PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAP LIAR YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN: STUDI YURIDIS EMPIRIS DI WILAYAH HUKUM POLSEK KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR

Abstract

Balap liar merupakan permasalahan ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas yang terus berulang di kawasan peri-urban Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah secara tegas melarang dan menetapkan sanksi pidananya melalui Pasal 115 huruf b dan Pasal 297, penegakan hukum di lapangan masih belum konsisten. Penelitian ini mengkaji peran Polsek Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dalam menanggulangi balap liar melalui strategi preventif dan represif, serta menganalisis relevansi sanksi yang diterapkan terhadap pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan enam informan dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Parung menerapkan patroli rutin, penyuluhan masyarakat, dan koordinasi lintas instansi sebagai upaya preventif, serta penyitaan kendaraan dan pelimpahan pidana selektif sebagai instrumen represif. Dari 67 pelaku yang diamankan selama periode 2023–2024, hanya 35,8% yang dilimpahkan ke proses pidana formal, mengindikasikan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik operasional. Kendala struktural berupa keterbatasan personel, mobilitas pelaku yang tinggi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menghambat efektivitas penegakan. Penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan yang berkelanjutan memerlukan konsistensi penerapan sanksi, pembangunan fasilitas balap legal, serta kerja sama multipihak yang diformalkan antara kepolisian, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan masyarakat.