PENYULUHAN HUKUM TENTANG IMPLIKASI HUKUM PELAYANAN JASA PEMINJAMAN UANG SECARA ONLINE PASCA PENERBITAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/ POJK.05/ 2022 DI KELURAHAN SETU KEC. SETU KOTA TANGERANG SELATAN - Chadijah, Siti; Litoama, Fransiskus (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2023)
Praktik pinjam meminjamkan uang di Negara Indonesia yang paling update berbasis pada layanan teknologi informasi atau disebut pinjaman online. Secara regulasi, aturan ini terdapat dalam POJK Nomor10/Pojk.05/ 2022 mengenai Layanan Pinjam Meminjamkan Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di masyarakat, praktik ini tidak hanya berkaitan dengan barang, namun juga uang. Dalam rangka memudahkan masyarakat dalam menghasilkan pinjaman uang secara cepat dan praktis, peminjaman uang tidak hanya dilakukan konvensional seperti pengajuan pinjaman ke Bank atau ke lembaga keuangan non bank, tetapi juga dilakukan melalui layanan pinjaman secara online dengan penggunaan teknologi financial atau dikenal dengan istilah financial technology (fintech). Seperti halnya terjadi pada masyarakat Kelurahan Setu. Umumnya, masyarakat ini tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga, Tim Pengabdian Masyarakat Dosen FH Universitas Pamulung melaksanakan proses penyuluhan hukum yang bertema Implikasi Hukum Layanan Pinjaman Uang Online yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terkait hak serta kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian dan perlindungan seluruh konsumen terhadap masyarakat supaya tidak dirugikan apabila terdapat permasalahan hukum selama berkaitan dengan pinjaman online.