Hak Konstitusional Warga Negara dalam Akses Bantuan Hukum Gratis terhadap Masyarakat di Desa Bayah Barat - Risna Menda Lovinta Siregar; HM. Rezky Pahlawan Mustika Putra; Nopit Ernasari (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2025)
Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa di Indonesia, administrasi nasional harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku, dan bahwa prinsip ini membutuhkan penghormatan tinggi terhadap hukum negara dan masa hidupnya. Ini mencerminkan tanggung jawab untuk penerapan hukum tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga bagi masyarakat, sehingga dapat memungkinkan substansi, penegakan hukum, dan masyarakat untuk diakui sebagai perantara budaya hukum untuk mencapai tujuan hukum. Sebagai aturan hukum, Indonesia mengatur semua langkah hukum yang harus dipimpin oleh Konstitusi dengan tujuan akhir semua orang. Indonesia mencatat prinsip aturan hukum, yang menekankan kesetaraan dalam posisi warga di depan hukum tetapi dalam implementasinya, sering diabaikan oleh warga negara itu sendiri, terutama mereka yang memiliki masalah hukum. Sebagian besar dari mereka lebih suka mengesampingkan hak-hak mereka, takut pertarungan itu sebenarnya berbahaya secara finansial bagi mereka. Akses ke keadilan bagi orang miskin sering diabaikan atau dilupakan. Access to Justice adalah masalah utama bagi banyak orang yang terlibat dalam urusan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penyuluhan adalah cara yang sistematis untuk menyampaikan pesan agar dapat terjadi perubahan sehingga sasaran tahu, mau dan mampu dalam menerapkan inovasi baru. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metode penyuluhan yang akan digunakan, akan lebih banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu. Dengan kurangnya pengetahuan publik biasa termasuk prosedur hukum, ketidakmampuan untuk mencegah banyak orang, korupsi dan perjanjian dalam sistem hukum, dan kurangnya profesionalisme dalam penegakan hukum dalam interaksi dengan semua warga negara. Akibatnya, kepercayaan publik pada penegakan hukum adalah layanan hukum yang sangat buruk, dan seringkali kekerasan dan manipulasi bukti terjadi.