TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 - Samiyono, Sugeng; Warae, Pilipismen (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2023)
Selama pandemi COVID-19, banyak pekerja yang hubungan kerjanya diakhiri karena alasan efisiensi perusahaan tanpa menerima hak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 13/2003 dan Undang-Undang 11/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dari pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi di tengah pandemi COVID-19 setelah diundangkannya Undang-Undang 11/2020 beserta upaya hukum jika hak-hak pekerja tidak diberikan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian pertama adalah bentuk perlindungan hukum bagi pekerja terhadap pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan karena alasan efisiensi di tengah pandemi COVID-19, yaito pengusaha diwajibkan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang kompensasi berdasarkan alasan perusahaan mengalami kerugian atau untuk mencegah kerugian. Terdapat sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan di atas, yaitu pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Undang-Undang 11/2020. Hasil dari studi kedua adalah upaya hukum jika hak-hak pekerja tidak diberikan sesuai dengan ketentuan di atas, maka dapat dilakukan upaya di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Dasar hukum mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur perlindungan bagi pekerja/buruh secara umum, termasuk perlindungan bagi penyandang disabilitas, perlindungan bagi perempuan, perlindungan terkait waktu kerja, serta perlindungan dalam hal upah dan kesejahteraan. Oleh karena itu, jika terdapat tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut, seperti pemutusan hubungan kerja dan pemotongan gaji secara sepihak, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.