Meneropong Penentuan Calon Kepala Daerah Melalui Jalur Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 - Dadang Gandhi; Dita Ariskha Putri (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2025)
Ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.” Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan awal diberlakukan otonomi daerah dan selanjutnya undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang tersebut tidak mengatur calon kepala daerah dari jalur perseorangan melainkan mengatur calon kepala daerah melalui jalur partai politik. Selanjutnya dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dimohonkan pengujian materil ke Mahkamah Konstitunsi dan melalui putusannya dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 permohonan pemohon dikabulkan yang dalam satu amar putusannya yaitu bahwa Calon perseorangan dapat mengikuti pencalonan sebagai calon kepala daerah, sehingga sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut telah mengatur calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Dalam perkembangannya terbit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam perjalanan waktu menjelang pilkada serentak nasional Tahun 2024, calon kepala daerah melalui jalur perseorangan belum nampak diminati oleh para bakal calon dibandingkan melalui jalur partai politik, inilah yang merupakan alasan peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan segala permasalahan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan, dengan judul “Meneropong Penentuan Calon Kepala Daerah melalui jalur perseorangan dalam pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2024”.