Pemberdayaan Perempuan Pekerja Migran melalui Edukasi Hukum Perlindungan dan Pencegahan Eksploitasi

Abstract

Pekerja migran perempuan Indonesia (PMI-P) memegang peran besar dalam perekonomian nasional melalui remitansi yang pada 2023 mencapai Rp159 triliun. Dari sekitar 4,5 juta pekerja migran Indonesia, lebih dari 70 persen adalah perempuan, dan Hong Kong menjadi salah satu tujuan utama dengan lebih dari 160.000 pekerja yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pengasuh lansia. Di balik kontribusinya, PMI-P masih menghadapi persoalan serius seperti eksploitasi, pemotongan gaji, kekerasan, serta pelanggaran kontrak kerja. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Rendahnya literasi hukum memperlemah perlindungan, sebagaimana diperkuat laporan ILO (2022) dan Amnesty International (2021) yang mencatat masih terjadinya praktik kerja tidak layak dan jam kerja panjang. Faktor gender turut memperbesar kerentanan melalui diskriminasi dan keterbatasan ruang advokasi. Sebagai respons, Fakultas Hukum Universitas Pamulang bekerja sama dengan Indonesia International School Hong Kong (IISHK) melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum dan digital PMI-P di Hong Kong. Program ini menggunakan pendekatan pemberdayaan partisipatif yang menempatkan pekerja migran sebagai subjek aktif dalam memahami dan menyebarkan pengetahuan hukum. Kegiatan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, edukasi hukum berbasis webinar, serta monitoring berkelanjutan. Peserta dilatih mengenai hak-hak hukum, mekanisme pengaduan, dan pemanfaatan teknologi untuk akses informasi yang terpercaya. Program ini diharapkan membentuk komunitas PMI-P yang berdaya, mampu melakukan advokasi diri, serta berkontribusi pada kesetaraan gender, pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan sosial.