Perlindungan Hukum terhadap Kerahasiaan Data Pribadi di Era Digitalisasi Ditinjau dari UU Nomor 27 Tahun 2022 - Herlina Basri; Diah Irianti PS (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026)
Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang dan harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Tetapi dalam prakteknya sangat banyak terjadi pelanggaran hak atas privasi. Pada 17 Oktober 2022, Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, perlindungan terhadap data pribadi menjadi isu yang sangat vital untuk menjaga hak privasi individu serta keamanan informasi di dunia maya. Fakta sosial yang berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan atas data pribadi, dapat diambil peristiwa yang terkait dengan kerahasiaan pribadi yang dialami oleh para pelanggan penyelenggara jasa telekomunikasi, perbankankan dan lapak on line , sehingga sangat penting dilaksanakan pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi dan sanksi hukum bagi yang melakukan pelaggaran. Pengawasan dan penegakan hukum juga harus menjadi perhatian oleh lembaga pemerintahan agar undang-undang ini memiliki asas kepastian dan kemanfaatan.