HAK CUTI CALON PRESIDEN PETAHANA PASCA PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019)
Abstract
Yuzon Sutrirubiyanto Nova, THE RIGHTS OF PRESIDENTIAL LEAVE AFTER JUDICIAL REVIEW LAW NUMBER 07 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS (Analysis of the Constitutional Court Decision Number 10/PUU-XVI/2019), the purpose of this study by the judge in issuing the Constitutional Court decision number 10/PUU-XVI/2019 regarding leave to carry out campaigns for the President and/or Vice President who are running again in the election for President and Vice President, as well as to find out how the application of campaign leave in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections after the issuance of the Decision of the Constitutional Court Number 10/PUU-XVII/2019 in terms of the concept of a rule of law, legal certainty and justice. The research method used in this research is the normative juridical method or the method of doctrinal law research (dogmatic). Then, because this research is a comparative study between those carried out in the present and those carried out in the past, in addition to using the normative juridical research method, it also uses a historical research approach (looking at history), added with the Law approach and the conceptual approach as a research method. The conclusion of this research is that in the implementation of campaign leave for a presidential candidate who has the status of an incumbent, namely by carrying out leave only during the campaign, after the completion of the campaign the duties and positions as President are re-attached, therefore it is necessary to have clear regulations and boundaries regarding state facilities both. who are allowed or prohibited in carrying out campaign activities.
Keywords: Leave, Campaign, President, Incumbent.
References
Alwi Wahyudi, “Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negaraâ€, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014.
Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. Indonesian Constitutional Law Journal, 2(1).
B.N. Marbun, “Bagaimana Memenangkan Pemiluâ€, Edisi Kedua Revisi, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012.
Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan), 2(2), 1-23.
Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
E. Saefullah Wiradipraja, “Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukumâ€, Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016.
F. Budi Kardiman, “Demokrasi Deliberatifâ€, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
Harkristuti Harkrisnowo, dkk. â€Hukum dan Hak Asasi Manusiaâ€, Universitas Terbuka.
I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiartha,â€Teori Teori Hukumâ€, Setara Press, Malang, 2018.
Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politikâ€, Edisi Revisi ke 13, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesiaâ€, Edisi Revisi, Cetakan kedelapan, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018.
Muhammad Syamsudi dan Salman Luthan, “Mahir Menulis Studi Kasus Hukumâ€, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
Nomensen Sinamo, “Pengantar Hukum Indonesiaâ€, Edisi Perdana, PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011.
Pandiangan, W. R., Supriyatna, W., & Nova, Y. S. (2022). PENERBITAN PERIZINAN BADAN USAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION/OSS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. JURNAL LEX SPECIALIS, 2(2).
Pulungan, D., Lisnawati, S., Choir, A., Nova, Y. S., & Ridayati, E. (2022). HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH. JURNAL LEX SPECIALIS, 2(2).
Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.
R. Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukumâ€, Sinar Grafika, Ceakan Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., Maulana, A., Sudjeni, A., & Hanif, A. (2020). Pengenaan Pajak E-Commerce Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Lex Specialis, 1(2).
Ridayati, E., Pulungan, D., Lisnawati, S., Lubis, A., & Nova, Y. S. (2022). BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. JURNAL LEX SPECIALIS, 2(2).
Salamony, J. W., Raya, L. D., & Nova, Y. S. (2021). HAK PILIH DAN DIPILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI INDONESIA DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM. JURNAL LEX SPECIALIS, 2(2).
Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukumâ€, Cetakan Kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Soehino, “Ilmu Negaraâ€, Cetakan Pertama, Lyberty, Yogyakarta, 1986.
Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (b)â€, Raja Grafindo, Jakarta, 1994
Soerdjono Soekanto, “Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris (a)â€, Jakarta. INDHIL-CO, 1990.
Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnyaâ€, HUMA, Jakarta, 2002.
Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
Sutanto, dkk. “Pengantar Ilmu Hukum/PTHIâ€, Universitas Terbuka.
Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2021): 43-51.
Teguh Prasetyo, “Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabatâ€, Nusa Media, 2015.
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusiâ€, Cetakan Pertama,Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
Titik Triwulan Tutik, “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemenâ€, Kencana, Jakarta, 2010.
Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
Artikel Hukum Online Oleh M. Luthfi Chakim, “Pengertian Demokrasi Perwakilanâ€, diunggah pada tanggal 26 Juli 2014, artikel diakses pada hari Jum’at, 12 Juli 2019, Pukul 19.30 WIB, dari http://www.lutfichakim.com/2012/07/dem okrasi-perakilan.html
