Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Ambiguitas Hak Fundamental Status Hukum Pekerja Migran Ilegal - Wafa Nihayati Inayah; Nining; Nopit Ernasari (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026)
Studi ini mengkaji ambiguitas status hukum pekerja migran ilegal Indonesia, memposisikan mereka sebagai pelanggar hukum sekaligus korban eksploitasi, dengan fokus pada ketegangan antara kepatuhan normatif dan perlindungan hak asasi manusia. Temuan-temuan utama mengungkapkan kontradiksi sistemik meskipun pekerja migran ilegal secara teknis melanggar hukum keimigrasian, mereka seringkali menjadi sasaran eksploitasi struktural (kerja paksa, perdagangan manusia, dan kekerasan) karena perlindungan hukum yang tidak memadai. Kebaruan studi ini terletak pada identifikasinya sebuah paradoks perlindungan: kerangka hukum nasional memperburuk kerentanan melalui pendekatan hukuman, sementara norma-norma hak asasi manusia internasional menuntut respons restoratif yang berpusat pada korban. Analisis ini tidak hanya menyoroti inkonsistensi normatif tetapi juga menggarisbawahi implikasi praktis bagi tata kelola migrasi, seperti kriminalisasi korban, data yang tidak akurat, dan hambatan dalam penuntutan jaringan perdagangan manusia. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum nasional-internasional, penerapan pendekatan yang berpusat pada korban, dan penguatan koordinasi antarlembaga untuk menyelesaikan ambiguitas hukum dan memastikan keadilan substantif bagi pekerja migran ilegal. Temuan-temuan ini menekankan urgensi pergeseran kebijakan dari kerangka kerja yang berpusat pada keamanan ke paradigma berbasis hak asasi manusia dalam menangani migrasi ilegal. Tindakan para pekerja migran Indonesia ilegal tidak memenuhi persyaratan administrasi dankeimigrasian yang ditetapkan oleh negara secara jelas merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Status ilegal ini secara inheren menghilangkan pengakuan dan perlindungan hukum formal yang seharusnya merekadapatkan sebagai pekerja migran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.