OPTIMALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL TINDAK PIDANA PERIKANAN (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021)

Abstract

Ketidakselarasnya antara pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan penjelasan pasalnya mengenai kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana hanya dapat dilakukan oleh enam instansi telah diuji di Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan memberikan kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada penyidik tindak pidana asal (Predicate Crime), termasuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada juni 2021 sampai saat penelitian ini dibuat, belum ada satupun pengungkapan tindak pidana pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk menjawab permasalahan diatas maka penulis membuat kajian ilmiah berupa penulisan tesis. Adapun penelitian ini dilakukan secara normative dengan menggunakan adalah data primer yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang berfokus pada kewenangan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan serta didukung oleh data penelitian terdahulu atau literatur hukum dan informasi yang juga penulis dapatkan dari wawancara maka ditemukan bahwa; Masih diperlukan pengaturan ulang atau pembuatan aturan baru mengenai perikanan yang mencakup jenis pelanggaran, jenis pemidanaan, kewenangan penyidik, kewenangan pengadilan, serta pengaturan mengenai proses jika terdapat keterkaitan predicate crime dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai bahagian dari pembentukan integrated criminal justice system; Masih diperlukan pengaturan pranata hukum serta sarana dan prasarana bagi penyidik Tindak Pidana Perikanan agar dapat membantu percepatan pengungkapan Tindak Pidana Perikanan karena hingga saat ini masih belum ada penyelesaian yang dengan tegas memberikan batasan pada kewenangan penyidikan, karena kewenangan penyidikan Tindak Pidana Perikanan hingga kini masih menjadi kewenangan tiga instansi yaitu Kepolisian, Perwira TNI-AL dan Penyidik PNS pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana masalah pengaturan kewenangan ini lalu menjadi salah satu kendala dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Optimalisasi Penyidikan