Hukum Pidana Pengguguran Kandungan (Aborsi) dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - Budi Kristian; Tubagus Ahmad Ramadan (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026)
Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah memicu peningkatan penyimpangan perilaku sosial, termasuk pergaulan bebas yang berujung pada praktik aborsi sebagai solusi kehamilan tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dan penerapan hukum pidana materil ditinjau dari perspektif Undang-Undang Kesehatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Pasal 346-349 menerapkan sanksi pidana penjara empat hingga lima belas tahun terhadap pelaku aborsi dengan pemberatan bagi tenaga kesehatan, sementara UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian untuk indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan ketat meliputi batasan temporal enam minggu, pelaksanaan oleh tenaga bersertifikat, dan kewajiban konseling. Dualisme pengaturan ini menciptakan kompleksitas implementasi yang memerlukan harmonisasi melalui penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Penelitian menyimpulkan perlunya sosialisasi intensif kepada tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum, pengembangan protokol standar prosedur terintegrasi, serta kajian lanjutan mengenai efektivitas mekanisme konseling dalam menyeimbangkan perlindungan hak reproduksi perempuan dengan perlindungan kehidupan janin secara proporsional.