Pemantauan Dan Peninjauan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan - Joko Riskiyono; Ahmad Ari Masyhuri (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2025)
Dalam Pemantauan dan Peniinjaun secara teorik dan normatif diawali dari kajian terkait ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diawali dengan ketidaksesuaian asas-asas terpenting yang termuat diantaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Persoalan tidak terakomodirnya sebagian dari 13 (tiga belas) asas tersebut, mengakibatkan disharmoni norma penyalahgunaan wewenang secara horizontal dengan beberapa perundang-undangan yang sederajat; dan Kedua, Diperlukan pemantauan dan peninjauan Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena terdapat potensi ketidaksinkronan baik secara horizontal maupun dalam peraturan pelaksanaan atas undang-undang. Dalam kenyataannya pada pelaksanaan hukum administrasi Pemerintahan diambil dari banyaknya ragam perendang-undangan dibidang administrasi yang selanjutnya untuk menilai dipertentangkan dengan yurisprudensi dan lain sebagainya. Jika dipahami lahirnya UU Administrasi tidak lepas dari tindakan-tindakan Pemerintah yang secara tradisional mengatur tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat hukum perdata dan tindakan-tindakan yang menurut kenyataan, sejauh kepentingan umum terpelihara melalui UU Administrasi sehingga keberadaanya sebagai hukum perlu dilakukan pemantau dan peninajaun terkait dengan penggunaan wewenang yang berdasarkan pada atribusi dan delegasi.