Pengaturan Euthanasia dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional: Tinjauan Dogmatik dan Teoretik Berdasarkan Prinsip Lex Certa - Halimah Humayrah Tuanaya; Nursolihi Insani; Ary Oktaviyanti; Putri Amalia (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026)
Perkembangan teknologi kedokteran yang mampu memperpanjang fungsi biologis manusia menciptakan dilema hukum terkait hak untuk mati (right to die) dan pengakhiran penderitaan pasien terminal. Indonesia mengatur larangan euthanasia melalui Pasal 344 KUHP WvS dan Pasal 461 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Namun, rumusan pasal-pasal tersebut dinilai kaku dan belum mengakomodasi kompleksitas medis modern, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan tindak pidana euthanasia dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional sudah memadai untuk menjerat pelaku, ditinjau dari prinsip Lex Certa dalam asas legalitas, serta bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan perbandingan hukum (comparative approach) dengan negara Belanda. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menilai ketertentuan norma (certainty of norms). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan euthanasia saat ini belum memadai dan berpotensi melanggar prinsip Lex Certa. Frasa "merampas nyawa" dan "permintaan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati" dalam Pasal 344 KUHP WvS dan Pasal 461 KUHP Nasional bersifat multitafsir dan tidak memiliki parameter ukur yang objektif secara medis maupun yuridis. Ketiadaan aturan pelaksanaan yang membedakan antara tindakan medis paliatif, penghentian alat bantu hidup (passive euthanasia), dan pembunuhan murni menyebabkan area abu-abu yang merugikan dokter dan pasien. Meskipun KUHP Nasional menurunkan ancaman pidana, ia gagal memperbaiki struktur norma yang kabur tersebut. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu memberikan batasan yang tegas dan adil mengenai euthanasia. Diperlukan reformasi hukum melalui pembentukan peraturan pelaksana atau pedoman yudisial yang mengadopsi pengecualian medis (medical exceptions) dan prosedur ketat, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.