PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN LIAR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) Kajian Putusan Nomor.268/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.
Abstract
This paper reviews Decision Number 268/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. In its decision the panel of judges at the first instance emphasized law enforcement against criminal acts for companies that do not have a mining license (IUP). It is important in carrying out mining activities to have a mining license (IUP), but there are still many communities and companies that carry out illegal mining activities. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. From decision No. 268/Pid. Sus/2021/PN.Bdg that those who are found guilty and punished are individuals because they do not have (IUP) so that it is stated that the mining that has been carried out is illegal so that it is necessary to enforce the law as a deterrent effect for perpetrators and protect the environment and society around the mining area.
Keynote: law enforcement, illegal mining, mining license (IUP).
References
Badan Pusat Statistik. Pertambangan. https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html. Jakarta : Diakses pada 23 Maret 2022.
Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatanâ€. Jurnal Warta Edisi 59 (hlm. 4). Medan : Universitas Dharmawangsa.
Moho, Hasaziduju. 2019. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek
Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.
Rahmadi, Takdir. 2013. Hukum Lingkungan di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba).
Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/Pmk. 03/2021 Tentang Hak Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, Atau Kontrak Karya Dalam Rangka Kerja Sama Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Jakarta : Kementerian Keuangan.
Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Septiyawan, Adi. Makalah Pertambangan. http://adiseptiyawan.blogspot.co.id/2016/01/makalah-pertambangan.html. Kota Depok : Diakses pada 15 Maret 2022.
Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2021): 43-51.
Zarof Ricar. 2013. “ Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesiaâ€.
