PERSEPSI MASYARAKAT JAKARTA TERHADAP KORUPSI DAMPAK ONGKOS POLITIK DI INDONESIA - Kadarmanta, R.A.; Wulandari, Evita Vebriana; Muhammad, Sandi (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2023)
Salah satu sasaran reformasi adalah Indonesia bersih dari korupsi.  Sejak reformasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta  Kepala Daerah secara langsung, masih terjadi praktik korupsi yang merajalela. Data jumlah koruptor yang ditangkap KPK dalam kasus pidana korupsi, sebesar 86% lulusan perguruan tinggi. Penegakan hukum kasus korupsi terutamanya Pengadilan Umum dipersepsi publik sebagai lembaga yang masih berpihak pada pelaku korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini yakni: Bagaimanakah persepsi masyarakat Jakarta Terhadap Korupsi Dampak  Ongkos Politik  di Indonesia? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus korupsi yang dilakukan oleh para kepala Daerah dan perangkatnya serta korupsi terkait praktik politik di Indonesia.  Penelitian ini tentang persepsi masyarakat Jakarta terhadap korupsi dampak ongkos politik diperlukan untuk memberi makna pada studi perilaku organisasi yang didasarkan pada persepsi mengenai  realita yang terjadi di masyarakat oleh warga Jakarta sebagai bagian masyarakat  Indonesia yang multi profesi, multi etnis dan hidup di kota terbesar di Indonesia. Pengumpulan data penelitian akan dilakukan dengan sumber data dari Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan  wawancara dengan narasumber yang terdiri atas  warga masyarakat Jakarta dari berbagai latar belakang Pendidikan dan profesi. Akar permasalahan munculnya politik uang sebagai bagian dari ongkos politik adalah kandidat Kepala Daerah dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi. Korupsi politik pada pemilihan anggota legislative, dana ilegal kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal sebagai indikasi lemahnya integritas. Kasus tersebut selain terkait dengan mentalitas dapat dipersepsikan sebagai upaya pengembalian modal yang dikeluarkan sebagai ongkos politik.