REVITALISASI PERAMPASAN BARANG KEKAYAAN KORUPTOR SEBAGAI PENGGANTI SANKSI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA - Setyowati, Sulis; Ekawati, Dian (PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2021)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perampasan barang atau benda terhadap orang yang menikmati harta benda dari hasil tindak pidana korupsi. Strategi kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan terobosan supaya pihak-pihak yang menikmati ini dapat dijangkau oleh hukum. Langkah Tim Jaksa Penuntut Umum KPK merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi dari pelaksanaan perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pemulihan kerugian keuangan negara; 2) Menemukan model revitalisasi perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Jadi model revitalisasi perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian keuangan negara lebih efekif dengan penerapan Non-Conviction Based Asset for feiture dan menggunakan pembuktian delik materiil.