KEKUATAN HUKUM ATAS PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SABU RAIJUA DALAM GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI - Noer, Syamsudin; Soewita, Samuel; Candra, Ade (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2023)
Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Mahkamah juga memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh seluruh kontestan yang ada, kecuali pasangan yang didiskualifikasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih perihal pencalonan kontestasi haruslah yang menyandang kewarganegaraan (tunggal) Indonesia. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini dikerucutkan pada telaah argumentasi dan kepastian hukum terhadap putusan a quo serta menelaah dasar hukum wewenang MK dalam pembatalan penetapan rekapitulasi hasil pilkada dimaksud. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif untuk melihat penerapan secara detil dan menyeluruh segala peraturan perundang-undangan atau aturan hukum secara langsung yang berkaitan dengan penegakannya, dan diperkuat lagi dengan penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian ini di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan kekosongan hukum (recht vacuum) dalam hal ini, penanganan kepala daerah, yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang kemudian di batalkan karena pelanggaran terhadap pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon, dan kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan juga pernyataan tentang argumen dan kepastian hukum di Mahkamah Konstitusi yang telah mengeluarkan putusan tersebut serta bagaimana posisi kewenangan MK yang kemudian diperkuat pada Putusan MK No. 134-135/PHP.BUP-XIX/2021.