Legalitas Badan Usaha sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) - Fransiskus Litoama; Purgito; Dewi Gunherani (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026)
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKN) memiliki yang strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Nasional khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktik kegiatan usaha masih banyak pelaku Usaha UMKN yang menjalankan Usaha tanpa memiliki Legalitas Badan Usaha yang jelas dan pasti. Kondisi demikian dapat mengakibatkan UMKN rentan terhadap berbagai permasalahan hukum Misalnya timbul sengketa usaha, keterbatasan memperoleh akses permodalan serta kurangnya mendapat perlindungan hukum dari otoritas Negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dianalisis secara Konseptual. Hasil Kajian yang diperoleh menunjukkan Bahwa Legalitas Badan Usaha dapat memberikan Kepastian dan Meningkatkan Kepercayaan pihak Mitra serta Lembaga-lembaga Keungan baik Bank maupun Non Bank, mempermudah akses dalam memperoleh pembinaan dan perlindungan hukum dari Pemerintah. Oleh karenanya. diperlukan kesadaran dari Para Pelaku Usaha, intervensi peran serta Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, dalam hal memberikan edukasi dan sosialisasi dalam mempermudah pengurusan perizinan agar Para Pelaku Usaha UMKN sadar dan terdorong untuk melegalkan Usahanya. Hal ini umumnya bagi masyarakat secara keseluruhan, khususnya para pedagang kuliner yaitu pedagang kaki lima /PKL di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, tidak pernah mengetahui, terutama dalam memperoleh akses informasi yang baik, benar dan pasti tentang fungsi dan tujuan keberadaan Legalitas UMKN, dalam kegiatan usaha UMKN. Untuk itu, Tim Pengadian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Kota Tangetang Selatan Provinsi Banten melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini dengan tujuan untuk mengedukasi, membangun pemahaman tentang pentingnya memiliki legalitas usaha UMKN bagi para Pelaku Usaha di bidang UMKN, sehingga pada akhirnya Legalitas Badan Usaha ini dapat menjadi instrument yang sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang aman, transparan, berkelanjutan serta berkeadilan bagi para Pelaku Usaha UMKN.