Sengketa Upah Pekerja Migran Indonesia antara Gugatan Perdata dan Pelanggaran Pidana - Inawati Santini; Dian Ekawati; Nani Widya Sari; Eko Sugiharto; Kautsar Bima Raihan Firdaus (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026)
Salah satu permasalahan utama pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah sengketa upah pekerja migran yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sengketa yang bertolak dari upah yang diterima pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan baik itu upah per jam, mingguan, atau bulanan. Sengketa dapat juga disebabkan karena tuntutan serikat pekerja untuk kenaikan upah, pembayaran upah selama pekerja sakit, tuntutan atas program pensiun, penggunaan mesin pencatat kehadiran pekerja. Sengketa upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan masalah serius dimana PMI tidak menerima upah sesuai perjanjian atau tidak dibayarkan sama sekali, yang melanggar hak mereka atas pekerjaan dan penghasilan layak yang dijamin Undang-Undang. Penyebabnya bisa berupa praktik perusahaan yang tidak bertanggung jawab, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, serta lemahnya posisi tawar PMI. Penanganannya memerlukan pendampingan dari pihak berwenang seperti Kementerian Ketenagakerjaan, dukungan dari organisasi seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang membantu penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dan bipartite, serta penegakan hukum untuk pelanggaran yang lebih serius, penegakan hukum dapat mencakup sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku. Adapun capaian yang akan dicapai yaitu jurnal nasional terakreditasi dan media massa nasional.