Implementasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No 1 Tahun 2024

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan pemungutan PBB-P2 masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatnya jumlah tunggakan pajak, serta keterbatasan pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme pembayaran dan proses penagihan pajak daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pembayaran PBB-P2 serta memberikan edukasi terkait kebijakan perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukasi partisipatif melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi permasalahan, penyusunan materi edukasi, pelaksanaan sosialisasi, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Materi yang diberikan meliputi dasar hukum PBB-P2, mekanisme penghitungan pajak, prosedur pembayaran, layanan pembayaran digital, serta strategi penyelesaian tunggakan pajak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Peserta memahami bahwa pembayaran PBB-P2 tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penagihan melalui digitalisasi layanan, pemberian stimulus pajak, serta kerja sama antarinstansi. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan PAD Kota Depok.