KEBEBASAN PERS DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap praktik jurnalistik di Indonesia. Kehadiran media digital memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Di sisi lain, perkembangan tersebut menimbulkan berbagai tantangan terhadap implementasi kebebasan pers, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, tekanan melalui media sosial, hingga tumpang tindih pengaturan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan menganalisis kebebasan pers di era digital berdasarkan perspektif Undang-Undang Pers. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pers masih menjadi dasar utama perlindungan kemerdekaan pers, namun implementasinya menghadapi tantangan akibat perkembangan teknologi digital dan regulasi lain yang berpotensi membatasi kebebasan pers. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan profesionalisme jurnalis, dan penguatan peran Dewan Pers dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalistik. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian akademik terbaru mengenai implementasi UU Pers di era digital.