PENINGKATAN LITERASI POLITIK DIGITAL DALAM PENCEGAHAN CYBERBULLYING SEBAGAI UPAYA REVITALISASI KEWARGAAN

Abstract

Informasi yang diterima warga di dunia maya sering kali menimbulkan informasi yang tidak benar atau kabar bohong (hoaks), bahkan saat proses elektoral bergulir informasi ini bahkan muncul di ruang publik yang sekaligus berimbas kepada tindakan perundungan (cyberbullying) yang dilakukan oleh para warga lainnya yang berada di dunia maya. Selain itu, faktor masih rendahnya pendidikan literasi digital menjadi masalah utama, termasuk para pelajar. Fenomena ini berkelindan terhadap praktik politik di Indonesia, baik nasional maupun regional dan lokal. Oleh karena itu, partisipasi politik kewargaan sangat diperlukan, terutama peningkatan literasi digital terhadap warga maupun para pelajar. Sebab, hal tersebut masih menjadi tantangan yang serius mengenai keterlibatan warga dalam proses politik praktis dan interaksi sosial di ruang publik. Hal ini bisa berimbas terhadap kualitas pemilih pada palagan politik. Hal ini ditengarai karena masih lemahnya kesadaran politik kewargaan sekaligus minimnya keterlibatan pemerintah, partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap warga. Selain itu, politik di tingkat lokal cenderung menampilkan kekuatan figur sentral, terutama orang kuat lokal (local strongmen). Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sekaligus memperoleh sumber data dari sejumlah kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan (Zed 2004). Hasilnya, terdapat masalah utama antara rendahnya kesadaran digital dan politik. Sehingga, mengakibatkan para pemilih atau warga serta para pelajar yang masih sebagai pemilih pemulla cenderung menjadi objek informasi hoaks tersebut, terutama saat kontestasi politik maupun dalam interkasi sosial. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini memberikan edukasi politik sekaligus penguatan institusi lokal, termasuk menciptakan kesadaran pendidikan literasi digital dan politik masyarakat.