MUSYAWARAH SEBAGAI JAMINAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM STUDI KASUS TOL CIJAGO SEKSI II - Riyady, Slamet; Purnomo, Chessa Ario Jani (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2021)
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah mengatur perihal lembaga musyawarah. Artinya, ada jaminan hukum bagi warga masyarakat apabila hak atas tanah dicabut oleh negara untuk diberikan ganti kerugian terlepas bagaimana format/bentuk musyawarah berlangsung. Artikel ini mempersoalkan dan merefleksikan Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum dengan mengelaborasi asas/prinsip hak asasi manusia. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal yang sudah barangtentu berupaya menggambarkan operasionalisasi hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, orientasi pada artikel ini berdasarkan penelitian sebagaimana disebut di atas bukan untuk menilai suatu sistem hukum benar atau salah. Bahan primer artikel ini berupa hasil wawancara informan yang ditentukan secara sengaja dan studi dokumen dari pemerintah. Bahan sekunder artikel ini berupa studi pustaka termasuk doktrin, asas, teori hukum dan teori-teori ilmu sosial. Hasil artikel ini menemukan bahwa musyawarah dilakukan secara sepihak oleh lembaga pertanahan sebagai pelaksana pengadaan tanah demi pembangunan yang berujung kepada rendahnya nominal ganti kerugian yang diterima oleh masyakarat terdampak.