PRAKTIK PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BANTUAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat)
Keywords:
Penganggaran desa, refocusing dana desa, bantuan sosial, BLT-dana desaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk meyoroti perubahan fokus anggaran akibat pandemi Covid-19 yang diprioritaskan pada jaring pengaman sosial melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Perubahan fokus anggaran ini berdampak besar pada belanja desa. Pandemi Covid-19 diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa. Desakan ekonomi membuat BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran. Problematika yang muncul yakni terjadi ketidakakuratan data penduduk miskin yang berhak menerima bantuan sehingga penyalurannya banyak yang salah sasaran dan memicu kekacauan publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif ekploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terbuka dengan Kepala Desa dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya jenis bantuan dan sumber bantuan yang diterima warga tidak didukung oleh sistem informasi jaring pengaman sosial yang terintegrasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa sehingga perubahan anggaran yang fokusnya pada bantuan dana desa menjadi hal yang sulit dialokasikan secara merata dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah desa.
References
Heald, D. and Steel, D., The Governance of Public Bodies in Times of Austerity, The British Accounting Review.
Grabowski, M., Rizzo, C. and Graig, T. 2016. Data Challenges In Dynamic, Large- Scale Resource Allocation In Remote Regions. Safety Scienc Vol.87, p 76-86.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 (2020) tentang Kebijakan Keyangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Strabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomia Nasional
Ruru, N., Kalangi, L., dan Budiarso, N.S. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 12(1), p. 83-90.
Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
Surat Edaran KPK No.11 /2020, tentang Penggunaan DTKS dan Non DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
