur desa dalam menghadapi era digitalisasi pemerintahan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara, 6(2), 56–70.
Rahmawati, L. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi pengelolaan keuangan desa. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 4(1), 12–24.
Rahmawati, L., & Yusuf, F. (2021). Pengukuran efektivitas pengawasan desa berbasis indikator partisipatif. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 6(2), 144–157.
Rakhmat, M., & Setiawan, E. (2024). Tantangan tata kelola pemerintahan desa di era globalisasi. Indonesian Journal of Local Governance, 5(1), 23–38.
Rizal, F., & Dewi, T. (2022). Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 8(1), 23–38.
Rohman, A., & Astuti, W. (2023). Pelatihan aparatur desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa, 4(1), 66–78.
Santoso, T., & Pratiwi, A. (2020). Evidence-based policy dalam pengelolaan pemerintahan desa. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 24(2), 89–104.
Setiawan, R. (2022). Peran media sosial dalam penguatan transparansi pemerintahan desa. Jurnal Ilmu Komunikasi, 10(1), 22–36.
Sitorus, B. (2021). Forum partisipatif sebagai sarana pengawasan publik di desa. Jurnal Sosio-Politika, 12(2), 134–150.
SMERU Research Institute. (2025). Mengefektifkan pengawasan desa oleh masyarakat. The SMERU Research Institute.
Soleh, A. (2020). Kapasitas aparatur desa dan efektivitas pengawasan pemerintahan desa. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 6(3), 211–225.
Susanti, D., & Wardhani, F. (2023). Evaluasi partisipatif dalam program pemerintahan desa: Pendekatan monitoring berbasis komunitas. Jurnal Pembangunan Sosial, 9(2), 55–69.
Susanto, B., & Nurkholis, A. (2021). Tantangan pengawasan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, 11(2), 88–99.
Sutopo, A. (2019). Pengaruh media sosial terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal. Jurnal Komunikasi dan Sosial Politik, 5(4), 213–229.
Sutopo, A. (2022). Modernisasi birokrasi desa dan tantangan globalisasi. Prenada Media.
Suwarno, B. (2021). Implementasi peraturan desa dalam pengawasan pemerintahan lokal. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(3), 201–215.
UNDP. (2018). Human development report: Governance for sustainable development. United Nations Development Programme.
UNDP. (2019). Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today. United Nations Development Programme.
UNDP. (2020). Governance for sustainable development: Accountability and transparency in local government. United Nations Development Programme.
UNDP. (2021). Digital citizenship and governance in Southeast Asia. United Nations Development Programme.
UNDP. (2019). Democratic governance and accountability report. UNDP Press.
Widodo, H. (2022). Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam penguatan pengawasan desa. Jurnal Reformasi Pemerintahan Daerah, 7(2), 101–118.
World Bank. (2019). Social accountability sourcebook. World Bank Publications.
World Bank. (2021). Engaging citizens for better development results. World Bank Group.
World Bank. (2021). Enhancing local governance through digital participation. World Bank Publications.
Yuliani, N. (2023). Transformasi birokrasi desa dalam era digitalisasi pemerintahan. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 12(3), 112–128.
Maulana, M. A. (2025). Sistem Pengawasan Pemerintahan (1st ed.).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
